Ringkasan Berita:

• Survei Mainichi Shimbun mencatat dukungan publik terhadap kabinet PM Jepang Sanae Takaichi turun menjadi 58 persen, sementara ketidakpuasan naik ke 28 persen 
• Publik menolak keras keterlibatan militer, termasuk pengiriman Pasukan Bela Diri ke Timur Tengah 
• Tantangan utama kabinet kini adalah ekonomi domestik dan diplomasi global

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM,  TOKYO — Tingkat dukungan publik terhadap kabinet Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, tercatat 58 persen, turun 3 poin dari survei sebelumnya (61 persen). 

Sementara itu, tingkat ketidakpuasan naik menjadi 28 persen, menurut hasil survei nasional yang dilakukan oleh Mainichi Shimbun pada 28–29 Maret 2026.

Meski mengalami penurunan, tingkat dukungan tersebut masih tergolong tinggi, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin memanas, termasuk situasi di Timur Tengah.

Penolakan Kuat terhadap Aksi Militer dan Pengiriman Pasukan

Survei menunjukkan sikap publik Jepang yang cenderung berhati-hati terhadap keterlibatan militer:

Sebanyak 72 persen responden tidak mendukung serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran;  hanya 10 persen yang menyatakan dukungan.

Baca juga: Jepang Unggul di Penyapu Ranjau Laut, Ini Peran Pentingnya bagi Perdagangan Global

Terkait pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang (SDF): 49 persen menolak pengiriman, 33 persen setuju jika setelah gencatan senjata dan 4 persen mendukung pengiriman segera

Data ini mencerminkan kecenderungan masyarakat Jepang yang masih kuat memegang prinsip pasifisme dalam kebijakan luar negeri.

Evaluasi terhadap Diplomasi Jepang–AS

Perdana Menteri Takaichi sebelumnya melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membahas stabilitas kawasan termasuk keamanan Selat Hormuz.

Hasil survei menunjukkan: 42 persen menilai pertemuan tersebut positif, 22 persen menilai negatif dan 35 persen tidak memberikan penilaian.

Namun, sikap pemerintah Jepang yang tidak secara tegas menyatakan apakah serangan AS melanggar hukum internasional memunculkan perbedaan pendapat di masyarakat.

Kritik terhadap Kebijakan Dalam Negeri

Di dalam negeri, pemerintah juga menghadapi kritik terkait kebijakan ekonomi dan pengelolaan parlemen yakni hanya 19 persen yang puas dengan kebijakan penanganan inflasi; 39 persen tidak puas, sementara sisanya ragu-ragu.

Terkait percepatan pembahasan anggaran di parlemen: 37 persen menilai bermasalah dan 38 persen tidak mempermasalahkan.

Alasan utama masyarakat masih mendukung kabinet: 56?rharap pada kepemimpinan perdana menteri,  18 persen percaya pada kebijakan
17 persen menilai tidak ada alternatif yang lebih baik.

Sementara alasan ketidakpuasan: 38 persen tidak percaya pada kebijakan,  25 persen karena dominasi Partai Liberal Demokrat (LDP),  22 persen meragukan kepemimpinan perdana menteri

Peta Dukungan Partai Politik

Dalam survei tersebut: Partai LDP tetap memimpin dengan 28 persen dukungan, partai-partai lain dengan angka lebih kecil dan 
39% responden menyatakan tidak memiliki afiliasi politik (independen).
 
Dukungan terhadap kabinet Takaichi ternyata masih kuat hingga kini, namun mulai menunjukkan tanda penurunan.

Selain itu terlihat jelas publik Jepang cenderung menolak keterlibatan militer langsung, terutama di konflik Timur Tengah.

Tantangan utama pemerintah ke depan adalah mengelola ekonomi domestik dan menjaga keseimbangan diplomasi internasional.

Diskusi  loker di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com