Ringkasan Berita:

• Trump mengancam akan menghentikan dukungan Amerika Serikat jika Nouri al-Maliki kembali memimpin Irak.
• Ancaman ini menempatkan Irak dalam posisi sulit karena harus menyeimbangkan hubungan dengan AS dan Iran.
• Al-Maliki tetap menjadi tokoh penting politik Syiah meski masa lalunya dinilai penuh kontroversi.

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengakhiri dukungan AS untuk Irak jika Nouri al-Maliki kembali berkuasa.

“Terakhir kali Maliki berkuasa, negara itu jatuh ke dalam kemiskinan dan kekacauan total. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tulis Trump di Truth Social pada Rabu (28/1/2026).

“Karena kebijakan dan ideologinya yang gila, jika terpilih, Amerika Serikat tidak akan lagi membantu Irak. Tanpa kami, Irak tidak memiliki peluang untuk sukses, kemakmuran, atau kebebasan. JADIKAN IRAK HEBAT KEMBALI!” lanjutnya.

Sebelumnya, al-Maliki dinominasikan sebagai Perdana Menteri oleh blok Muslim Syiah terbesar di parlemen Irak pada Sabtu (24/1/2026).

AP News melaporkan, Mohammed Shia al-Sudani, perdana menteri petahana yang masa jabatannya segera berakhir, menangguhkan pencalonannya untuk periode kedua awal bulan ini, sehingga membuka jalan bagi al-Maliki untuk maju.

Blok al-Sudani memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen November lalu, tetapi gagal meraih mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

Kerangka Koordinasi, koalisi partai-partai Syiah yang memiliki hubungan dekat dengan Iran dan berperan sebagai penentu dalam penunjukan perdana menteri, dilaporkan tidak dapat memilih di antara kedua kandidat dan menyerahkan keputusan kepada mereka.

Ancaman Trump kini menempatkan Irak dalam posisi sulit, TIME melaporkan.

Selama ini, Irak berupaya menjaga keseimbangan hubungan antara AS dan Iran, dua negara berpengaruh yang memiliki hubungan tegang satu sama lain.

Jika Trump benar-benar mengurangi dukungan, AS dapat membatasi akses Irak terhadap pendapatan minyaknya.

Peringatan ini muncul setelah AS selama berbulan-bulan berupaya menekan pengaruh Iran di Irak.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan berbicara melalui telepon dengan al-Sudani pada Minggu (25/1/2026) untuk memastikan Irak dapat menjadi kekuatan stabilitas, kemakmuran, dan keamanan di Timur Tengah.

Baca juga: Proksi Iran Respons Gelagat Perang AS: Hizbullah Irak Beri Ultimatum, Houthi Beraksi di Laut Merah

“Pemerintah yang dikendalikan oleh Iran tidak dapat mengutamakan kepentingan Irak sendiri,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Siapa Al-Maliki?

Masih mengutip TIME, Al-Maliki adalah perdana menteri pertama Irak di bawah konstitusi baru pada 2006 dan pemimpin Partai Dawa Islam Syiah.

Irak sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk Syiah.

Saat itu, ia mendapat dukungan dari pemerintahan Presiden George W. Bush.

Namanya mencuat setelah puluhan tahun hidup di pengasingan di Iran dan Suriah akibat penindasan rezim Saddam Hussein, yang merupakan seorang Muslim Sunni, terhadap oposisi Syiah pada akhir 1970-an.

Al-Maliki kembali ke Irak setelah invasi AS pada 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein dan berperan sebagai negosiator penting dalam penyusunan konstitusi baru.

Al-Maliki memposisikan dirinya sebagai sosok yang mampu memulihkan stabilitas di tengah konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah.

Selama masa jabatan pertamanya (2006–2010), AS mengerahkan sekitar 30.000 pasukan tambahan dalam strategi “surge” untuk meredam kekerasan dan menstabilkan Baghdad.

Bersama AS, al-Maliki mendukung gerakan “Kebangkitan Anbar”, yakni perlawanan suku-suku Sunni terhadap al-Qaeda di Irak.

Langkah tersebut, ditambah operasi keamanan terhadap milisi Sunni dan Syiah, berhasil melemahkan al-Qaeda antara 2007 hingga 2009 dan memperkuat posisi politik al-Maliki.

Namun, para kritikus menilai, ia gagal menjalankan politik inklusif.

Kebijakan yang dijalankannya justru dinilai semakin meminggirkan warga Arab Sunni.

Pemerintahannya melarang sembilan partai dan lebih dari 450 kandidat mengikuti pemilu 2010, menangkap sejumlah politisi Sunni, serta menindak protes damai.

Ia juga dituduh memperkuat korupsi, melemahkan layanan publik, dan memperluas kendali atas peradilan serta aparat keamanan.

Pada 2014, lemahnya militer Irak akibat korupsi dan politik sektarian membuat kelompok ISIS dengan cepat merebut wilayah utara Irak.

Al-Maliki akhirnya mengundurkan diri di bawah tekanan politik domestik dan AS.

Kini, di usia 75 tahun, ia masih menjadi tokoh kunci dalam Kerangka Koordinasi dan memimpin Koalisi Negara Hukum, serta mempertahankan hubungan dekat dengan faksi-faksi pro-Iran.

Bagaimana AS Menekan Irak?

Ancaman Trump merupakan bagian dari kampanye tekanan berkelanjutan untuk membatasi pengaruh Iran di Irak, dengan sektor minyak sebagai alat tawar utama.

Sebagian besar pendapatan ekspor minyak Irak disimpan di Federal Reserve Bank New York sebagai pengaturan yang diberlakukan setelah invasi AS 2003.

Reuters melaporkan, pemerintahan Trump bahkan mengancam sanksi terhadap Irak jika kelompok bersenjata pro-Iran dilibatkan dalam pemerintahan baru.

Dalam surat resmi kepada pemerintah Irak, perwakilan AS menyatakan bahwa meski pemilihan perdana menteri merupakan hak kedaulatan Irak, AS tetap akan mengambil keputusan sendiri demi kepentingan nasionalnya.

Iran sendiri memiliki hubungan luas dengan berbagai aktor politik Irak, termasuk partai-partai Syiah, milisi, dan pejabat senior.

Iran juga memandang Irak sebagai jalur ekonomi penting di tengah sanksi AS.

Selama bertahun-tahun, AS berupaya membatasi penggunaan sistem perbankan Irak oleh Iran.

Anggota DPR AS Joe Wilson menegaskan sikap Washington.

“Di bawah Presiden Donald J Trump, posisi Amerika Serikat jelas dan tegas,” tulis Wilson di X.

Ia mengatakan, pemerintahan Irak mana pun harus membubarkan milisi terkait Iran dalam 12 bulan serta mengusir penasihat dan agen Iran.

“Pengaruh Iran di Irak tidak akan lagi ditoleransi,” ujarnya.

Berulang Kali Trump Campuri Urusan Negara Lain

Donald Trump semakin sering campur tangan dalam urusan negara lain. 

Ia memulai tahun ini dengan serangan ke Venezuela, menangkap presiden negara itu Nicolas Maduro, sekaligus menegaskan kendali AS atas cadangan minyak negara itu.

Trump juga menekan kepemimpinan baru untuk memerintah sesuai dengan tuntutan Amerika Serikat.

Tak hanya itu, Trump meningkatkan tekanan ekonomi pada sekutu, mengancam Kanada dengan tarif 100 persen atas urusan bisnisnya dengan China dan mengenakan tarif baru pada Eropa sebelum mundur di tengah perlawanan terhadap ambisi teritorialnya di Greenland. 

Awal bulan ini, Trump juga mengancam akan campur tangan di Iran untuk mendukung para demonstran anti-rezim, hanya beberapa bulan setelah ia membom fasilitas nuklir Iran.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)