LONDON - Inggris telah mengumumkan pembentukan koalisi yang mencakup 35 negara untuk mengatasi penutupan Selat Hormuz oleh pasukan Iran.

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa London akan menjadi tuan rumah pembicaraan minggu ini untuk membahas pembentukan aliansi ini yang bertujuan untuk memulihkan pelayaran di selat tersebut.

Baca Juga: Iran Tembakkan 10 Rudal ke Israel, Salvo Misil Terbesar sejak Perang Pecah

Menurut laporan Financial Times, Kamis (2/4/2026), para menteri luar negeri akan bertemu untuk menjajaki cara-cara untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan Selat Hormuz setelah berakhirnya permusuhan. Para pejabat militer juga dijadwalkan bertemu untuk mengevaluasi opsi spesifik untuk operasi Angkatan Laut.

Diskusi mengenai sumber daya yang mungkin disumbangkan oleh setiap negara melibatkan Prancis, Belanda, dan beberapa negara Teluk. Langkah-langkah potensial termasuk pengawalan militer untuk kapal komersial, operasi pembersihan ranjau, dan tindakan lain untuk melindungi dari potensi serangan Iran.

Seorang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Belgia mencatat bahwa inisiatif ini mirip dengan inisiatif yang dibuat untuk memastikan keamanan Ukraina.

Sebelumnya, negara-negara Eropa menolak seruan untuk mengirim pasukan Angkatan Laut ke Selat Hormuz. Namun, skala krisis energi yang semakin meningkat dan tekanan berulang dari Amerika Serikat mengenai kontribusi NATO telah menyebabkan negara-negara tersebut mempertimbangkan kembali posisi mereka dan mulai mempersiapkan pembukaan kembali jalur perairan tersebut.

Koalisi ini akan beroperasi di luar kerangka NATO dan diharapkan mencakup negara-negara yang bukan anggota aliansi tersebut. Uni Emirat Arab (UEA) sedang bersiap untuk mengambil peran aktif, mendesak mitra Eropa, Asia, dan AS untuk menggabungkan upaya untuk pembukaan kembali paksa selat tersebut.

Selain itu, UEA dan Bahrain sedang berupaya untuk mendapatkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan memberikan mandat untuk tindakan tersebut. Beberapa tantangan masih ada dalam membentuk armada, karena beberapa negara telah menawarkan kapal penyapu ranjau tetapi kekurangan fregat yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Selama pembicaraan yang diselenggarakan oleh Inggris, para pejabat akan menilai semua kemungkinan langkah diplomatik dan politik untuk memulihkan navigasi bebas dan memastikan keselamatan kapal dan awak yang terjebak. Starmer menyatakan bahwa operasi ini akan sangat sulit terlepas dari bagaimana pelaksanaannya.

“Menurut pendapat saya, kita tidak dapat berasumsi dengan pasti bahwa de-eskalasi permusuhan akan selalu mengarah pada pembukaan Selat Hormuz yang aman. Saya harus jujur: itu tidak akan mudah,” kata Starmer.

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa isu utama di kawasan ini bukanlah ketersediaan asuransi. "Tetapi keselamatan dan keamanan jalur pelayaran," ujarnya.

Para menteri luar negeri G7 menetapkan kerangka kerja bersyarat untuk misi keamanan maritim baru, yang menyatakan bahwa operasi untuk melindungi pelayaran di Selat Hormuz hanya akan dimulai setelah perang di Timur Tengah berakhir.

Selama pertemuan mereka, negara-negara anggota mencapai kesepakatan untuk mempertahankan jalur pelayaran kapal, menekankan perlunya menjaga jalur pelayaran internasional untuk ekonomi global.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menjelaskan bahwa terdapat konsensus luas mengenai perlindungan kebebasan navigasi, sementara Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menegaskan bahwa negaranya siap berperan dalam memastikan keselamatan maritim setelah aksi militer berakhir.

(mas)