OHAYOJEPANG - Isu warga negara asing menjadi salah satu topik yang semakin menonjol menjelang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang yang digelar pada Minggu ini (8/2/2026).

Berbagai partai politik merespons meningkatnya kekhawatiran publik dengan mengangkat kebijakan pengelolaan warga asing, yang jumlahnya kini mencapai rekor tertinggi secara nasional.

Perhatian terhadap isu ini menguat di tengah perdebatan tentang cara menjaga ketertiban dalam masyarakat Jepang yang selama ini dikenal homogen.

Baca juga:

Warga Asing dalam Sorotan Politik Jepang

Pengamat dan analis menilai warga negara asing tidak bisa diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam.

Mereka menekankan bahwa latar belakang warga asing di Jepang sangat beragam, mulai dari pekerja terampil, pelajar, investor, hingga wisatawan.

Melansir Kyodo News (3/2/2026), data Badan Layanan Imigrasi Jepang mencatat jumlah penduduk asing mencapai 3.956.619 orang hingga akhir Juni 2025.

Jumlah tersebut setara 3,2 persen dari total populasi Jepang dan meningkat sekitar lima persen dibandingkan akhir 2024.

Sebuah lembaga riset nasional memperkirakan penduduk asing akan mencakup 10,8 persen populasi Jepang pada 2070.

Di tengah sorotan publik terkait laporan penyalahgunaan sistem publik atau perilaku bermasalah oleh sebagian warga asing, partai populis Sanseito mendorong pengawasan yang lebih ketat.

Partai tersebut mengusung slogan 'Japanese first' dan pendekatan itu sebelumnya berhasil menarik suara dalam pemilihan anggota Dewan Penasihat pada Juli 2025.

Kekhawatiran Publik dan Respons Akademisi

Profesor kebijakan imigrasi Universitas Kokushikan, Eriko Suzuki, menilai generalisasi terhadap warga asing berisiko memperkeruh situasi.

“Hanya karena ada satu kasus pelanggaran aturan oleh warga asing atau turis, bukan berarti warga asing secara keseluruhan bertindak seperti itu,” kata Suzuki.

Ia menambahkan bahwa masyarakat Jepang kini semakin emosional terhadap meningkatnya keberadaan warga asing, terutama sejak tahun lalu.

Suzuki juga menilai politisi cenderung berpihak kepada pemilih Jepang.

“Mereka lebih memilih berbicara soal penguatan pengawasan dibanding mengambil langkah yang menguntungkan baik warga lokal maupun warga asing,” ujarnya.

Sementara itu, profesor Universitas Meiji dan analis pemilu Masamichi Ida menilai fokus Sanseito memicu kegelisahan publik.

“Fokus Sanseito pada kebijakan terkait warga asing menimbulkan kegaduhan ketika sebagian pemilih mulai merasa cemas secara samar tentang masa depan Jepang,” kata Ida.

Perbedaan Sikap Partai Politik

Ida mengatakan sebagian pemilih khawatir Jepang akan berubah menjadi negara multiras dan multietnis seperti negara lain.

Ia menambahkan bahwa lonjakan wisatawan pascapandemi juga memicu gesekan dengan komunitas lokal.

“Kekhawatiran itu diperkuat oleh laporan pembelian properti spekulatif oleh warga asing yang mendorong kenaikan harga kondominium dan tarif hotel,” ujar Ida.

Dalam kampanye pemilu, Japan Innovation Party mengusulkan pembatasan ketat terhadap imigrasi dan rasio penduduk asing.

Sebaliknya, oposisi Centrist Reform Alliance menilai kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa dan mendorong pembentukan masyarakat multikultural.

Partai Demokrat Liberal atau LDP berjanji membahas regulasi kepemilikan tanah dan properti oleh warga asing.

LDP juga berkomitmen memperketat pengawasan imigrasi serta sistem pajak dan jaminan sosial.

Kebijakan Pemerintah dan Dunia Usaha

Sanseito mendorong pembentukan lembaga pemerintah baru yang secara terpusat mengelola kebijakan warga asing.

Partai tersebut juga menyerukan penindakan lebih tegas terhadap tinggal ilegal dan pembelian properti oleh warga asing.

Sebelum pemilu, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi telah merampungkan paket kebijakan untuk mendorong koeksistensi yang tertib dan harmonis.

Paket tersebut juga mencakup rencana nol penduduk ilegal untuk merespons rasa tidak aman publik terhadap pelanggaran aturan oleh sebagian warga asing.

Presiden Mynavi Global Corp., Motoki Yuzuriha, menyambut baik isu warga asing yang menjadi fokus pemilu.

“Diskusi dan penerapan pengelolaan warga asing yang tepat pada akhirnya akan mengurangi penilaian tidak adil dan merugikan terhadap tenaga kerja asing,” kata Yuzuriha.

Ia mengingatkan agar kondisi pekerja asing tidak dibahas secara umum tanpa mempertimbangkan perbedaan status tinggal.

Tantangan Jangka Panjang Integrasi

Data pemerintah menunjukkan jumlah pekerja asing di Jepang melampaui 2,57 juta orang hingga akhir Oktober.

Jumlah tersebut meningkat 11,7 persen dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor selama 13 tahun berturut-turut.

“Jepang menerima pekerja asing untuk menutupi dampak penuaan dan penurunan populasi, dan kondisi demografis ini menunjukkan kehadiran mereka akan bertahan dalam jangka panjang,” kata Ida.

Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki sebelumnya menyatakan Jepang perlu bersiap menghadapi populasi asing yang dapat melampaui 10 persen sekitar 2040.

“Cara mengelola arus masuk ini merupakan isu krusial yang harus ditangani tanpa memicu ketakutan di kalangan warga Jepang,” kata Suzuki.

Para analis menilai partai politik belum membahas secara mendalam langkah perusahaan dan organisasi dalam meminimalkan gesekan akibat perbedaan norma dan budaya.

“Saya pikir tantangan besar bagi perusahaan Jepang adalah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerima pekerja asing terampil, terutama bagi perusahaan yang baru pertama kali mempekerjakan mereka,” kata Yuzuriha.

Ia menambahkan bahwa asumsi pekerja asing harus bertindak sama seperti pekerja Jepang sering memicu kesalahpahaman dan frustrasi.

Suzuki menekankan pentingnya membangun masyarakat yang lebih inklusif.

“Saya khawatir penekanan pada ketertiban dan kepatuhan aturan dalam kampanye saat ini justru menghambat upaya menciptakan lingkungan bagi warga asing untuk hidup di masyarakat Jepang,” kata Suzuki.