TEHERAN - Iran sedang mempertimbangkan insentif ekonomi untuk membujuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump seiring berlanjutnya negosiasi nuklir dengan Washington. Kabar itu dilaporkan Financial Times.

Pembicaraan di Jenewa pada hari Kamis (26/2/2026) menandai putaran ketiga kontak tidak langsung AS-Iran menggunakan mediasi Oman, pada saat Washington secara bersamaan mengumpulkan aset militer di Timur Tengah untuk meningkatkan tekanan pada Teheran.

Orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada FT pada hari Kamis bahwa Teheran sedang mempertimbangkan untuk menawarkan potensi "keuntungan komersial" kepada Washington – yang melibatkan proyek minyak, gas, dan pertambangan – tetapi belum mengajukan tawaran resmi apa pun.

Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada media tersebut bahwa belum ada proposal semacam itu yang dibahas.

"[Iran] sedang melihat Venezuela sebagai studi kasus," kata salah satu sumber, merujuk pada dorongan Trump agar perusahaan AS mengamankan kesepakatan minyak di negara Amerika Latin tersebut setelah pasukan AS menculik Presiden Nicolas Maduro bulan lalu.

Dalam pidato kenegaraannya pada hari Selasa, Trump menuduh Teheran memiliki ambisi nuklir yang "jahat" dan memperingatkan Iran memiliki waktu terbatas untuk mencapai kesepakatan, menambahkan bahwa ia lebih menyukai solusi diplomatik.

Iran bersikeras programnya bersifat sipil dan akan melanjutkan pengayaan uranium, meskipun fasilitas nuklirnya rusak selama perang 12 hari tahun lalu, ketika AS dan Israel menyerang situs-situs di seluruh negeri.

Para pejabat Iran dilaporkan juga sedang membahas mekanisme verifikasi yang lebih baik yang melibatkan Badan Energi Atom Internasional dan kemungkinan peran para ahli yang terkait dengan AS.

Iran memiliki cadangan minyak terbukti terbesar ketiga di dunia dan cadangan gas terbesar kedua pada tahun 2023, menurut data AS, dan berbagi ladang gas alam terbesar di dunia dengan Qatar.

Negara itu sempat membuka diri terhadap investasi Barat setelah kesepakatan nuklir 2015, tetapi Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi yang luas.

Baca juga: Mengerikan, AI Unggulan Kerahkan Senjata Nuklir dalam 95% Simulasi Perang

(sya)