Cina Perketat Kontrol Ekspor Puluhan Perusahaan Jepang -

Hubungan antara Beijing dan Tokyo semakin memanas sejak Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, tahun lalu mengisyaratkan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi jika Cina menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan.

Sementara itu, Jepang telah mempercepat pengembangan kekuatan militernya, terutama dengan menambah kemampuan ofensif, yang serta-merta membuat Beijing makin berang.

Kementerian Perdagangan Cina pada hari Senin (29/06) memasukkan 20 entitas Jepang, termasuk beberapa divisi Mitsubishi Corporation, ke dalam daftar pengendalian ekspor. Langkah ini melarang eksportir Cina maupun asing menjual barang-barang dual-use (berfungsi ganda) yang diproduksi di Cina kepada entitas tersebut. Barang dual-use adalah barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer.

Selain itu, 20 entitas lainnya juga dimasukkan ke dalam daftar pengawasan untuk barang-barang dual-use, menurut kementerian tersebut. Daftar itu mencakup Mitsui E&S, yang memproduksi mesin dan peralatan kapal, serta sejumlah divisi dari Fujitsu dan Komatsu.

Perusahaan-perusahaan Cina yang ingin mengekspor barang kepada perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan mengajukan izin khusus, menyerahkan laporan penilaian risiko terhadap perusahaan Jepang terkait, serta memberikan pernyataan tertulis bahwa barang-barang dual-use tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan militer.

Beijing dan Tokyo berselisih mengenai kebijakan ekspor

Kementerian Perdagangan Cina menyatakan bahwa kebijakan kontrol ekspor tersebut "sepenuhnya dapat dibenarkan, masuk akal, dan sesuai hukum," seraya menambahkan bahwa langkah itu bertujuan untuk "secara tegas menghalangi upaya sembrono Jepang dalam mengejar 'militerisme baru'."

"Kami berharap Jepang menyadari kesalahannya, membalikkan arah kebijakan yang keliru, sungguh-sungguh merefleksikan masa lalunya, dan kembali ke jalur yang benar," tambah kementerian tersebut.

Juru bicara utama pemerintah Jepang menyebut pembatasan tersebut sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima dan sangat disesalkan," sembari mendesak Beijing untuk mencabut kebijakan itu.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, mengatakan pada Senin bahwa pemerintah akan mengambil langkah balasan yang diperlukan setelah melakukan penilaian menyeluruh terhadap pembatasan tersebut beserta dampaknya.

Di bawah kepemimpinan Takaichi, militer Jepang telah dilengkapi dengan kemampuan ofensif yang lebih besar, termasuk rudal jarak jauh yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil. Ekspor senjata mematikan kini juga diizinkan berdasarkan kebijakan baru. Jepang dijadwalkan merevisi dokumen pertahanan dan keamanannya pada Desember mendatang, yang kemungkinan akan semakin meningkatkan anggaran pertahanannya.

Pada Senin, Pasukan Bela Diri Darat Jepang mengumumkan pengerahan peluncur rudal Type-12 di pulau terpencil paling selatan, Minamitorishima, yang tampaknya merupakan respons terhadap meningkatnya aktivitas Cina dalam memperluas pengaruhnya ke kawasan Samudra Pasifik.

Pembatasan ini dinilai sebagai pesan diplomatik

Pada Februari lalu, Cina memasukkan 20 perusahaan Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor dan 20 perusahaan lainnya ke dalam daftar pengawasan.

Kementerian Perdagangan Cina menyatakan bahwa sejak saat itu, "alih-alih melakukan refleksi dan memperbaiki arah kebijakannya, Jepang justru terus menempuh jalan yang salah" dengan mempercepat remiliterisasi, mengerahkan senjata ofensif, dan meluncurkan rudal.

Kementerian tersebut menegaskan bahwa pembatasan hanya menyasar sejumlah kecil entitas Jepang dan hanya berlaku untuk barang-barang dual-use. "Langkah ini tidak memengaruhi hubungan ekonomi dan perdagangan normal antara Cina dan Jepang, dan entitas Jepang yang jujur serta mematuhi hukum sama sekali tidak perlu khawatir."

George Chen, mitra untuk kawasan Greater Cina di firma konsultan The Asia Group, mengatakan bahwa langkah tersebut lebih berfungsi sebagai "pesan diplomatik" ketika Beijing meningkatkan tekanannya terhadap Tokyo.