Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyinggung soal "Doktrin Monroe", kebijakan dari presiden abad ke-19, sebagai pembenaran atas serangan militer terhadap Venezuela, yang menuai kritikan global. Apa itu yang dimaksud dengan "Doktrin Monroe"?

Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (6/1/2026), menyebut serangan pasukan AS yang berujung penangkapan Presiden Nicolas Maduro di Caracas, ibu kota Venezuela, pada Sabtu (3/1) waktu setempat sebagai pembaruan Doktrin Monroe.

Doktrin Monroe merupakan deklarasi yang dirumuskan pada tahun 1832 silam oleh Presiden ke-5 AS, James Monroe, yang bertujuan untuk memperkuat lingkup pengaruh AS di benua Amerika.

Trump, dalam pernyataannya pada Sabtu (3/1) waktu AS, menambahkan bahwa AS akan "mengelola negara tersebut" sampai "transisi yang aman, tepat, dan bijaksana" dapat dilakukan.

"Doktrin Monroe adalah hal yang penting, tetapi kita telah jauh melampauinya, jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya sebagai dokumen Donroe," kata Trump, menambahkan inisial namanya ke dalam dokumen tersebut.

"Dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi," tegasnya.

Apa Isi Doktrin Monroe?

Doktrin Monroe pada dasarnya mendesak pembagian dunia menjadi wilayah pengaruh yang diawasi oleh kekuatan-kekuatan yang berbeda.

Monroe pertama kali berbicara tentang doktrin ini pada 2 Desember 1823, dalam pidato kenegaraan tahunan ke-7 yang disampaikan di hadapan Kongres AS. Namun nama Doktrin Monroe baru digunakan beberapa dekade kemudian.

Pada saat itu, Monroe memperingatkan kekuatan Eropa untuk tidak ikut campur dalam urusan AS, dan menekankan bahwa tindakan semacam itu akan dianggap sebagai serangan terhadap AS.

Ditegaskan oleh Monroe bahwa urusan Belahan Bumi Barat dan Eropa harus tetap terpisah dan tidak boleh saling mempengaruhi.

Bagaimana Kaitan Doktrin Monroe dengan Kolonisasi Amerika?

Monroe pada saat itu menjanjikan imbalan bahwa AS akan mengakui dan tidak akan campur tangan terhadap koloni-koloni Eropa yang sudah ada, atau terhadap urusan internal negara-negara Eropa.

Namun, Monroe juga menegaskan bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak akan lagi menjadi sasaran kolonisasi di masa depan oleh kekuatan Eropa mana pun. Dalam banyak aspek, Doktrin Monroe mendesak untuk mempertahankan status quo di Amerika tetapi juga mendikte pelepasan Eropa dari wilayah tersebut.

Tahun 1904, Presiden Theodore Rooselvelt menambahkan Roosevelt Corollary ke dalam Doktrin Monroe, yang menegaskan hak AS untuk campur tangan di negara-negara Amerika Latin demi mencegah campur tangan Eropa, terutama mengenai utang atau ketidakstabilan, untuk menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan AS di Belahan Bumi Barat.

Bagaimana AS Terapkan Doktrin Monroe di Era Modern?

Selama beberapa dekade berikutnya, Doktrin Monroe yang berkembang telah berfungsi sebagai pembenaran intervensi AS terhadap Republik Dominika, Haiti, dan Nikaragua.

Pada tahun 1980-an, Presiden Ronald Reagan mengupayakan pendekatan agresif terhadap kawasan tersebut, yang dicap "imperialis" oleh para pengkritiknya.

Di Nikaragua, Reagan mendukung kubu sayap kanan, Contra, melawan pemerintahan sayap kiri, Sandinista, dan menyeret AS ke dalam skandal perdagangan senjata Iran-Contra. Dia juga mendukung pemerintahan sayap kanan yang dituduh melakukan kekejaman di El Salvador dan Guatemala.

Kuba telah sejak lama berada di bawah tekanan intensif dari AS sejak revolusi Fidel Castro, baik secara militer maupun ekonomi di bawah sanksi-sanksi berat yang masih berlaku hingga saat ini.

Ada juga laporan tentang upaya-upaya untuk memicu kudeta terhadap pendahulu Maduro di Venezuela, Hugo Chavez, sebelum kematiannya pada tahun 2013.

Simak juga Video: Mayoritas Pasukan Keamanan Maduro Tewas Saat Diserbu AS