Ringkasan Berita:

• Israel dilaporkan menghapus nama Menlu Iran Abbas Araqchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dari daftar target pembunuhan setelah Pakistan meminta AS menjaga jalur diplomasi tetap terbuka.
• Washington disebut meminta Israel membatalkan rencana tersebut karena dikhawatirkan menggagalkan negosiasi damai.
• Iran meminta keamanan delegasinya diperketat setelah Ghalibaf 2 kali hampir menjadi target pembunuhan.

TRIBUNNEWS.COM - Israel dilaporkan menghapus nama Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dari daftar target pembunuhan di tengah berlangsungnya upaya diplomasi untuk mengakhiri perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Informasi tersebut diungkap seorang pejabat Pakistan yang menyatakan Islamabad meminta Amerika Serikat untuk mencegah Israel menargetkan kedua pejabat tinggi Iran tersebut.

Menurutnya, keberadaan Araghchi dan Ghalibaf dinilai sangat penting agar jalur diplomasi tetap terbuka.

"Israel memiliki koordinat mereka dan ingin melenyapkan mereka, tetapi kami memberi tahu Amerika Serikat bahwa jika mereka juga dilenyapkan, tidak akan ada siapa pun yang tersisa untuk diajak bicara," ujar pejabat Pakistan, dikutip Reuters pada Kamis (2/7/2026).

Pejabat tersebut menambahkan, Washington kemudian meminta Israel untuk mengurungkan rencana tersebut demi menjaga peluang tercapainya kesepakatan damai.

Laporan itu diperkuat oleh sejumlah sumber Amerika Serikat yang dikutip The New York Times.

Menurut mereka, pemerintahan Presiden Donald Trump mengetahui setidaknya Mohammad Bagher Ghalibaf masuk dalam daftar sasaran Israel dan secara langsung meminta Tel Aviv agar tidak melaksanakan operasi tersebut.

Seorang pejabat AS mengatakan pemerintah khawatir pembunuhan terhadap para negosiator utama Iran justru akan menggagalkan proses diplomasi yang sedang berlangsung.

Menurut sumber-sumber tersebut, sejak awal konflik Israel memang menjadikan para pemimpin politik dan militer Iran sebagai sasaran utama.

Namun, ketika pembicaraan mengenai gencatan senjata mulai berjalan pada April, Washington menilai pembunuhan terhadap Araghchi maupun Ghalibaf berpotensi menghancurkan peluang negosiasi.

Bahkan, Amerika Serikat disebut meminta sejumlah negara di kawasan, termasuk Pakistan dan Qatar, untuk menyampaikan peringatan kepada Teheran mengenai kemungkinan adanya operasi rahasia Israel yang menargetkan kedua pejabat tersebut.

Baca juga: Menlu Iran Tanggapi Ancaman Pembunuhan Khamenei: Trump Berkomitmen Bungkam Peliharaannya di Israel

Ghalibaf Disebut Dua Kali Selamat dari Upaya Pembunuhan, Iran Minta Jaminan Keamanan

Menurut sejumlah pejabat senior Iran yang dikutip The New York Times, Mohammad Bagher Ghalibaf sedikitnya dua kali lolos dari upaya pembunuhan Israel.

Salah satunya terjadi selama perang, ketika Israel menargetkan sebuah pertemuan rahasia para pejabat senior Iran yang berlangsung di sebuah bunker di bawah gunung.

Dalam insiden tersebut, Ghalibaf dilaporkan berhasil dievakuasi dari reruntuhan, lapor Al Arabiya.

Ancaman kedua muncul menjelang berlangsungnya sejumlah pertemuan diplomatik di Pakistan pada April 2026.

Saat itu, pemerintah Iran meminta jaminan kepada Amerika Serikat melalui perantara Pakistan dan Qatar agar delegasi Iran tidak menjadi sasaran operasi pembunuhan Israel.

Permintaan itu muncul setelah muncul kekhawatiran kunjungan Ghalibaf dan Araghchi ke Islamabad dapat dimanfaatkan Israel untuk melakukan serangan.

Sebagai langkah pengamanan, pesawat yang membawa delegasi Iran dikawal jet tempur Pakistan sejak memasuki wilayah udara negara tersebut hingga kembali ke perbatasan Iran.

Namun, ancaman belum berakhir, karena saat rombongan kembali ke Iran pada 14 April 2026, dinas intelijen negara itu memperoleh informasi mengenai dugaan rencana Israel untuk menyerang pesawat yang ditumpangi Ghalibaf.

Informasi tersebut muncul bersamaan dengan laporan masuknya dua jet tempur Israel ke wilayah udara Iran dari arah barat dekat perbatasan Irak.

Akibat ancaman tersebut, pesawat delegasi Iran melakukan pendaratan darurat di Kota Mashhad, Iran.

Mohammad Marandi, anggota delegasi Iran, mengatakan kepada Al Mayadeen pesawat tersebut mengubah rutenya setelah adanya ancaman yang mengindikasikan bahwa pesawat itu bisa menjadi sasaran.

Penasihat Ghalibaf, Mehdi Mohammadi, kemudian mengonfirmasi insiden tersebut melalui unggahan di media sosial.

Mehdi Mohammadi mengatakan setelah insiden tersebut, anggota delegasi melanjutkan perjalanan mereka ke Teheran dengan kereta api dan mobil selama sekitar delapan jam.

Iran Tetap Tolak Proposal Perdamaian AS

Di tengah berbagai upaya diplomasi, Iran tetap menolak proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran belum memiliki rencana untuk kembali berunding dengan Washington dan akan tetap mempertahankan kebijakan perlawanannya.

"Kami ingin mengakhiri perang dengan syarat kami sendiri dan memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Berbicara tentang negosiasi adalah pengakuan kekalahan," kata Araghchi dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran.

Seorang pejabat senior Iran juga menyatakan proposal perdamaian Amerika ditolak karena tidak memenuhi kepentingan nasional Iran.

"Perang akan berakhir ketika negara kami memutuskan untuk mengakhirinya, bukan ketika Trump memutuskan," ujar pejabat tersebut kepada Press TV.

Menurut pejabat itu, Teheran mengajukan sedikitnya lima syarat untuk mengakhiri konflik, antara lain jaminan bahwa Iran tidak akan kembali diserang serta pemberian kompensasi atas kerusakan akibat perang.

Trump Terus Dorong Jalur Diplomasi

Sementara itu, Gedung Putih menyatakan Presiden AS Donald Trump tetap melanjutkan upaya diplomasi dengan Iran.

Pemerintahan Trump disebut telah mengajukan rencana penyelesaian konflik yang mencakup isu program nuklir Iran, pengembangan rudal balistik, serta keamanan jalur pelayaran di kawasan, termasuk Selat Hormuz.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat memang telah menyampaikan sebuah proposal perdamaian kepada Iran.

"Amerika telah mengajukan rencana untuk menyelesaikan konflik, dan spekulasi mengenai hal itu tidak diperlukan," tulis Ishaq Dar melalui akun media sosialnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah negara, termasuk Mesir dan Turki, turut mendukung inisiatif diplomatik tersebut.

Sementara itu, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa Iran akan menerima proposal tersebut.

Di tengah perang yang masih berlangsung, Israel juga disebut tetap berkomitmen menargetkan para pemimpin senior Iran lainnya, sementara berbagai negara terus berupaya menjaga agar jalur negosiasi tetap terbuka dan konflik tidak semakin meluas.

Latar Belakang Perang AS-Israel VS Iran

Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meletus pada 28 Februari 2026 setelah Washington bersama Tel Aviv melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas strategis Iran menyusul kegagalan perundingan mengenai program nuklir di Jenewa.

Amerika Serikat dan Israel menuding Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun, Teheran membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk tujuan damai, termasuk riset ilmiah dan pengembangan energi sipil.

Situasi di Timur Tengah semakin memanas setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kepemimpinan negara kemudian diteruskan oleh putranya, Mojtaba Khamenei, yang memimpin Iran di tengah meningkatnya eskalasi konflik.

Sebagai respons atas serangan AS dan Israel, Iran melancarkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia.

Teheran juga memperketat pengawasan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Konflik semakin meluas ketika Hizbullah membuka front pertempuran dari Lebanon. Israel kemudian membalas dengan melancarkan serangan udara ke Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon selatan.

Setelah hampir 40 hari pertempuran, Pakistan berhasil memediasi kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan gencatan senjata sementara pada 8 April 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi titik awal dimulainya kembali komunikasi diplomatik antara Washington dan Teheran.

Proses diplomasi kemudian berlanjut dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) secara terpisah oleh Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni 2026.

Presiden AS Donald Trump menandatangani dokumen tersebut di Paris, Prancis, sedangkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani dokumen serupa di Teheran.

Meski sempat diwarnai ketegangan baru setelah Washington menuduh Iran berada di balik serangan terhadap kapal dagang Kiku di Selat Hormuz, kedua negara tetap menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proses diplomasi sebagai upaya mencari penyelesaian setelah perang.

Pada 2 Juli 2026, Iran memperingatkan akan merespons cepat jika AS mencampuri situasi di Selat Hormuz, sementara pembicaraan teknis tidak langsung di Doha dilaporkan menunjukkan kemajuan positif.

Teheran juga berencana membuka saluran komunikasi dengan Washington untuk membahas pelanggaran kesepakatan sementara.

Sementara itu, Iran mengajukan protes ke PBB atas ancaman pembunuhan Israel terhadap Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei, lapor Al Jazeera.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)