Vietnam beri 'insentif kelahiran' di tengah tren Asia yang meninggalkan kebijakan dua anak - CNA

HANOI: Vietnam mulai menerapkan kebijakan baru untuk mendorong angka kelahiran setelah resmi menghapus pembatasan dua anak per keluarga.

Mulai 1 Juli 2026, Pemerintah Vietnam memberikan serangkaian insentif bagi pasangan yang memiliki anak kedua, mulai dari tambahan cuti melahirkan selama satu bulan, subsidi pemeriksaan kehamilan dan bayi baru lahir, hingga bantuan tunai bagi ibu yang memenuhi syarat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari undang-undang kependudukan baru yang menandai perubahan besar arah kebijakan pemerintah, dari mengendalikan kelahiran menjadi mendorong pembangunan penduduk di tengah ancaman penuaan populasi.

Vietnam mengambil langkah tersebut hanya setahun setelah mencabut ketentuan pembatasan dua anak setelah puluhan tahun diberlakukan. Nikkei Asia melaporkan bahwa saat mengumumkan perubahan itu, Menteri Kesehatan Vietnam Dao Hong Lan mengatakan, pendekatan tanpa batas jumlah anak diperlukan untuk “mencegah penurunan jumlah penduduk di bawah tingkat penggantian, sebuah tren yang mengancam pembangunan ekonomi dan sosial Vietnam yang berkelanjutan, serta keamanan dan pertahanan nasionalnya dalam jangka panjang."

Perubahan arah kebijakan itu didorong oleh perubahan demografi yang semakin mengkhawatirkan. Tingkat fertilitas Vietnam telah turun menjadi sekitar 1,9 anak per perempuan, di bawah angka penggantian penduduk sebesar 2,1.

Di saat yang sama, usia harapan hidup meningkat hingga hampir 75 tahun dan proporsi penduduk berusia di atas 60 tahun terus bertambah. Pemerintah memperkirakan seperempat populasi Vietnam akan berusia di atas 60 tahun pada pertengahan abad ini.

Bank Dunia bahkan telah mengingatkan negara itu hanya memiliki "jendela yang sempit" untuk berbenah sebelum menghadapi perlambatan pertumbuhan akibat masyarakat yang semakin menua.

Kepala Population and Development di UN Population Fund (UNFPA) di Vietnam, Pham Thi Lan, menyebut, kebijakan baru tersebut sebagai perubahan mendasar dalam pendekatan pemerintah. “Kami beralih dari mengendalikan keluarga berencana ke pengembangan kependudukan,” katanya. 

Menurut Lan, peraturan baru tersebut juga memberikan ruang yang lebih besar bagi pasangan untuk menentukan sendiri keputusan reproduksinya. Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan sekali saja seperti bonus tunai belum tentu cukup untuk mengubah keputusan keluarga tanpa dukungan jangka panjang selama membesarkan anak.

Keraguan itu juga tercermin dari pengalaman warga. Nguyen Kim Bich, 32, mengaku, tambahan cuti melahirkan dan bonus tunai memang membantu, tetapi belum cukup untuk meyakinkannya memiliki anak kedua.

“Manfaatnya memang bagus, tetapi tidak cukup. Tambahan satu bulan cuti dan US$75 (Rp1,3 juta) tidak akan pernah bisa membuat kami tertarik untuk memiliki anak kedua,” ujarnya kepada CNA pada Rabu (1/7).

Sementara itu, Tran Minh Anh, 24, bahkan mengatakan, dirinya tidak berencana memiliki anak. “Saya tidak akan punya anak sama sekali.... Bagaimana saya bisa mengurus satu orang lagi? Tidak mungkin!” katanya, dengan menyebut tekanan finansial dan mental sebagai alasan utamanya.

FOKUS KEBIJAKAN BERGESER

Perubahan di Vietnam mencerminkan tren yang lebih luas di Asia. Selama beberapa dekade, sejumlah negara seperti Vietnam, Indonesia, dan India menjalankan berbagai bentuk kebijakan dua anak melalui kombinasi kampanye, insentif, hingga sanksi administratif untuk menekan pertumbuhan penduduk.

Kini, setelah tingkat kelahiran turun di bawah level penggantian, pemerintah di berbagai negara mulai meninggalkan pendekatan tersebut dan beralih ke kebijakan yang mendorong keluarga memiliki lebih banyak anak.

Di Indonesia, slogan "Dua Anak Cukup" yang diperkenalkan pada 1979 pernah diikuti berbagai insentif bagi keluarga kecil. Hingga kini, sejumlah pemerintah daerah masih menjalankan program pengendalian kelahiran, termasuk pemberian insentif bagi pria yang menjalani vasektomi.

Akan tetapi, arah kebijakan mulai berubah. Pemerintah Provinsi Bali, misalnya, sedang menyiapkan insentif bagi keluarga yang memiliki anak ketiga dan keempat sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya lokal.

Berdasarkan publikasi di laman resmi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada 5 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan insentif bagi ibu hamil anak ketiga (Nyoman/Komang) dan keempat (Ketut) mulai tahun 2026.

Insentif tersebut bukan berbentuk uang tunai, melainkan program dukungan komprehensif yang mencakup biaya kesehatan, bantuan pangan (sembako, susu), dan pendidikan gratis mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga keberlanjutan populasi dan warisan budaya Bali.

India juga menunjukkan perubahan serupa. Sejumlah negara bagian yang sebelumnya menerapkan pembatasan dua anak bagi pegawai negeri maupun kandidat dalam pemilu lokal, mulai melonggarkan aturan tersebut.

Menurut executive director Population Foundation of India Poonam Muttreja, wacana kebijakan kini bergeser. “Wacana kebijakan semakin bergeser dari pengendalian penduduk ke investasi pada penduduk, dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kesetaraan gender sebagai landasan bagi masa depan demografis yang berkelanjutan,” katanya seperti dilaporkan Nikkei.

Meski demikian, pengalaman negara-negara Asia menunjukkan bahwa insentif finansial saja belum tentu mampu membalikkan tren penurunan angka kelahiran. Singapura maupun China belum berhasil meningkatkan fertilitas secara signifikan setelah membalik arah kebijakan mereka.

Country representative UNFPA di Vietnam Matt Jackson menilai, persoalan utamanya justru terletak pada tingginya biaya hidup, harga rumah yang tidak terjangkau, biaya pengasuhan anak, jam kerja panjang, dan ketimpangan pembagian tanggung jawab pengasuhan. "Kebijakan berbasis insentif seringkali justru tidak efektif," ujarnya.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.