Ringkasan Berita:

• Sejumlah negara Asia mulai menerapkan kebijakan penghematan energi seperti WFH dan pengurangan hari kerja akibat ancaman kelangkaan BBM dari konflik Iran.
• Pemerintah Myanmar mewajibkan ASN bekerja dari rumah setiap Rabu serta membatasi penggunaan kendaraan untuk menekan konsumsi bahan bakar.
• Indonesia juga mempertimbangkan WFH satu hari per minggu bagi ASN dan swasta, menunggu instruksi resmi Presiden Prabowo Subianto.

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah negara di kawasan Asia kini mulai mempertimbangkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work-from-home (WFH) serta langkah-langkah stimulus ekonomi lainnya sebagai respons cepat terhadap kelangkaan bahan bakar global yang dipicu oleh berkecamuknya perang Iran.

Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah Myanmar yang mulai mewajibkan aparatur sipil negara untuk bekerja dengan metode WFH per hari Rabu ini (25/3/2026).

Adapun pengumuman ini sebelumnya disampaikan melalui Tim Informasi Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Myanmar pada 22 Maret 2026 lalu.

Kebijakan WFH ini sendiri berlaku bagi kantor-kantor pemerintahan setiap hari Rabu.

Melalui program tersebut, Pemerintah Myanmar mewajibkan seluruh ASN untuk menjalankan tugas kedinasan mereka dari kediaman masing-masing.

Langkah strategis tersebut diambil guna mencegah potensi krisis bahan bakar yang mungkin timbul akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Sebelumnya, otoritas terkait telah memperkenalkan sistem penggunaan kendaraan ganjil-genap serta regulasi ketat mengenai pembelian bahan bakar bagi masyarakat.

Bersamaan dengan kebijakan penghematan ini, pemerintah terus mengupayakan berbagai metode untuk menjamin ketersediaan impor bahan bakar yang memadai.

"Meskipun saat ini cadangan bahan bakar masih mencukupi, langkah ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan untuk bersiap menghadapi kemungkinan tantangan energi di masa depan dan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar," terang pemerintah Myanmar seperti yang dilansir dari ANN.

Pengumuman tersebut juga merinci bahwa sejalan dengan upaya efisiensi energi, pegawai pemerintah Myanmar juga dilarang melakukan perjalanan atau menggunakan kendaraan pribadi tiap Rabu.

Pengecualian diberikan apabila perjalanan tersebut dilakukan untuk urusan kedinasan yang mendesak.

Baca juga: Pertamina: Tidak Ada Kenaikan Harga BBM di Indonesia, Jangan Panic Buying!

Selain sektor publik, organisasi di sektor swasta juga didorong Pemerintah Myanmar untuk mengadopsi praktik bekerja dari rumah jika memungkinkan. 

Instruksi ini akan tetap berlaku hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Ikuti Langkah WFH Sri Lanka

Sebelum Myanmar, pemerintahan Sri Lanka juga telah menetapkan setiap hari Rabu sebagai hari libur bagi instansi publik.

Sri Lanka sendiri sudah menerapkan kebijakan tersebut dari tanggal 18 Maret 2026 lalu.

Melansir dari BBC, kebijakan ini diambil menyusul ancaman kelangkaan pasokan energi yang menimpa Sri Lanka setelah konflik bersenjata tersebut melumpuhkan Selat Hormuz, jalur vital yang memasok jutaan barel minyak dari Teluk ke kawasan Asia. 

Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, dalam rapat darurat bersama pejabat senior pada 16 Maret 2026, menegaskan bahwa negara harus bersiap untuk kemungkinan terburuk meskipun tetap mengharapkan hasil yang terbaik.

Kebijakan sistem empat hari kerja ini tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pemerintah, tetapi juga akan diterapkan di sekolah-sekolah serta universitas.

Namun, layanan esensial seperti otoritas kesehatan dan imigrasi akan tetap beroperasi normal untuk melayani masyarakat.

Pemerintah sengaja memilih hari Rabu sebagai hari libur tambahan, bukan hari Jumat, agar kantor pemerintahan tidak tutup selama tiga hari berturut-turut.

Selain memangkas hari kerja, pemerintah juga mewajibkan pengendara mendaftar National Fuel Pass atau Sistem Kartu Kuota BBM Nasional untuk mengatur kuota pembelian bensin atau diesel bagi warganya. 

Kebijakan ini memicu keresahan warga karena kuota yang diberikan dianggap terlalu rendah, yakni hanya 15 liter untuk mobil pribadi dan 5 liter untuk sepeda motor.

Mekanisme penjatahan ini mengingatkan warga pada krisis ekonomi terburuk tahun 2022, di mana Sri Lanka sempat kehabisan cadangan devisa hingga tak mampu mengimpor kebutuhan pokok.

Indonesia Ikut WFH ?

Baca juga: Google Maps Punya Fitur Cek Harga BBM, Ini Cara Pakainya

Sementara itu, wacana WFH serupa juga dikabarkan akan diterapkan di Indonesia.

Adapun kebijakan tersebut secara tersirat mulai dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Tito mengungkapkan bahwa pemberlakuan kebijakan WFH selama satu hari dalam sepekan bagi ASN maupun pegawai swasta kini tinggal menunggu instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (25/3/2026).

Ia mengimbau publik untuk bersabar menanti pengumuman resmi terkait teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar saja," ujar Tito.

Terkait efek performa kinerja dengan penerapan WFH, Mendagri memberikan jaminan penuh bahwa roda pemerintahan serta standar pelayanan publik di tingkat daerah tidak akan terganggu oleh kebijakan penghematan energi ini.

Langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi konsumsi BBM tersebut dipastikan tetap memprioritaskan operasional layanan esensial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Tito meyakini bahwa sistem birokrasi saat ini sudah sangat adaptif terhadap pola kerja jarak jauh, merujuk pada keberhasilan pengelolaan pegawai selama masa pandemi Covid-19.

"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki rekam jejak yang solid dalam menjaga efektivitas kerja meski dengan pembatasan mobilitas fisik.

"Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," tegas Tito.

Baca juga: SBY Soroti Gejolak Harga Minyak Global, Dukung Gerakan Hemat Energi untuk Selamatkan Ekonomi Negara

Instruksi Khusus untuk Kepala Daerah

Terkait kesiapan di level pemerintah daerah (pemda), Tito menilai sebagian besar wilayah sudah memiliki basis pengalaman yang mumpuni.

Namun, ia berencana memberikan penjelasan dan instruksi khusus bagi para kepala daerah yang baru saja menjabat agar implementasi WFH berjalan selaras dengan target pemerintah pusat.

"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka," ucapnya.

Meskipun WFH akan diterapkan secara luas, Mendagri menekankan bahwa sektor-sektor vital dan layanan darurat dilarang keras menghentikan pelayanan tatap muka demi menjamin keselamatan dan kepentingan umum.

"Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Bobby/Deni)