Iran Minta AS Bayar Ganti Rugi Jika Ingin Selat Hormuz Dibuka - Tribunnews
Ringkasan Berita:
- Pemerintah Iran menuntut Amerika Serikat membayar ganti rugi kepada Iran sebelum Iran membuka kembali alur pelayaran di Selat Hormuz.
- AS harus menarik pasukan dari kawasan tersebut dan mencabut semua sanksi yang mereka jatuhkan ke Iran.
- Sabtu lalu sebuah rudal Iran menghantam kapal tanker yang dioperasikan oleh perusahaan minyak Uni Emirat Arab, ADNOC.
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran menuntut Amerika Serikat membayar ganti rugi kepada Iran atas berbagai kerusakan akibat serangan militer AS ke Iran selama ini jika ingin perairan di Selat Hormuz kembali dibuka.
Iran menyampaikan tuntutan tersebut setelah sebuah rudal menghantam kapal tanker minyak milik Uni Emirat Arab yang nekat melintas di Selat Hormuz, hari Sabtu, 8 Agustus 2026.
Iran juga menyampaikan tuntutan ke AS bahwa AS harus menarik pasukan dari kawasan tersebut dan mencabut semua sanksi yang mereka jatuhkan ke Iran.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran telah menetapkan tiga poin di atas sebagai syarat baru yang Amerika Serikat harus penuhi sebelum Iran bisa membuka kembali pelayaran di Selat Hormuz.
Sampai saat ini Iran masih terus menyerang kapal-kapal yang melintas di selat yang sangat strategis di Timur Tengah tersebut.
Sekretaris Dewan Keamanan Iran Mohammad Baqer Zolqadr dalam pernyataan yang dimuat media Iran pada hari Sabtu mengatakan, Iran tidak bisa membuka jalur perairan yang menangani sekitar seperempat perdagangan minyak dan LNG lintas laut global tersebut sampai "Amerika Serikat mengubah perilakunya."
Ia menegaskan AS harus mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan menarik pasukannya "dari wilayah di sekitar Iran," serta mencabut sanksi yang "tidak adil dan ilegal."
Baca juga: Ketika AS-Iran Saling Gertak soal Kendali Hormuz, Eropa Ogah Terseret, Lebih Pilih De-Eskalasi
Dewan Keamanan Iran juga menuntut AS mencairkan aset negara Iran yang dibekukan dan membayar ganti rugi. Mohammad Baqer Zolqadr juga menegaskan, AS harus mengakhiri "perang dan agresi" terhadap Iran dan sekutunya di Irak, Lebanon, Palestina dan Yaman.
"AS tidak boleh sekali-kali mengancam Iran dengan bahasa apa pun atau menghina nilai-nilai luhur bangsa Iran," ujar Zolqadr.
Hari Sabtu lalu, UEA menyatakan bahwa sebuah rudal Iran telah menghantam kapal tanker yang dioperasikan oleh perusahaan minyak negara mereka, ADNOC, seraya menuduh Teheran melakukan pembajakan.
Iran bersikeras bahwa semua kapal yang melintasi selat tersebut harus mematuhi instruksinya dan menghindari rute yang disebutnya "ilegal" yang ditetapkan oleh Angkatan Laut AS.
Baca juga: Trump Terjebak di Hormuz Setelah Enam Bulan Perang: Menyerang Iran atau Berkompromi?
Meskipun pada hari Jumat Iran menyatakan hampir mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai pengelolaan bersama Selat Hormuz, pembicaraan damai dengan AS praktis telah terhenti.
Presiden AS Donald Trump mengatakan ia membatalkan serangan baru pekan lalu untuk memberi ruang bagi negosiasi.
Namun, sejumlah media AS melaporkan bahwa Pentagon telah kehabisan banyak rudalnya. Laksamana Brad Cooper, komandan tertinggi AS di Timur Tengah, sudah menyampaikan hal tersebut kepada Donald Trump bahwa daftar target di sekitar Hormuz sebagian besar sudah habis.
Presiden dan menteri pertahanannya, Pete Hegseth, membantah adanya kekurangan amunisi.
Tuntutan Iran ini muncul di tengah kekhawatiran akan kekacauan yang lebih luas yang melanda kawasan tersebut. Pekan ini, Israel kembali melancarkan pemboman besar-besaran terhadap Lebanon, menuduh Hizbullah melanggar gencatan senjata yang dicapai dua bulan lalu dengan pemerintah Lebanon.
Kelompok Houthi Yaman yang selama ini merupakan kelompok Syiah yang pro-Iran, melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi serta menargetkan kapal-kapal Saudi di Laut Merah.
Perang melawan Iran tetap tidak mendapat dukungan dari publik AS; jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa 50 persen warga Amerika meyakini serangan AS akan semakin mengacaukan stabilitas Timur Tengah.
Hanya 17 persen rakyat AS dalam jajak pendapat tersebut yang menyatakan bahwa situasi akan "menjadi lebih baik."