Kelompok pejuang Palestina, Hamas, melempar kritik pedas terhadap komposisi Dewan Perdamaian Gaza yang baru saja diresmikan di Davos, Swiss. Hamas menilai, dimasukkannya nama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ke dalam struktur dewan pimpinan Amerika Serikat (AS) tersebut sebagai sebuah anomali besar dalam penegakan keadilan.

Dalam pernyataan resminya, Kamis (22/1/2026), Hamas menyebut keterlibatan Netanyahu sebagai 'indikator berbahaya' yang justru menabrak prinsip akuntabilitas internasional.

Netanyahu Dianggap Penghalang Damai

Hamas menuding Netanyahu adalah aktor utama yang selama ini menghalangi terwujudnya gencatan senjata permanen di Gaza. Meskipun gencatan senjata secara teknis telah berjalan selama lebih dari tiga bulan, Hamas menyebut pelanggaran terus terjadi, mulai dari serangan terhadap warga sipil hingga perusakan infrastruktur vital.

"Pendudukan adalah akar dari segala bentuk terorisme," tegas Hamas dalam pernyataannya. Bagi mereka, stabilitas di kawasan tidak akan pernah tercapai tanpa penghentian pelanggaran oleh Israel dan berakhirnya pendudukan secara permanen di tanah Palestina.

Kritik ini muncul setelah Netanyahu mengonfirmasi pada Rabu (21/1/2026) bahwa dirinya telah menerima "kartu undangan" dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif tersebut.

Inisiatif Trump yang Membelah Dunia

Donald Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian Gaza pada Kamis di sela-sela agenda World Economic Forum (WEF) di Davos. Namun, peluncuran ini tidak sepenuhnya mulus. Absennya sejumlah sekutu kuat dari Eropa menunjukkan adanya keretakan dukungan terhadap format perdamaian yang diusung Washington.

Para pengamat internasional mulai menyuarakan kekhawatiran serupa. Inisiatif sepihak AS ini dinilai berpotensi mengerdilkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merusak kerangka kerja multilateral yang selama ini menjadi fondasi penyelesaian konflik di Gaza.

Penolakan dari beberapa negara besar dan mitra tradisional AS untuk bergabung mempertegas bahwa Dewan Perdamaian Gaza ala Trump ini masih menyisakan lubang besar dalam hal legitimasi global. Kini, publik menanti apakah dewan ini akan benar-benar membawa kedamaian, atau justru menjadi panggung baru bagi dominasi politik kelompok tertentu di Timur Tengah.