Jakarta, VIVA - Perang Amerika Serikat atau AS dan Israel dengan Iran yang dimulai sejak 28 Februari 2026 telah mengganggu aliran minyak Bumi dan gas alam melalui Selat Hormuz.

Hal tersebut menyebabkan pemerintah di Asia Tenggara kelabakan memastikan pasokan energi yang cukup bagi industri, penerbangan, dan kebutuhan rumah tangga. Pada saat yang sama, China mencoba mengubah kecemasan tersebut menjadi keuntungan.

"China bersedia memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk bersama-sama mengatasi masalah keamanan energi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, seperti dikutip dari situs DW, Selasa, 31 Maret 2026.

Negara-negara Asia Tenggara telah menerapkan berbagai langkah penghematan energi dan subsidi, serta berlomba mencari pemasok dan jalur perdagangan alternatif.

Bahkan, negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam yang merupakan produsen dan eksportir minyak Bumi dan gas alam tetap rentan terhadap inflasi dan gangguan rantai pasok di kawasan.

Pada 24 Maret 2026, Filipina menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun, dengan peringatan adanya "bahaya yang mengancam” terhadap pasokan energi.

Manila juga telah menerapkan sistem kerja empat hari bagi kantor pemerintahan serta membatasi penggunaan energi. Filipina juga menyalurkan bantuan tunai bagi pekerja transportasi, sembari memperingatkan bahwa kekurangan bahan bakar pesawat dapat membuat sebagian armada tidak beroperasi.

Vietnam telah menggunakan dana stabilisasi harga energi dan meminta maskapai bersiap menghadapi pemangkasan operasional, sementara para importir memperingatkan bahwa pasokan avtur hanya aman hingga Maret 2026.

Indonesia berjanji akan menahan sebagian dampak melalui anggaran negara dan peningkatan subsidi. Thailand mempertimbangkan bantuan tambahan seiring lonjakan harga solar yang memukul sektor seperti perikanan. Malaysia juga meningkatkan subsidi untuk menjaga harga bahan bakar tetap stabil.

Pemerintah di Asia Tenggara pun mencari pasokan sementara dari luar kawasan Teluk. Reuters melaporkan pekan lalu bahwa Asia diperkirakan mengimpor volume bahan bakar Rusia terbesar pada Maret 2026, dengan Asia Tenggara sebagai penerima terbesar.

Sementara itu, China memanfaatkan krisis energi ini untuk menampilkan diri sebagai aktor yang bertanggung jawab dan membuat stabil, dengan menyerukan de-eskalasi di Timur Tengah serta berjanji bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi kekurangan energi.

Demikian hal itu diungkapkan oleh Li Mingjiang, profesor madya di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, kepada DW. Beijing juga sejalan dengan sikap umum negara-negara Asia Tenggara terkait Iran, yakni mendorong diplomasi.

Seperti negara di kawasan, pemerintah China ingin Selat Hormuz segera dibuka kembali, sambil tetap berhati-hati agar tidak terseret langsung dalam konflik, kata Chin-Hao Huang dari Lee Kuan Yew School of Public Policy kepada DW.

"Sejauh ini, respons publik China adalah menyerukan penahanan diri, gencatan senjata, dan dialog; ini merupakan titik temu bagi sebagian besar pemerintah di Asia Tenggara,” tuturnya.

Krisis energi ini juga memperkuat narasi Beijing bahwa China adalah kekuatan besar yang membela perdamaian, perdagangan bebas, dan multilateralisme, sekaligus memposisikan diri berseberangan dengan AS yang dianggap agresif.

"Intervensi militer AS-Israel di Iran sangat tidak populer di sejumlah negara Asia Tenggara. China bahkan tidak perlu melakukan apa pun agar citra AS semakin memburuk di kawasan,” kata Enze Han, profesor madya di University of Hong Kong, kepada DW.

"Lonjakan harga gas alam di banyak negara juga memperburuk citra AS. Sekali lagi, Beijing tidak perlu melakukan apapun agar semua kesalahan diarahkan ke AS,” jelas Han.