Ringkasan Berita:

• Donald Trump menyatakan ingin membuka kembali aliran minyak Venezuela untuk kepentingan rakyat Venezuela dan AS.
• Sanksi AS selama bertahun-tahun justru menjadi penghambat utama industri minyak negara itu.
• Sanksi membatasi investasi, akses ke sistem keuangan global, serta peralatan energi, membuat produksi dan ekspor minyak Venezuela anjlok meski negara itu memiliki cadangan terbesar di dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan keinginannya untuk membuka kembali aliran minyak Venezuela dengan dalih membantu rakyat negara tersebut.

Namun, kebijakan sanksi AS yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dinilai justru menjadi penghambat utama bagi kebangkitan industri minyak Venezuela.

Al Jazeera melaporkan, Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut minyak Venezuela dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS di Caracas.

“Kita akan membangun kembali infrastruktur minyak, yang membutuhkan miliaran dolar dan akan dibayar langsung oleh perusahaan minyak,” kata Trump.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida, beberapa jam setelah Maduro ditangkap pada Sabtu.

Trump mengatakan perusahaan-perusahaan minyak AS akan memperbaiki infrastruktur energi Venezuela.

Ia menegaskan langkah itu bertujuan membuat produksi minyak kembali mengalir.

Pada Selasa (6/1/2026), Trump menambahkan bahwa hasil penjualan minyak Venezuela akan digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat.

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut Venezuela akan menyerahkan sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak yang masih berada di bawah sanksi AS.

Ia mengklaim pendapatan dari penjualan minyak tersebut akan dikendalikan oleh pemerintah AS.

Trump menyatakan langkah itu untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang disebutkan.

Namun, para analis menilai pernyataan Trump bertolak belakang dengan kebijakan Washington selama ini.

Sanksi AS terhadap Venezuela telah membatasi investasi asing.

Sanksi tersebut juga menghambat akses Venezuela ke sistem keuangan global.

Selain itu, impor peralatan penting bagi industri minyak Venezuela ikut terhambat.

Menurut Al Jazeera, sanksi AS terhadap sektor energi Venezuela pertama kali diberlakukan pada 2005.

Sanksi itu diperketat secara signifikan pada masa jabatan pertama Trump pada 2017 dan 2019.

Akibatnya, ekspor minyak Venezuela ke AS hampir terhenti.

Venezuela kemudian mengalihkan penjualan minyaknya ke China, India, dan Kuba.

Direktur Tricontinental Institute for Social Research, Vijay Prashad, menyebut rencana Trump terkait minyak Venezuela melanggar hukum internasional.

Sementara itu, profesor hukum transnasional Universitas Hamad Bin Khalifa, Ilias Bantekas, menilai keterlibatan AS lebih berkaitan dengan akses cadangan minyak Venezuela.

Ia menyebut isu tersebut tidak semata terkait pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia.

Cadangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 303 miliar barel.

Namun, data Observatorium Kompleksitas Ekonomi menunjukkan ekspor minyak mentah Venezuela pada 2023 hanya bernilai sekitar 4,05 miliar dolar AS.

Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara pengekspor minyak utama lainnya.

Sanksi juga berdampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga Venezuela.

Bank Dunia mencatat produk domestik bruto per kapita Venezuela turun tajam sejak 2010.

Pada 2010, angka tersebut masih berada di atas 13.600 dolar AS.

Pada 2024, PDB per kapita Venezuela turun menjadi sekitar 4.200 dolar AS.

Kondisi ekonomi tersebut mendorong jutaan warga Venezuela meninggalkan negara mereka.

Meski Trump mengklaim ingin membantu rakyat Venezuela melalui sektor minyak, para pengamat menilai hambatan utama masih tetap ada.

Mereka menilai selama sanksi AS tetap berlaku, pemulihan industri energi Venezuela akan sulit terwujud.

Aliran minyak dan investasi asing dinilai akan tetap terhambat.

Venezuela merupakan anggota pendiri Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Negara itu bergabung sejak pembentukan OPEC pada 14 September 1960.

OPEC merupakan kelompok negara pengekspor minyak yang bekerja sama mengelola pasokan.

Organisasi tersebut juga berperan memengaruhi harga minyak global.

Sanksi AS

Sanksi AS dalam konteks Venezuela adalah serangkaian pembatasan ekonomi, keuangan, dan energi yang diberlakukan Washington sejak pertengahan 2000-an dan diperketat setelah 2017.

Sanksi ini berfokus pada perusahaan minyak milik negara Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Melalui kebijakan tersebut, PDVSA dilarang menjual minyak ke pasar Amerika Serikat.

PDVSA juga dibatasi dalam melakukan transaksi keuangan internasional.

Perusahaan dan warga negara AS dilarang berbisnis dengan entitas yang terkena sanksi.

Selain itu, sanksi keuangan membatasi akses Venezuela terhadap sistem perbankan global.

Pembatasan tersebut mencakup transaksi dolar dan pinjaman internasional.

Perusahaan asing menghadapi risiko sanksi sekunder jika tetap bekerja sama dengan PDVSA.

Akibatnya, investasi asing ke sektor energi Venezuela nyaris terhenti.

Pembatasan juga diberlakukan terhadap impor peralatan dan teknologi penting bagi industri minyak.

Larangan tersebut mencakup layanan pengeboran dan suku cadang kilang.

Kondisi itu menyebabkan infrastruktur energi Venezuela mengalami kerusakan kronis.

Produksi minyak negara tersebut pun terus menurun.

Pada masa jabatan pertama Donald Trump, sanksi diperketat pada 2017 dan 2019.

Kebijakan itu hampir menghentikan ekspor minyak Venezuela ke Amerika Serikat.

Venezuela kemudian terpaksa mengalihkan penjualan minyaknya ke China, India, dan Kuba.

Para analis menilai selama sanksi tetap berlaku, pemulihan industri minyak Venezuela akan sulit terwujud.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)