EU-Israel Association Agreement mencakup klausul yang mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Spanyol dan Irlandia pertama kali menyerukan peninjauan kembali kesepakatan tersebut pada 2024. Kala itu, Israel tengah membombardir Jalur Gaza secara brutal. Dengan dalih menyerang fasilitas Hamas, Israel membantai warga sipil Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak. 

Spanyol dan Irlandia termasuk negara yang vokal melayangkan kritik serta kecaman keras atas agresi Israel ke Gaza. Pada 2024, Pemerintah Spanyol dan Irlandia memutuskan mengakui negara Palestina. Langkah tersebut dikritik tajam oleh Israel. 

Bulan ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Spanyol melancarkan kampanye diplomatik yang bermusuhan terhadap negaranya. “Israel tidak akan tinggal diam menghadapi mereka yang menyerang kita,” kata Netanyahu saat itu.

“Saya tidak siap untuk mentoleransi kemunafikan dan permusuhan ini. Saya tidak akan membiarkan negara mana pun melakukan perang diplomatik terhadap kami tanpa menghadapi konsekuensi langsung," tambah Netanyahu. 

Syarat terpenuhi

Pekan lalu, seorang anggota parlemen Belgia, Yvan Verougstraete, mengatakan syarat untuk menangguhkan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel telah terpenuhi. Yakni alasan kekhawatiran atas permukiman ilegal Israel dan keberadaan produk terkait di pasar Eropa.

Verougstraete, anggota Parlemen Eropa dan presiden partai Belgia Les Engages, menuturkan pelanggaran yang terkait dengan permukiman, dikombinasikan dengan praktik komersial yang dipertanyakan, memberikan alasan yang cukup untuk mempertimbangkan kembali perjanjian tersebut.

Pernyataannya muncul setelah Israel dilaporkan telah mengizinkan pembangunan 34 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, yang dia gambarkan sebagai ilegal menurut hukum internasional. "Syarat untuk menangguhkan Perjanjian Uni Eropa-Israel telah terpenuhi," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke media, termasuk Anadolu.

Verougstraete mengatakan peredaran produk yang berasal dari permukiman Israel di pasar Uni Eropa menimbulkan kekhawatiran hukum dan etika.

"Dalam konteks ini, melihat produk-produk dari permukiman tersebut memasuki pasar Eropa sama sekali tidak dapat diterima. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar dari segi hukum, komersial, dan etika," katanya, seraya berpendapat bahwa perdagangan semacam itu secara ekonomi berkontribusi pada perluasan permukiman.

Anggota parlemen Belgia itu mendesak Uni Eropa untuk memastikan konsistensi antara posisi hukum dan praktik perdagangannya.

"Uni Eropa tidak boleh berkontribusi secara tidak langsung pada pemeliharaan dan pengembangan situasi yang ilegal menurut hukum internasional," tuturnya.

Verougstraete menuturkan dia telah mengangkat masalah itu dengan Komisi Eropa, bersama dengan anggota parlemen Eropa lainnya, Ana Miranda Paz dan Cecilia Strada. Dia mendesak komisi untuk "bertanggung jawab" dan mempertimbangkan untuk mengaktifkan mekanisme dalam perjanjian tersebut.

"Eropa tidak dapat mengutuk ilegalitas permukiman di satu sisi, dan terus menerima produk-produknya di sisi lain. Konsistensi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban," tegasnya.

Pada awal April, Uni Eropa (UE) menyatakan keputusan Israel membangun lebih dari 30 permukiman baru di Tepi Barat sebagai ilegal menurut hukum internasional dan merusak prospek perdamaian. Dalam pernyataan yang disampaikan juru bicara urusan luar negeri Anouar El Anouni, UE mengutuk keras langkah sepihak Israel untuk memperluas kehadirannya di wilayah tersebut, termasuk Yerusalem Timur.

UE menyebut opini penasihat Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024 menyatakan tindakan tersebut melanggar hukum. Blok Eopa tersebut mendesak Israel membatalkan keputusan itu, mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, serta melindungi warga Palestina di wilayah pendudukan.

"Kami juga mengutuk kekerasan pemukim yang terus berlanjut dan meningkat terhadap warga sipil Palestina," katanya.

UE kembali menegaskan komitmennya pada perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng melalui solusi dua negara sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kekerasan oleh pasukan Israel dan penjajah di Tepi Barat telah meningkat sejak perang Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.148 warga Palestina, melukai 11.750, dan menyebabkan 22 ribu penangkapan.

Dalam sebuah putusan penting pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.