• 

• Berita

• International

Rabu, 22 April 2026 - 00:10 WIB

VIVA –Perdana Menteri terpilih Hungaria, Péter Magyar melontarkan statement berani terkait sosok Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya Senin waktu setempat, Magyar menyebut negaranya harus menangkap Netanyahu jika dia memasuki wilayah Hungaria.

Seperti diketahui, Netanyahu saat ini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada November 2024 lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu terkait kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di  Jalur Gaza. Negara anggota ICC pada prinsipnya berkewajiban menahan individu yang menjadi subjek surat perintah tersebut.

Melansir laman politico, Rabu 22 April 2026, sebelumnya Hungaria menolak menangkap Netanyahu saat dirinya melakukan kunjungan ke Budapest pada April 2025. Perdana menteri Hungaria saat itu, Viktor Orbán diketahui menolak menangkap Netanyahu lantaran keduanya berteman baik.

Sebelum pertemuan pada April 2025 lalu, Orbán mengungkap negaranya akan keluar dari keanggotaan ICC, sebuah proses yang menurut aturan pengadilan memerlukan waktu satu tahun untuk berlaku efektif, sekaligus menjamin kekebalan bagi Netanyahu.

Namun, kini PM terpilih  Magyar menyatakan akan menghentikan proses penarikan diri Hungaria dari ICC paling lambat 2 Juni, tepat setahun setelah negara tersebut mengajukan pemberitahuan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Ketika ditanya wartawan tentang dampaknya terhadap rencana kunjungan Netanyahu pada musim gugur ini Magyar punya jawaban sendiri. Dia menyebut telah menyampaikan masalah ini langsung kepada Netanyahu.

“Saya sudah menyampaikan ini dengan jelas kepada perdana menteri Israel … pemerintah Tisza bertekad menghentikan langkah tersebut dan memastikan Hungaria tetap menjadi anggota ICC. Jika sebuah negara adalah anggota ICC dan seseorang yang diburu oleh ICC masuk ke wilayah kami, maka orang tersebut harus ditahan,” kata dia.

Meski begitu, beberapa negara berpendapat Hungari tetap bisa menjadi anggota ICC tanpa harus menjalankan surat perintah penangkapan tersebut.

Prancis, misalnya, beralasan bahwa penangkapan Netanyahu akan bertentangan dengan perjanjian lain yang dimilikinya dengan Israel. Pasal 98 dalam Statuta ICC mendukung argumen ini, yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh bertindak bertentangan dengan kewajibannya menurut hukum internasional terkait … kekebalan diplomatik seseorang.

Kanselir Jerman saat itu, Olaf Scholz, pada April 2025 juga mengatakan ia sulit membayangkan negaranya akan menangkap Netanyahu. Italia pun memberikan kekebalan kepada pemimpin Israel tersebut.