Desa Kaepoong di Korea Utara terlihat dari Ganghwa, Korea Selatan, dekat perbatasan dengan Korea Utara, Sabtu (10/1/2026). (Sumber: Im Sun-suk/Yonhap via AP)

PYONGYANG, KOMPAS.TV - Korea Utara murka setelah menuduh Korea Selatan menerbangkan drone melewati perbatasan kedua negara. Tuduhan tersebut diungkapkan militer Korea Utara, Sabtu (10/1/2025).

Rezim Kim Jong-un tersebut menjanjikan ada konsekuensi bagi Korea Selatan atas tindakan yang mereka sebut sebagai “histeria tak termaafkan”.

Korea Selatan langsung membantah tuduhan Korea Utara tersebut.

Namun, perkembangan ini kemungkinan akan semakin memperburuk prospek upaya pemerintah liberal Korea Selatan untuk memulihkan hubungan dengan Korea Utara.

Pasukan Korea Utara menggunakan aset perang elektronik pada Minggu (4/1) pekan lalu, untuk menembak jatuh sebuah drone yang diduga milik Korea Selatan, yang terbang di atas kota perbatasan Korea Utara.

Dalam pernyataannya, Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara, drone tersebut dilengkapi dua kamera yang mereka area yang tidak ditentukan.

Pada pernyataan itu ditambahkan, pihak berwenang menemukan drone tersebut juga berisi data video tentang objek-objek penting di Korea Utara.

“Kami mengecam keras pelanggaran kedaulatan kami yang keterlaluan dan tindakan provokatif yang terang-terangan terhadap kami,” bunyi pernyataan tersebut dikutup dari Associated Press.

“Para penghasut perang militer ROK pasti akan dipaksa untuk membayar harga yang mahal atas histeria mereka yang tak termaafkan,” tambahnya.

ROK adalah nama resmi Korea Selatan

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya tak mengoperasikan drone pada tanggal yang disebutkan oleh Korea Utara.

Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pun memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas klaim Korea Utara tersebut.

Sejak menjabat pada bulan Juni, pemerintah Lee Jae-myung telah berupaya keras untuk membuka kembali pembicaraan dengan Korea Utara dan mendamaikan kedua negara yang bersaing.

Namun, Pemerintah Kim Jong-un dengan tegas menolak tawaran tersebut.