Ringkasan Berita:

• Iran mulai memperoleh pemasukan dari tarif kapal di Selat Hormuz sejak Maret 2026, dengan potensi pendapatan mencapai 10–15 miliar dolar AS per tahun.
• Pernyataan Donald Trump soal kerugian Iran hingga 500 juta dolar AS per hari diragukan, karena Iran justru melaporkan adanya pemasukan dari jalur pelayaran yang sama.
• Kebijakan ini berpotensi menaikkan harga minyak dunia dan memperluas konflik geopolitik, di tengah pengawasan ketat militer AS di kawasan strategis tersebut.

TRIBUNNEWS.COM –Iran mengumumkan telah menerima pendapatan pertama dari pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling vital di dunia.

Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Haji Babaei, menyebut dana tersebut telah resmi disetorkan ke rekening bank sentral.

“Pendapatan pertama dari biaya transit di Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral,” kata Babaei dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita Tasnim.

Langkah ini menandai babak baru dalam kebijakan Iran yang mulai memonetisasi jalur strategis yang selama ini menjadi urat nadi distribusi minyak global.

Iran diketahui mulai memberlakukan tarif pelayaran di Selat Hormuz sejak pertengahan Maret 2026. 

Ketegangan yang meningkat antara Iran dengan Amerika Serikat yang juga merupakan sekutu utama Israel mendorong Teheran mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi dan politiknya.

Iran memanfaatkan momentum ketegangan regional untuk mengoptimalkan kendali atas Selat Hormuz sebagai jalur vital energi dunia, sekaligus sebagai respons terhadap tekanan, sanksi, dan kebijakan blokade yang diberlakukan oleh AS.

Selat Hormuz Jadi Sumber Pemasukan Baru Iran

Selama tarif tol diberlakukan Iran mematok skema biaya yang bervariasi, tergantung pada jenis kapal, volume muatan, serta tingkat risiko yang dinilai.

Sejumlah sumber menyebutkan, tarif yang dikenakan bisa mencapai hingga 2 juta dolar AS untuk satu kapal tanker, serta sekitar 1 dolar AS per barel untuk muatan minyak.

Anggota parlemen Iran, Alireza Salimi, mengonfirmasi bahwa pungutan tersebut telah mulai diterapkan. Namun, hingga kini belum ada rincian resmi terkait jumlah kapal yang telah melakukan pembayaran.

Baca juga: Iran Aktifkan Sistem Pertahanan Udara di Teheran pada Kamis Malam, Ada Serangan Drone?

Meski begitu, parlemen Iran memperkirakan potensi pendapatan dari kebijakan ini dapat mencapai 10 hingga 15 miliar dolar AS per tahun.

Klaim AS soal Kerugian Dipertanyakan

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.  Di mana Presiden AS, Donald Trump yang sebelumnya mengklaim bahwa blokade pelayaran militer AS telah menyebabkan Iran mengalami kerugian hingga 500 juta dolar AS per hari.

Pernyataan ini merujuk pada tekanan terhadap ekspor minyak dan aktivitas ekonomi Iran di jalur strategis.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan perkembangan berbeda. Pemerintah Iran justru melaporkan telah menerima pemasukan dari pungutan tarif kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Kondisi ini memunculkan keraguan atas klaim kerugian besar yang disampaikan Washington, karena aktivitas pelayaran di jalur tersebut dinilai masih menghasilkan keuntungan bagi Iran.

Di sisi lain, Amerika Serikat tetap memperketat pengawasan di kawasan dengan menempatkan kapal perang di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Oman.

Setiap kapal yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan Iran akan dipantau secara intensif, bahkan dapat dihentikan dan diperiksa apabila diduga melanggar sanksi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi tekanan AS terhadap Iran, meskipun di saat yang sama Iran menunjukkan adanya sumber pemasukan baru dari jalur pelayaran tersebut.

Dampak Global: Jalur Energi Dunia Dipertaruhkan

Lebih lanjut, pasca Iran memberlakukan biaya transit kapal di Selat Hormuz pasar global mulai dilanda kekhawatiran lantaran jalur tersebut merupakan rute strategis yang dilalui sekitar sepertiga pasokan minyak dunia.

Langkah ini dinilai berpotensi meningkatkan biaya distribusi energi secara global, mendorong kenaikan harga minyak, serta memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas di kawasan.

Sejumlah analis melihat langkah Iran sebagai strategi ganda yang mencakup aspek ekonomi dan politik. 

Dari sisi ekonomi, pungutan ini membuka sumber pendapatan baru di tengah tekanan sanksi internasional.

Sementara dari sisi politik, kebijakan tersebut memperkuat posisi tawar Iran terhadap negara-negara Barat dalam dinamika negosiasi global.

Meski demikian, kebijakan ini juga dinilai berisiko memperuncing konflik di kawasan dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional, terutama jika ketegangan di jalur vital tersebut terus meningkat.

(Tribunnews.com / Namira)