BANGKOK, KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, resmi bebas dari penjara lebih awal pada Senin (11/5/2026). 

Miliarder telekomunikasi berusia 76 tahun tersebut telah menyelesaikan masa hukumannya terkait kasus korupsi yang dijalaninya sejak September tahun lalu.

Meskipun telah bebas, Thaksin diwajibkan mengenakan alat pemantau elektronik selama menjalani masa percobaan empat bulan ke depan.

Momen pembebasan disambut oleh ratusan pendukungnya yang berkumpul di luar penjara Bangkok mengenakan kemeja merah sambil meneriakkan yel-yel "Kami mencintai Thaksin". 

Thaksin tampak memeluk anggota keluarganya sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan pribadi tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.

Baca juga: Hubungan Memanas, Thailand Batalkan Pakta Energi Lepas Pantai dengan Kamboja

Magnet politik yang tak pernah padam

Meski usianya tak lagi muda, para pendukung yakin Thaksin tidak akan benar-benar meninggalkan panggung politik.

"Saya rasa dia tidak akan meninggalkan dunia politik," kata Janthana Chaidej (70) yang mengambil cuti sehari dari pekerjaannya sebagai juru masak restoran untuk menunjukkan dukungannya, dikutip dari AFP, Senin.

"Thaksin mungkin akan absen selama beberapa bulan, tetapi dia tidak akan meninggalkan dunia politik," sambungnya.

Selama dua dekade, sosok Thaksin telah menjadi rival utama bagi elite pro-militer dan pro-kerajaan Thailand. 

Citra populisnya dianggap sebagai ancaman bagi tatanan sosial tradisional, namun di sisi lain, ia sangat dicintai oleh penduduk pedesaan.

Baca juga: China Bikin Kereta Ekspres Khusus Durian, Bisa Bawa 200.000 Ton dari Thailand

Masa depan dinasti Shinawatra dan Pheu Thai

Partai Pheu Thai miliknya dan pendahulunya telah menjadi partai politik paling sukses di negara itu pada abad ke-21, dengan keluarga Shinawatra menghasilkan empat perdana menteri dan mendapatkan dukungan luas dari penduduk pedesaan.

Namun, Pheu Thai mengalami hasil pemilu terburuk sepanjang sejarahnya pada Februari, merosot ke posisi ketiga dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan dinasti Thaksin.

Namun, masuknya Pheu Thai ke dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri konservatif Anutin Charnvirakul telah membuka kemungkinan kembalinya ia ke kancah politik.

Baca juga: WNI Ditangkap di Thailand, Dituduh Tipu Warga AS hingga Rp 172 Miliar

"Bagi para pendukung setianya, pembebasan Thaksin akan memperkuat Pheu Thai dalam jangka pendek karena orang-orang akan merasa bahwa pemilik Pheu Thai telah kembali", tutur dosen ilmu politik Wanwichit Boonprong.

"Namun, musuh lama Thaksin, yaitu kaum konservatif, akan bersatu mendukung Anutin, yang memiliki kepercayaan dari para elite," tambahnya.

Menurutnya, kelompok konservatif anti-Thaksin akan bersatu dan fokus pada langkah Thaksin selanjutnya.

Baca juga: Thailand Siapkan Pesaing Selat Malaka, Genjot Megaproyek Jalur Pintas Samudra

Masa pembebasan bersyarat

Departemen pemasyarakatan mengumumkan pembebasan bersyarat Thaksin bulan lalu.

Faktor usia dan fakta bahwa ia hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun lagi untuk menjalani hukuman sebagai alasan pembebasan dini ini.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Korsel Umumkan Darurat Militer | Vietnam Hukum Mati Koruptor Rp 430 Triliun

Thaksin dipenjara setelah Mahkamah Agung tahun lalu memutuskan bahwa ia menjalani hukuman tahun 2023 secara tidak semestinya di sebuah ruangan rumah sakit, bukan di sel penjara.

Ia terpilih sebagai perdana menteri pada 2001 dan kembali menjabat pada 2005. Namun, Thaksin mengasingkan diri setelah masa jabatan keduanya dipersingkat oleh kudeta militer.

Setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023, dia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga: Jasad Manusia Ditemukan di Kapal Thailand yang Diserang di Selat Hormuz

Alih-alih dipenjara, dia dibawa ke sebuah kamar pribadi di rumah sakit karena alasan kesehatan, hukumannya dikurangi menjadi satu tahun melalui pengampunan kerajaan.

Thaksin dibebaskan sebagai bagian dari program pembebasan dini untuk narapidana lanjut usia.

Waktu kepulangannya dan pemindahannya karena alasan medis, yang bertepatan dengan pembentukan pemerintahan baru oleh Pheu Thai, memicu kecurigaan publik tentang kesepakatan rahasia dan tuduhan perlakuan khusus.

Baca juga: Kenapa Korea Selatan Umumkan Darurat Militer?

Pada September tahun lalu, Mahkamah Agung memutuskan Thaksin tidak menderita kondisi kesehatan kritis dan waktu yang dihabiskannya di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa tahanan yang telah dijalani.

Karena itu, dia dipenjara untuk menjalani hukuman satu tahunnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang