Menlu Turkiye: Pakta Makkah setara dengan prinsip pertahanan kolektif NATO -

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan Pakta Pertahanan Bersama Makkah secara teknis memiliki prinsip yang sama dengan Pasal 5 Traktat NATO mengenai pertahanan kolektif.

Menurut Fidan, perjanjian tersebut merupakan langkah bersejarah yang bertujuan memperkuat solidaritas, keamanan bersama, dan stabilitas kawasan, serta tidak ditujukan kepada negara mana pun yang tidak mengancam negara-negara anggotanya.

Dalam program live Meja Redaksi Anadolu di Ankara, Sabtu, Fidan mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan merupakan salah satu tonggak penting kebijakan luar negeri yang telah lama menjadi target pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Pakta disiapkan selama hampir tiga tahun

Fidan mengatakan kawasan Timur Tengah telah lama dilanda ketidakstabilan akibat perang, pendudukan, pengungsian, dan konflik berkepanjangan sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih permanen.

Menurutnya, pemerintah Turkiye selama bertahun-tahun mengkaji berbagai cara untuk membangun tatanan keamanan yang lebih berkelanjutan di kawasan.

Ia mengatakan konsep tersebut kemudian dimatangkan dan dibahas bersama negara-negara mitra hingga akhirnya diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah.

"Penguatan kepemilikan kawasan sangat penting. Kekuatan hegemon dari luar tidak menyelesaikan masalah, justru membuatnya semakin rumit dan mahal. Negara-negara kawasan harus mampu menjamin sendiri keamanan, stabilitas ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraannya melalui mekanisme yang lebih terlembaga," kata Fidan.

Fidan mengungkapkan proses penyusunan perjanjian tersebut berlangsung selama dua tahun delapan bulan melalui pembahasan intensif dengan negara-negara mitra serta sejumlah negara lain di kawasan.

"Presiden kami juga terus mengangkat isu ini dalam berbagai pertemuan di tingkat pemimpin," ujarnya.

Setara dengan Pasal 5 NATO

Fidan menegaskan secara teknis Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah memiliki prinsip yang sama dengan Pasal 5 Traktat NATO mengenai pertahanan kolektif.

"Karena memang itulah tujuan dibentuknya pakta keamanan. Negara-negara bergabung dalam aliansi untuk memperoleh perlindungan dan dukungan satu sama lain," katanya.

Menurut Fidan, inti utama perjanjian tersebut bukanlah menghadapi pihak luar, melainkan memastikan negara-negara anggota tidak menjadi ancaman satu sama lain serta saling menjamin keamanan.

"Ketika memasuki aliansi keamanan, pesannya bukan ditujukan kepada pihak luar, tetapi kepada sesama anggota bahwa mulai sekarang kita berada dalam solidaritas dan tidak akan saling mengancam," ujarnya.

Ia menjelaskan bentuk bantuan dalam situasi darurat akan ditentukan sesuai kebutuhan masing-masing negara, mulai dari dukungan intelijen, logistik, amunisi, hingga bantuan militer apabila diperlukan.

Fidan mengatakan aliansi tersebut akan memiliki Komite Politik dan Militer yang terdiri atas menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan kepala staf angkatan bersenjata dari masing-masing negara, serta sekretariat permanen yang bertugas melaksanakan keputusan para pemimpin.

Kerja sama industri pertahanan menjadi prioritas

Fidan mengatakan salah satu topik utama yang dibahas para pemimpin saat penandatanganan perjanjian adalah penguatan kerja sama industri pertahanan.

Menurutnya, interoperabilitas antarmiliter, pelatihan bersama, dukungan logistik, analisis ancaman, pertukaran intelijen, dan pengembangan industri pertahanan akan menjadi fokus utama kerja sama.

"Topik yang paling banyak dibahas para pemimpin adalah kerja sama industri pertahanan dan bagaimana negara-negara anggota dapat saling memanfaatkan teknologi yang dimiliki masing-masing," katanya.

Aliansi bersifat defensif

Fidan menegaskan hingga kini tidak ada ancaman bersama yang secara resmi ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Ia mengatakan Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan bukan negara yang menjalankan kebijakan ekspansionis, melainkan negara yang berfokus pada pembangunan dan hubungan baik dengan negara tetangga.

"Selama tidak ada serangan terhadap negara-negara anggota, baik dari dalam maupun luar kawasan, aliansi ini tidak memiliki persoalan dengan negara mana pun," katanya.

Ia juga menegaskan Iran bukan target Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah.

"Bagi kami, tidak ada negara yang menjadi target selama negara tersebut tidak menyerang kami," ujarnya.

Sekretariat berdiri di Arab Saudi

Fidan mengatakan sekretariat aliansi akan berkedudukan di Arab Saudi.

Ia menjelaskan rincian struktur organisasi, mekanisme kerja, serta unit-unit pendukung akan dibahas dalam pertemuan pertama para menteri.

Menurutnya, latihan bersama dan pendidikan militer akan menjadi bagian penting untuk membangun interoperabilitas antarpasukan anggota.

"Tanpa latihan dan pendidikan bersama, interoperabilitas dan kemampuan bertindak bersama tidak akan dapat diwujudkan," katanya.

Terbuka bagi negara lain

Fidan mengungkapkan terdapat sejumlah negara lain yang ingin bergabung dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah, meski ia tidak menyebutkan nama negara tersebut.

Menurutnya, ketiga negara pendiri sepakat tetap menjadi inti aliansi, sementara negara lain dapat bergabung atas persetujuan bersama.

Ia juga menyatakan yakin Mesir akan bergabung pada tahap berikutnya.

"Visi Presiden kami adalah agar aliansi ini tidak berhenti pada tiga negara, tetapi terus berkembang," katanya.

Fidan menilai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah merupakan langkah paling penting untuk menghadirkan stabilitas permanen di kawasan yang selama satu abad terakhir dikenal sebagai kawasan yang penuh ketidakstabilan.