AS Sebut Fasilitas Nuklir Iran Hancur Lebur, Teheran Beri Jawaban Menohok - Republika
AS Sebut Fasilitas Nuklir Iran Hancur Lebur, Teheran Beri Jawaban Menohok
Trump klaim Iran lumpuh, tapi kenapa Selat Hormuz masih mencekam?
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Narasi kemenangan dan klaim kegagalan kembali berkelindan dalam konflik Amerika Serikat dan Iran. Di satu sisi, Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer Washington telah melumpuhkan ancaman Teheran.
Di sisi lain, Iran dan sejumlah pengamat justru mempertanyakan capaian tersebut, terutama di tengah masih terganggunya jalur vital energi global, Selat Hormuz.
Baca Juga :
AS-Israel Serang Iran, Pakar Rusia: Salah Hitung, Teheran Justru Ganggu Perdagangan GlobalDalam pidato terbarunya, Trump menegaskan bahwa Iran “pada dasarnya bukan lagi ancaman” setelah kampanye militer selama lebih dari satu bulan. Ia bahkan mengklaim fasilitas nuklir Iran telah “hancur lebur” dan memperingatkan akan adanya serangan lanjutan jika Teheran mencoba memulihkan kapasitasnya.
“Kita memegang semua kartu. Mereka tidak punya satu pun,” kata Trump, seraya menegaskan bahwa Amerika berada di jalur untuk menyelesaikan seluruh tujuan militernya dalam waktu dekat, sebagaimana diberitakan Foxnews.
Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya diterima tanpa kritik. Media Iran menilai pidato tersebut lebih mencerminkan upaya membangun legitimasi politik daripada gambaran faktual di lapangan. Dalam analisisnya, Tasnim menyebut klaim kemenangan Washington sebagai “penyesuaian tujuan” agar dapat terlihat berhasil di akhir konflik.
Menurut mereka, sejumlah indikator justru menunjukkan situasi yang lebih kompleks. Gangguan di Selat Hormuz masih berlangsung, sementara Iran dinilai tetap memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balasan, termasuk melalui rudal.
“Jika kekuatan Iran benar-benar hancur, siapa yang masih mengganggu jalur pelayaran global?” demikian kritik yang muncul dalam narasi tersebut.
Di tengah perbedaan klaim tersebut, posisi Iran juga ditegaskan langsung oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Ia menyatakan bahwa masa depan Selat Hormuz tidak dapat ditentukan sepihak oleh kekuatan eksternal, melainkan menjadi kewenangan Iran bersama Oman sebagai negara pesisir.
“Pengaturan Selat Hormuz adalah urusan Iran dan Oman,” ujar Araghchi, seraya menambahkan bahwa jalur tersebut dapat menjadi “jalur perdamaian” jika dikelola melalui mekanisme bersama, sebagaimana diberitakan Al Arabiya.
Selat Hormuz sendiri memiliki arti strategis yang sangat besar. Dalam kondisi normal, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi jalur tersebut. Namun, sejak konflik pecah, akses terhadap selat ini menjadi terbatas, dengan sejumlah kapal menghindari rute tersebut akibat risiko keamanan dan lonjakan biaya asuransi.
Halaman 2 / 4
Araghchi juga menegaskan bahwa pembatasan akses merupakan konsekuensi logis dalam situasi perang. Ia menyebut hanya kapal dari negara-negara yang tidak terlibat konflik yang diberikan jalur aman, melalui pengaturan khusus yang telah disepakati.
Perbedaan narasi antara Washington dan Teheran ini mencerminkan dua pendekatan yang saling berhadapan: klaim keberhasilan militer di satu sisi, dan penegasan kedaulatan serta ketahanan di sisi lain.
Namun di balik itu, terdapat satu realitas yang tidak terbantahkan, konflik ini telah melampaui dimensi militer semata. Ia merambat ke sektor energi global, memicu volatilitas harga minyak, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi di berbagai kawasan.
Dalam konteks tersebut, Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan simbol dari pertarungan pengaruh yang lebih luas, antara kekuatan global yang berupaya mengendalikan arus energi, dan negara kawasan yang mempertahankan kedaulatannya.
Dengan demikian, pertanyaan yang tersisa bukan hanya siapa yang menang dalam konflik ini, tetapi juga siapa yang mampu mengendalikan konsekuensinya bagi tatanan global yang semakin rapuh.
Halaman 3 / 4
Buka Selat Hormuz
Uni Emirat Arab (UEA) menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengesahkan langkah-langkah, termasuk penggunaan kekuatan militer, guna membuka kembali Selat Hormuz, lapor Bloomberg pada Rabu (1/4).
Dewan Keamanan harus mengambil “tindakan segera” untuk memastikan keamanan navigasi di dalam dan sekitar selat tersebut, kata Duta Besar Mohamed Abushahab dalam surat tertanggal Selasa yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan presiden Dewan Keamanan.
Negara Teluk itu secara khusus meminta penerapan Bab VII Piagam PBB. Kerangka hukum ini memberikan kewenangan kepada dewan untuk menangani ancaman terhadap perdamaian internasional melalui langkah-langkah mulai dari blokade ekonomi hingga penggunaan kekuatan militer yang diizinkan.
Selat Hormuz secara efektif terganggu sejak awal Maret, ketika Iran mulai membatasi jalur tersebut sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat-Israel yang dimulai pada 28 Februari.
Sekitar 20 juta barel minyak, sekitar 20 persen dari pasokan global, biasanya melintasi selat itu setiap hari. Penutupan selat tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak global, mengganggu pengiriman, dan memicu kekhawatiran akan kerusakan ekonomi yang berkepanjangan.
Adapun Amerika Serikat dan Israel telah melancarkan serangan terhadap Iran sejak akhir Februari, menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Halaman 4 / 4
Pemerintah Filipina akan memulai pembicaraan diplomatik dengan Iran untuk memastikan kelancaran pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, kata juru bicara presiden, Claire Castro, seperti dikutip kantor berita PNA.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk memimpin upaya menjaga keamanan pasokan energi negara itu.
"Presiden telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Tess Lazaro. Ia akan berbicara dengan Duta Besar Iran, kemungkinan besar besok (Rabu), atau pekan depan,” kata Castro, Selasa (31/3).
Pada akhir Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, termasuk ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.
Iran membalas dengan menyerang Israel dan sejumlah fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Eskalasi di kawasan itu menyebabkan blokade de facto Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair ke pasar global, sehingga memengaruhi ekspor dan produksi energi serta mendorong kenaikan harga.
