Spanyol, Slovenia dan Irlandia Sepakat Uni Eropa tak Bisa Cuma Jadi Penonton Lihat Kekejaman Israel - Republika
Spanyol, Slovenia dan Irlandia Sepakat Uni Eropa tak Bisa Cuma Jadi Penonton Lihat Kekejaman Israel
Uni Eropa diminta putuskan hubungan dengan Israel.
EPA/SERGIO PEREZ Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyampaikan pidato di Majelis Rendah di Madrid, Spanyol, 25 Maret 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Spanyol, Slovenia, dan Irlandia mendesak Uni Eropa untuk membahas penangguhan perjanjian asosiasinya dengan Israel. Ketiga negara itu mengatakan bahwa blok tersebut bisa hanya cuma jadi penonton melihat kondisi semakin memburuk di Lebaon, Gaza, dan Tepi Barat yang diduduki Israel.
Berbicara sebelum pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan ketiga negara tersebut telah secara resmi meminta agar masalah ini dimasukkan dalam agenda.
Sponsored
“Spanyol, bersama dengan Slovenia dan Irlandia, telah meminta agar penangguhan Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel dibahas dan diperdebatkan hari ini,” kata Albares dilansir Aljazirah, Selasa.
“Saya mengharapkan setiap negara Eropa untuk menjunjung tinggi apa yang dikatakan Mahkamah Internasional dan PBB tentang hak asasi manusia dan pembelaan hukum internasional. Apa pun yang berbeda akan menjadi kekalahan bagi Uni Eropa,” tambahnya.
Dalam surat bersama yang dikirim pekan lalu kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, ketiga pemerintah tersebut mengatakan Israel telah mengambil serangkaian tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
Israel juga melanggar perjanjian tahun 1995 yang menguraikan hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan antara Uni Eropa dan Israel. abaikan.
Para menteri menunjuk pada rancangan undang-undang Israel yang akan menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada warga Palestina yang dihukum di pengadilan militer. Ini menggambarkannya sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia fundamental.
Keputusan Israel merupakan langkah lebih lanjut dalam penganiayaan, penindasan, kekerasan, dan diskriminasi sistematis yang dihadapi oleh warga Palestina.
Mereka juga menyebutkan krisis kemanusiaan di Gaza, dengan mengatakan bahwa kondisi di sana "tidak tertahankan", dengan pelanggaran berkelanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata dan bantuan yang tidak mencukupi yang masuk ke wilayah tersebut.
Surat itu memperingatkan bahwa kekerasan di Tepi Barat yang diduduki juga meningkat. Para pemukim ilegal Israel bertindak dengan impunitas mutlak di tengah operasi militer Zionis yang sedang berlangsung. "Uni Eropa tidak bisa lagi hanya menjadi penonton,” tulis para menteri.
Mereka menyerukan tindakan berani dan segera. Semua opsi harus tetap dipertimbangkan.
Halaman 2 / 2
Ketiga negara juga berpendapat bahwa Israel telah melanggar Pasal 2 Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, yang mengaitkan hubungan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Tinjauan Uni Eropa sebelumnya telah menemukan bahwa Israel gagal memenuhi kewajiban tersebut," kata mereka sambil menambahkan bahwa situasi saat ini semakin memburuk
Selama konferensi donor di Brussels, Kallas mengatakan perkiraan biaya pembangunan kembali Gaza telah meningkat menjadi 71 miliar dolar AS.
Irlandia dan Spanyol pertama kali mendorong peninjauan perjanjian tersebut pada 2024. Tetapi upaya tersebut gagal mendapatkan dukungan yang cukup dari negara-negara anggota yang mendukung Israel.
Inisiatif yang dipimpin Belanda kemudian berhasil memicu penilaian Uni Eropa, yang menyimpulkan bahwa Israel kemungkinan telah melanggar kewajibannya berdasarkan pakta tersebut.
Irlandia juga berupaya menghidupkan kembali RUU Wilayah Pendudukan, yang pertama kali diperkenalkan pada 2018. Beleid ini akan melarang perdagangan barang dan jasa dari pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat.
Sementara itu, Spanyol dan Slovenia telah mengambil langkah untuk membatasi perdagangan dengan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Pada Agustus tahun lalu, Slovenia melarang impor barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel, menjadi salah satu negara Eropa pertama yang mengambil langkah tersebut.
Spanyol kemudian menyusul pada tahun yang sama dengan dekrit yang melarang impor dari pemukiman ilegal Israel, dengan langkah tersebut mulai berlaku pada awal tahun 2026.
Ketiga negara tersebut secara resmi mengakui Negara Palestina pada Mei 2024, yang secara luas dianggap sebagai langkah diplomatik terkoordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan bagi solusi dua negara.
arrow_forward_ios
Baca selengkapnya
00:00
00:01
01:15
Berita Terkait
Jerman dan Italia Jegal Upaya Uni Eropa Sanksi Israel
Internal Affair - 6 jam yang lalu
Spanyol-Irlandia-Slovenia Resmi Usulkan Uni Eropa Pecah Kongsi dengan Israel
Internasional - 18 jam yang lalu
Desak Uni Eropa Blokade Zionis, Menlu Spanyol: Israel Bawa Timur Tengah ke 'Perang Abadi'
Nasional News - 20 April 2026, 20:44
PM Spanyol Serukan Uni Eropa Putuskan Perjanjian Asosiasi dengan Israel
Internasional - 20 April 2026, 07:24
Israel Tutup Masjid Al Aqsa Hingga Idul Fitri dan Seterusnya, Tanda Blokade Permanen?
Dunia - 17 March 2026, 00:51