Ringkasan Berita:

• Pernyataan Presiden AS, Donald Trump terkait pemerintah Iran terbukti dengan adanya sebuah laporan yang menunjukkan bahwa para pejabat Teheran tengah berdebat sengit.
• Perdebatan itu soal apakah harus melunak demi mencabut blokade ekonomi, atau justru membalas serangan dari Washington.
• Menurut pemberitaan Al Jazeera, di koridor kekuasaan Teheran, suara tidak lagi bulat.

TRIBUNNEWS.COM - Ucapan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tentang pemerintah Iran terbukti.

Iran kini berada di persimpangan jalan yang krusial pasca-keputusan Trump untuk perpanjang gencatan senjata.

Internal Teheran dilaporkan tengah memanas terkait masa depan perang yang berlangsung hampir dua bulan ini.

Para petinggi negara itu dikabarkan tengah berdebat sengit soal apakah harus melunak demi mencabut blokade ekonomi, atau justru membalas serangan dari Washington.

Menurut pemberitaan Al Jazeera, di koridor kekuasaan Teheran, suara tidak lagi bulat.

Pihak berwenang Iran kembali menggelar aksi pembangkangan pada Selasa (21/4/2026) malam hingga Rabu (22/4/2026) dengan parade militer di jalan-jalan Teheran.

Parade militer yang digelar di Lapangan Enghelab, Teheran ini terjadi bertepatan dengan pengumuman gencatan senjata Trump.

Sebuah rudal balistik Khorramshahr-4, salah satu proyektil jarak jauh Iran, diarak melewati kerumunan orang yang bersorak-sorai untuk mendukung pemerintahan Iran.

Media Iran juga merilis lebih banyak rekaman dan wawancara dengan orang-orang bersenjata, termasuk perempuan, yang mengatakan mereka siap bertempur di jalanan.

Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB, Saeed Iravani mengatakan bahwa putaran negosiasi selanjutnya dapat berlangsung di Pakistan.

Iravani menegaskan kembali bahwa Iran mau bernegosiasi jika AS mencabut blokade yang telah diberlakukannya.

Baca juga: Popularitas Trump Anjlok ke Level Kritis, Perang Iran Picu Ketidakpuasan Publik AS Meluas

Pernyataan senada juga diungkapkan Ketua Badan Peradilan Garis Keras Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Mohseni-Ejei menanggapi perpanjangan waktu yang diberikan oleh Trump dengan menyebut AS tidak dalam posisi untuk menetapkan waktu bagi Iran.

Sementara Ketua Parlemen sekaligus ketua delegasi Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menggemakan pesan bahwa pemerintah tidak akan "menyerah" kepada Trump.

Mantan wali kota Teheran itu malah menawarkan nada yang sedikit berbeda dari pesan yang lebih bombastis dari pejabat lainnya.

"Kita tidak lebih kuat dari AS dalam kekuatan militer. Jelas bahwa mereka memiliki lebih banyak uang, peralatan, dan fasilitas," katanya.

"Tidak, kita tidak menghancurkan mereka, tetapi kita adalah pemenang di medan perang ini," lanjut Ghalibaf.

Ghalibaf juga menekankan bahwa tujuan utama Teheran haruslah untuk memperjuangkan dan memperkuat hak-hak rakyat daripada kemenangan mutlak.

Iran, kata Ghalibaf, tidaklah harus membingkai negosiasi sebagai metode pertempuran.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian juga menolak untuk menyerah kepada AS dan menyatakan dukungan untuk IRGC.

Meski begitu, Pezeshkian tetap ingin pertempuran dihentikan karena ia percaya hal itu tidak menguntungkan siapa pun.

Baca juga: Iran Menilai Blokade AS Jadi Salah Satu Alasan Kesepakatan Sulit Dicapai

Pernyataan Trump Soal Keretakan di Iran

Sebelumnya, Trump menyebut pemerintahan di Teheran tengah mengalami perpecahan internal yang hebat.

Klaim tersebut disampaikan Trump saat dirinya memutuskan untuk memperpanjang masa gencatan senjata dalam konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

Menurut Trump, kondisi pemerintah Iran yang "terbelah" menjadi alasan utama mengapa hingga kini belum ada kesepakatan damai yang konkret.

"Pemerintah Iran saat ini sangat terfragmentasi. Ini di luar dugaan," ujar Trump melalui Truth Social, Selasa (21/4/2026), sebagaimana dikutip dari ABC News.

Pernyataan terbaru ini menandai perubahan arah retorika Trump.

Sebelumnya, Trump sempat membuat publik terheran-heran dengan menggunakan istilah "Puji Tuhan" saat mengomentari hancurnya infrastruktur militer Iran.

Namun kini, ia justru menyoroti ketidakmampuan Teheran dalam menjaga soliditas pemerintahan pasca-tewasnya sejumlah petinggi negara tersebut di awal konflik.

Para pengamat internasional menilai langkah Trump ini sebagai strategi "Maximum Pressure" atau tekanan maksimal.

Dengan menyebut pemerintah Iran tidak solid, Washington mencoba mengadu domba faksi-faksi politik di Teheran guna mempercepat runtuhnya perlawanan negara tersebut.

(Tribunnews.com/Whiesa)