A A A

MANAMA - Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Bahrain mengumumkan bahwa kerajaan telah mencabut kewarganegaraan 69 individu karena dukungan mereka terhadap Iran. Menurut kementerian itu, puluhan orang itu memberikan dukungan setelah serangan Teheran terhadap negara-negara Arab di kawasan Teluk yang dimulai pada akhir Februari.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mencantumkan puluhan orang yang dicabut kewarganegaraannya, termasuk tanggungan mereka. "Mereka ditemukan telah mendukung tindakan permusuhan Iran, termasuk berkolusi dengan entitas asing," bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip dari The New Arab, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga: Terungkap, Uni Emirat Arab Minta Bantuan Israel Tangkis Rudal Iran dengan Iron Dome

Organisasi hak asasi manusia (HAM) Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) menggambarkan keputusan tersebut sebagai "pencabutan kewarganegaraan massal pertama sejak 2019".

Kelompok tersebut mengatakan tidak jelas apakah mereka yang terkena dampak telah ditangkap, apakah mereka berada di dalam atau di luar negeri, atau apakah mereka memiliki kewarganegaraan lain.

Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone terhadap negara-negara Arab Teluk, termasuk Bahrain, sebagai respons terhadap serangan AS dan Israel terhadap republik Islam tersebut yang dimulai pada 28 Februari.

Teheran menuduh negara-negara Arab itu mengizinkan AS menggunakan wilayah mereka sebagai landasan peluncuran serangan.

Serangan Iran, yang menargetkan pangkalan militer AS di kawasan tersebut serta infrastruktur penting di negara-negara Teluk, telah berhenti sejak gencatan senjata rapuh yang diumumkan Washington dan Teheran pada 8 April.

Langkah Bahrain ini terjadi ketika negara-negara Teluk berada dalam keadaan siaga tinggi atas infiltrasi Iran, di mana Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA) menindak tegas apa yang mereka sebut sebagai jaringan terkait Iran.

Seperti Iran, Bahrain merupakan negara mayoritas Syiah. Kesamaan inilah yang memberikan pengaruh nyata pada kerajaan tersebut, yang diperintah oleh dinasti Muslim Sunni. Mayoritas Syiah di kerajaan ini telah lama mengeluh tentang marginalisasi.

Human Rights Watch (HRW) bulan lalu menyatakan kekhawatiran setelah penangkapan puluhan orang sejak dimulainya perang Timur Tengah.

Beberapa dari mereka yang ditahan dituduh melakukan pengkhianatan, sementara yang lain ditangkap karena melakukan protes.

(mas)

Lihat Juga :

• Serangan Iran Akibatkan Kerusakan Senilai Rp86 Triliun di Berbagai Pangkalan AS di Teluk
• IATA Peringatkan Krisis Avtur akan Terjang Asia Terlebih Dulu, Baru Eropa dan Amerika Latin