California Usulkan Pajak Orang Kaya 5 Persen, Nilainya Rp 1.789 Triliun - Kompas

By - Beritahu Info Berita Id • 10/26/2026 05:21:00 AM

KOMPAS.com - Rencana pengenaan pajak kekayaan (wealth tax) sebesar 5 persen terhadap miliarder di California, Amerika Serikat (AS), memicu perdebatan.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara bagian dan membantu membiayai layanan kesehatan, tetapi penentangnya khawatir pajak tersebut dapat diperluas ke kelompok masyarakat lainnya.

Usulan yang dikenal sebagai Proposition 40 itu menyasar penduduk California dengan kekayaan lebih dari 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 17,89 triliun (asumsi kurs Rp 17.891 per dollar AS). Pajak akan dikenakan satu kali sebesar 5 persen dari total aset yang dimiliki.

Dikutip dari Fortune, Minggu (11/10/2026), pihak pengusul pajak orang kaya memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan penerimaan hingga 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.789,1 triliun.

BEGINU : Cerita Membuat Orang Belajar Tanpa Digurui

Dana itu diharapkan dapat membantu mengimbangi pemangkasan belanja kesehatan oleh pemerintah federal AS.

Namun, rencana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai cakupan pajak, perlakuan terhadap aset yang belum menghasilkan uang tunai, serta dampaknya terhadap investasi dan industri teknologi.

Orang terkaya menyumbang hampir separuh pajak penghasilan

Perdebatan mengenai pajak orang kaya berlangsung di tengah ketergantungan California terhadap penerimaan pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi.

Menurut Hoover Institution, lembaga kajian konservatif di AS, 1 persen rumah tangga terkaya menyumbang sekitar 40-50 persen dari total penerimaan pajak penghasilan pribadi California dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2021, ketika pasar saham melonjak, kelompok tersebut membayar pajak penghasilan pribadi lebih dari 60 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.073,46 triliun.

Besarnya kontribusi itu membuat penerimaan negara bagian sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan. Ketika harga saham meningkat dan pendapatan kelompok kaya bertambah, penerimaan pajak dapat melonjak.

Sebaliknya, ketika pasar mengalami penurunan, penerimaan negara bagian dapat ikut tertekan. Kondisi serupa terjadi saat krisis keuangan global, ketika California menghadapi defisit anggaran yang berat.

Situasi ini menjadi salah satu latar belakang perdebatan mengenai cara pemerintah memperoleh penerimaan yang memadai untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.

Mengapa pajak kekayaan miliarder dipersoalkan?

Berbeda dengan pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan, pajak kekayaan menyasar nilai aset yang dimiliki seseorang.

Dalam Proposition 40, pungutan sebesar 5 persen akan dikenakan satu kali kepada penduduk dengan kekayaan di atas 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 17,89 triliun.

Penentang kebijakan ini menilai pengenaan pajak terhadap kekayaan dapat menimbulkan persoalan ketika aset yang dimiliki bukan berupa uang tunai. Contohnya, saham perusahaan yang nilainya meningkat tetapi belum dijual.

Keuntungan dari kenaikan harga aset yang belum dijual disebut keuntungan modal yang belum direalisasikan (unrealized capital gains). Pemiliknya belum menerima uang tunai dari kenaikan tersebut, tetapi nilai kekayaannya sudah bertambah.

Kritik juga diarahkan pada saham perusahaan tertutup, termasuk perusahaan rintisan yang tidak memperdagangkan sahamnya secara terbuka di bursa. Saham semacam ini dapat menjadi bagian penting dari kekayaan pendiri perusahaan teknologi.

Karena itu, para penentang mempertanyakan bagaimana pemilik aset akan membayar pajak apabila sebagian besar kekayaannya tidak tersedia dalam bentuk uang tunai.

Mereka juga meragukan apakah pajak tersebut benar-benar hanya akan dipungut satu kali atau berpotensi menjadi dasar bagi kebijakan pajak kekayaan yang lebih luas.

Kekhawatiran pajak meluas ke kelompok lain

Penentang Proposition 40 menyebut usulan tersebut sebagai Trojan horse atau kuda Troya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebijakan yang tampak memiliki sasaran terbatas, tetapi dikhawatirkan membuka jalan bagi penerapan aturan yang lebih luas.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan ketentuan yang memungkinkan badan legislatif California mengubah aturan Proposition 40 melalui persetujuan dua pertiga anggota.

Namun, perubahan hanya diperbolehkan apabila tetap sejalan dengan tujuan dan memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Miliarder 2026.

Pengadilan juga dapat berperan dalam menilai apakah perubahan yang dilakukan masih sesuai dengan maksud awal kebijakan tersebut.

Menurut laporan CalMatters, California memiliki sejumlah pengalaman ketika badan legislatif mengubah ketentuan inisiatif pemungutan suara yang telah disetujui masyarakat. Pengadilan terkadang mempertahankan perubahan tersebut, tetapi dalam kasus lain membatalkannya.

Pada 1995, Mahkamah Agung California menyatakan bahwa perubahan dapat dilakukan apabila masih memajukan maksud awal pemilih melalui penafsiran yang wajar.

Sementara itu, pada 2019, Pengadilan Banding Distrik Ketiga California menolak upaya mengubah Undang-Undang Reformasi Politik karena perubahan tersebut dinilai bertentangan dengan salah satu tujuan utamanya.

Meski demikian, perluasan pajak kepada kelompok lain tidak otomatis terjadi jika Proposition 40 disetujui. Perubahan tetap harus mengikuti batasan hukum yang berlaku.

Kebijakan pajak kekayaan yang berbeda juga dapat diajukan melalui inisiatif pemungutan suara baru pada masa mendatang.

Ekonom peraih Nobel dukung pajak miliarder

Sejumlah ekonom peraih Nobel mendukung Proposition 40. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat mendorong gerakan pengenaan pajak kekayaan yang lebih luas, termasuk di wilayah lain di AS dan negara-negara lain.

Dalam surat dukungan yang ditandatangani Daron Acemoglu, Abhijit Banerjee, Peter Diamond, Esther Duflo, Paul Krugman, dan Joseph Stiglitz, para ekonom mengakui bahwa miliarder telah memberikan kontribusi penting bagi perekonomian.

Namun, mereka menilai kelompok tersebut juga telah memperoleh keuntungan besar dan dapat memanfaatkan celah perpajakan untuk menghindari pajak atas keuntungan modal.

Akibatnya, kekayaan mereka berpotensi terus bertambah.

"Ketika warga California menuju tempat pemungutan suara, pilihan mereka bisa saja dipandang sebagai titik balik dalam pertarungan antara demokrasi dan oligarki," tulis para ekonom tersebut.

Oligarki adalah sistem ketika kekuasaan atau pengaruh politik terkonsentrasi pada segelintir orang yang sangat kaya atau berkuasa.

Para pendukung Proposition 40 juga membantah anggapan bahwa pajak kekayaan akan menghancurkan industri teknologi California.

Mereka menyebut California menyerap 80 persen dari seluruh pendanaan modal ventura baru di AS sejak awal 2026. Angka itu meningkat dibandingkan sekitar 50 persen sebelum 2025.

Modal ventura merupakan investasi yang diberikan kepada perusahaan, terutama perusahaan rintisan, untuk mendukung pengembangan bisnis dan pertumbuhan usaha.

Pemimpin politik dan pengusaha terbelah

Proposition 40 turut membelah kalangan politik dan bisnis California.

Gubernur California Gavin Newsom menentang usulan tersebut, sedangkan anggota DPR AS dari California, Ro Khanna, mendukungnya.

Meski demikian, Khanna menyatakan tidak ingin saham dengan hak suara atau kepemilikan yang sulit dicairkan ikut dikenai pajak.

Sejumlah serikat pekerja juga menolak usulan itu karena menilai pemerintah perlu mempertimbangkan prioritas belanja negara bagian lainnya.

Di kalangan industri teknologi, CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan tidak keberatan dengan pajak tersebut.

Sebaliknya, salah satu pendiri Google Sergey Brin menyumbangkan lebih dari 100 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,79 triliun untuk mendanai penolakan terhadap pajak miliarder.

Perdebatan juga diperumit oleh dua usulan lain.

Proposition 41 mengusulkan agar pajak baru tunduk pada batas belanja negara bagian yang sudah berlaku. Sementara itu, Proposition 42 akan melarang pajak atas aset keuangan dan properti pribadi selain real estat.

Survei terbaru Public Policy Institute of California menunjukkan bahwa ketiga proposal tersebut mendapat dukungan dari mayoritas pemilih.

Direktur survei lembaga tersebut, Mark Baldassare, mengatakan pendukung Proposition 40 masih harus berupaya keras untuk memperoleh dukungan masyarakat.

"Pendukung Proposition 40, yang disebut sebagai inisiatif pajak miliarder, masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan," kata Baldassare kepada KQED.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.