Jum'at, 09 Januari 2026 - 15:43 WIB

WASHINGTON - Ketertarikan Amerika Serikat (AS) terhadap Greenland bukanlah fenomena baru yang muncul secara tiba-tiba di era modern. Pulau terbesar di dunia yang terletak di kawasan Arktik ini telah lama masuk dalam kalkulasi strategis Washington, baik dari sudut pandang militer, geopolitik, ekonomi, hingga pengaruh global.

Dari era ekspansi wilayah abad ke-19, Perang Dunia II, Perang Dingin, hingga rivalitas global abad ke-21, Greenland terus menjadi kepingan penting dalam peta kepentingan Amerika Serikat.

Sejarah panjang ini menunjukkan Greenland bukan sekadar wilayah terpencil yang tertutup es, melainkan titik strategis yang memiliki nilai besar dalam dinamika kekuatan global.

Ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland pertama kali mengemuka pada tahun 1867, tahun yang sama ketika AS membeli Alaska dari Rusia.

Pada periode ini, Amerika sedang berada dalam fase ekspansi teritorial dan konsolidasi kekuatan sebagai negara besar yang baru bangkit pasca Perang Saudara.

Menteri Luar Negeri AS saat itu, William H. Seward, dikenal sebagai arsitek utama ekspansi wilayah Amerika. Selain Alaska, Seward juga memandang wilayah-wilayah di kawasan Arktik sebagai aset strategis jangka panjang.

Dalam pandangan geopolitiknya, Greenland memiliki posisi penting sebagai gerbang ke Atlantik Utara dan kawasan Kutub Utara.

Meski wacana pembelian Greenland belum berkembang menjadi negosiasi resmi dengan Denmark, gagasan tersebut menandai lahirnya cara pandang Amerika terhadap pulau itu: Greenland bukan hanya wilayah kolonial Eropa, tetapi potensi perpanjangan pengaruh Amerika di belahan utara dunia.

Pada masa ini, nilai ekonomi Greenland belum sepenuhnya dipahami, namun letak geografisnya sudah dianggap penting dalam konteks jalur perdagangan, navigasi, dan kekuatan maritim.

Momentum penting ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland terjadi pada Perang Dunia II. Ketika Denmark diduduki oleh Jerman Nazi pada tahun 1940, Greenland secara praktis terputus dari pemerintahan pusatnya.

Situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang berpotensi dimanfaatkan Jerman untuk kepentingan militernya.

Amerika Serikat, meskipun pada awal perang belum sepenuhnya terlibat, melihat risiko besar jika Greenland jatuh ke tangan Nazi. Pulau tersebut bisa digunakan sebagai basis cuaca, pangkalan laut, atau titik loncatan militer di Atlantik Utara.

Pada 1941, AS dan otoritas lokal Greenland mencapai kesepakatan yang memungkinkan Amerika membangun pangkalan militer di pulau tersebut. Pangkalan-pangkalan ini berfungsi untuk: Mengamankan jalur pelayaran Atlantik Utara; Menyediakan data cuaca penting bagi operasi militer Sekutu; Mencegah ekspansi militer Jerman di kawasan Arktik.

Sejak saat itu, kehadiran militer AS di Greenland menjadi fakta geopolitik yang sulit dipisahkan dari sejarah pulau tersebut. Perang Dunia II mengubah Greenland dari wilayah pinggiran menjadi aset strategis utama.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global utama. Dalam konteks awal Perang Dingin, Washington semakin serius memikirkan kontrol jangka panjang atas wilayah-wilayah strategis, termasuk Greenland.

Pada tahun 1946, Presiden AS Harry S. Truman secara resmi mengajukan tawaran untuk membeli Greenland dari Denmark dengan nilai sekitar 100 juta dolar AS dalam bentuk emas.

Tawaran ini mencerminkan keyakinan Amerika bahwa Greenland memiliki nilai strategis permanen, terutama dalam menghadapi ancaman Uni Soviet.

Denmark menolak tawaran tersebut, dengan menegaskan Greenland adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Kerajaan Denmark. Namun penolakan ini tidak berarti berakhirnya pengaruh Amerika. Sebaliknya, Denmark membuka ruang kerja sama pertahanan yang luas dengan AS.

Penolakan ini menjadi titik balik penting: meskipun gagal memiliki Greenland secara formal, Amerika Serikat berhasil mengamankan kepentingan militernya tanpa harus memegang kedaulatan politik.

Selama Perang Dingin, posisi Greenland semakin krusial dalam strategi pertahanan Amerika Serikat. Letaknya yang berada di jalur terpendek antara Amerika Utara dan Uni Soviet menjadikan pulau ini ideal untuk sistem peringatan dini serangan nuklir.

Amerika membangun Pangkalan Udara Thule pada awal 1950-an, yang kini dikenal sebagai Pituffik Space Base.

Pangkalan ini berfungsi sebagai: Sistem radar peringatan dini rudal balistik; Pusat pengawasan aktivitas udara dan ruang angkasa; Bagian dari jaringan pertahanan nuklir Amerika.

Keberadaan pangkalan ini memperkuat posisi Greenland sebagai elemen vital dalam arsitektur keamanan global AS. Bahkan, dalam beberapa skenario perang nuklir, Greenland dianggap sebagai garis pertahanan pertama Amerika.

Namun, kehadiran militer AS juga memunculkan dampak sosial dan politik bagi penduduk lokal Inuit, termasuk relokasi paksa dan perubahan sosial budaya. Isu-isu ini kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai kedaulatan dan hak masyarakat adat di Greenland.

Pada paruh kedua abad ke-20, Greenland mulai memperoleh otonomi yang lebih luas dari Denmark. Pada 1979, Greenland mendapatkan pemerintahan sendiri (home rule), yang kemudian diperluas menjadi self-rule pada 2009.

Otonomi ini memberi Greenland kendali lebih besar atas sumber daya alamnya, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Denmark. Bagi Amerika Serikat, perubahan ini menghadirkan dinamika baru: Greenland tidak lagi sekadar koloni Denmark, tetapi entitas politik dengan suara sendiri.

Hal ini berarti hubungan AS dengan Greenland tidak hanya bersifat militer, tetapi juga diplomatik dan ekonomi.

Setelah Perang Dingin berakhir, perhatian Amerika terhadap Greenland sempat meredup. Ancaman nuklir global menurun, dan fokus geopolitik AS bergeser ke Timur Tengah dan Asia.

Namun memasuki abad ke-21, beberapa faktor kembali mengangkat posisi Greenland: Perubahan iklim yang mencairkan es Arktik, membuka jalur pelayaran baru. Potensi sumber daya alam, termasuk mineral langka, uranium, dan minyak. Meningkatnya aktivitas China dan Rusia di kawasan Arktik.

Amerika Serikat mulai melihat Greenland sebagai medan persaingan strategis baru dalam perebutan pengaruh global. China, misalnya, menunjukkan minat besar terhadap proyek infrastruktur dan pertambangan di Greenland, yang memicu kekhawatiran Washington.

Ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland mencapai puncak perhatian publik pada 2019, ketika Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan minatnya untuk membeli Greenland. Pernyataan ini mengejutkan dunia dan memicu reaksi keras dari Denmark dan pemerintah Greenland.

Perdana Menteri Denmark saat itu menyebut gagasan tersebut sebagai “absurd,” sementara pejabat Greenland menegaskan pulau mereka tidak untuk dijual. Akibat kontroversi ini, Trump bahkan sempat membatalkan kunjungan resmi ke Denmark.

Meski terlihat kontroversial dan tidak lazim, pernyataan Trump sejatinya mencerminkan kesinambungan sejarah panjang kebijakan Amerika terhadap Greenland. Ide membeli Greenland bukanlah hal baru, melainkan pengulangan gagasan lama dalam konteks geopolitik modern.

Dari abad ke-19 hingga era Donald Trump, ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland menunjukkan satu benang merah: pulau ini selalu dipandang sebagai aset strategis jangka panjang.

Baik melalui ekspansi wilayah, kerja sama militer, maupun diplomasi modern, Amerika terus berusaha memastikan Greenland tidak jatuh ke tangan kekuatan rival.

Di tengah perubahan iklim dan persaingan global yang semakin tajam, peran Greenland dalam geopolitik dunia kemungkinan akan semakin besar.

Sejarah membuktikan meski Greenland tidak pernah secara resmi menjadi bagian dari Amerika Serikat, bayang-bayang kepentingan Washington akan selalu hadir di atas lapisan es Arktik.

Baca juga: Fatah Murka UNRWA Pecat 575 Karyawan di Gaza

(sya)