MUNICH - Perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dan sekutu Eropa-nya pecah di depan umum pada Konferensi Keamanan Munich pada hari Sabtu. Para pejabat negara-negara NATO Eropa secara terbuka menentang Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.

Para pemimpin Uni Eropa (UE) menuduh Trump telah mengubah mekanisme yang awalnya diamanatkan PBB menjadi badan yang tidak lagi mencerminkan kerangka hukum aslinya atau menjamin partisipasi Palestina.

Baca Juga: Indonesia Hendak Kerahkan 8.000 Tentara ke Gaza, Begini Respons Hamas

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas mengatakan dewan sebagaimana yang ada saat ini tidak lagi mencerminkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang asli.

"Resolusi tersebut [tak hanya] menyediakan Dewan Perdamaian untuk Gaza, tetapi juga menetapkan bahwa masa berlakunya dibatasi hingga tahun 2027, memberikan kesempatan kepada Palestina untuk berpartisipasi, dan merujuk pada Gaza, sedangkan statuta Dewan Perdamaian tidak menyebutkan hal-hal tersebut," katanya.

"Jadi saya pikir ada resolusi Dewan Keamanan, tetapi Dewan Perdamaian tidak mencerminkannya," imbuh dia.

Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares juga menuduh Trump berupaya mengabaikan mandat asli PBB dan mengecualikan Eropa dari proses tersebut, meskipun Uni Eropa merupakan salah satu penyandang dana utama Otoritas Palestina, seperti yang dilaporkan The Guardian, Minggu (15/2/2026).

Pernyataan tersebut menandai pertama kalinya perbedaan pendapat mengenai inisiatif Gaza Trump muncul secara terbuka di tingkat tinggi. Pertemuan Dewan Perdamaian dijadwalkan akan berlangsung di Washington minggu depan di tengah ketidakpastian mengenai keberlanjutan gencatan senjata Gaza.

Para pejabat AS menolak kritik keras sekutu-sekutu NATO Eropa tersebut.

Dalam pertukaran argumen yang digambarkan oleh The Guardian berlangsung "sengit", Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menepis apa yang disebutnya sebagai "kekhawatiran berlebihan" tentang Dewan Perdamaian. Dia mengatakan status quo perang berulang, dengan Hamas menguasai Gaza, harus dipecahkan.

Dia mengonfirmasi bahwa Indonesia telah setuju untuk menyumbangkan 8.000 tentara ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), dengan pengumuman lebih lanjut tentang penempatan pasukan diharapkan dalam minggu mendatang.

Waltz juga mengeklaim beberapa negara tidak nyaman menyalurkan miliaran dolar dana rekonstruksi melalui sistem PBB.

Menggambarkan pendekatan Trump sebagai "multilateralisme terfokus", dia mengatakan perlu untuk mengurangi peran PBB dan membuatnya kembali ke dasar-dasar perdamaian.

Perwakilan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk Trump, Nickolay Mladenov, berusaha menghindari perselisihan politik dan malah menekankan urgensi di lapangan.

“Semua ini perlu bergerak sangat cepat. Jika tidak, kita tidak akan menerapkan fase kedua gencatan senjata, tetapi fase kedua perang,” katanya.

Mladenov mengatakan dia tidak akan menanggapi tuduhan genosida oleh Israel dan fokusnya adalah meningkatkan bantuan kemanusiaan, melucuti senjata yang dimiliki oleh semua faksi Palestina, dan mengakhiri perpecahan internal Gaza.

“Jika kita tidak mengatasi masalah Hamas dan Gaza yang terbagi menjadi dua bagian, tolong beri tahu saya bagaimana kita bisa mencapai solusi dua negara, karena saya tidak melihat jalannya,” katanya.

“Kita sedang mempersiapkan diri untuk kegagalan total, dan harganya akan dibayar oleh Israel dan Palestina di kemudian hari," ujarnya.

Senator Partai Demokrat AS, Chris Murphy, menyampaikan kekhawatiran terpisah bahwa dewan tersebut tidak memiliki pengamanan untuk mencegah dana rekonstruksi berakhir “di tangan teman dan kroni Trump”, menurut laporan The Guardian.

Sementara itu, politisi Palestina Mustafa Barghouti memperingatkan bahwa perkembangan yang lebih luas di wilayah pendudukan berisiko merusak rencana politik apa pun untuk Gaza.

"Seluruh Tepi Barat telah dibuka untuk pemukiman dan Israel sedang memakukan paku terakhir di peti mati kesepakatan Oslo," katanya. "Ini bukan hanya tentang pertanggungjawaban atas genosida, tetapi siapa yang akan menghentikan proses pembunuhan solusi dua negara ini."

(mas)