Tangkapan layar media sosial

Ringkasan Berita:

• Kapal tanker Bella 1 mengubah identitas dengan melukis bendera Rusia dan mengubah haluan ke barat laut untuk menghindari intervensi militer dan penyitaan AS,
• Langkah penyamaran terjadi di tengah blokade minyak Venezuela oleh Trump, yang bertujuan menekan ekonomi rezim Maduro dan menghentikan ekspor minyak yang dianggap ilegal atau terkait Iran.
• Pemerintah Venezuela memilih bungkam, namun Presiden Maduro meminta PBB mengecam tindakan AS

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah kapal tanker minyak yang menuju Venezuela, Bella 1, dilaporkan mengubah identitasnya dengan melukis bendera Rusia di lambung kapal.

Langkah ini diduga dilakukan sebagai upaya untuk menghindari intervensi militer dan penangkapan oleh AS saat kapal tersebut menuju Venezuela untuk mengambil minyak.

Menurut laporan New York Times, Kapal tanker minyak Bella 1 dilaporkan terdaftar di Guyana. Akan tetapi setelah dikonfirmasi pemerintah Guyana, Bella 1 tidak lagi terdaftar secara resmi di negara tersebut,

Pada saat berlayar di laut Karibia, Bella 1 tidak mengibarkan bendera nasional yang sah, sehingga secara hukum internasional dianggap sebagai kapal tanpa kewarganegaraan dan dapat disita.

AS kemudian telah mengeluarkan surat perintah penyitaan terhadap kapal ini karena riwayat pengangkutan minyak Iran yang juga digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

Namun, boarding kapal dengan kru yang bersikap bermusuhan dianggap berisiko tinggi, sehingga Penjaga Pantai memilih untuk memantau pergerakan kapal dari jarak aman.

Tak lama setelah itu, kapal Bella 1 mengubah identitasnya dengan melukis bendera Rusia di lambung kapal serta mengubah haluan ke arah barat laut, menuju Greenland atau Islandia.

Hal tersebut turut dikonfirmasi Russian Maritime Register of Shipping otoritas resmi maritim Kremlin, menyebut Bella 1 terdaftar sebagai Marinera, dengan bendera Rusia dan pelabuhan asal di Sochi.

Perubahan identitas dan arah kapal ini menegaskan bagaimana Bella 1 menggunakan penyamaran untuk tetap melanjutkan perjalanan sekaligus menghindari intervensi militer Amerika.

Blokade Trump Picu Penyamaran

Adapun perubahan identitas ini terjadi di tengah kebijakan agresif Presiden AS Donald Trump, yang memerintahkan blokade terhadap kapal tanker minyak Venezuela yang dikenai sanksi.

Blokade itu difokuskan pada minyak dan perdagangan energi yang terkait dengan Venezuela dan Iran.

Tujuannya adalah untuk menekan ekonomi rezim Nicolás Maduro, menghentikan ekspor minyak yang dianggap ilegal atau digunakan untuk mendanai kegiatan terlarang, termasuk aktivitas yang menurut AS mendukung Iran dan kelompok yang dianggap teroris.

Dalam konteks ini, awak Bella 1 tampaknya menilai risiko disita atau dicegat Penjaga Pantai AS sangat tinggi.

Sehingga Bella 1 memutuskan untuk menyamar dan mengubah haluan kapal, termasuk mengklaim perlindungan Moskow dan mematikan transponder lokasi selama hampir dua minggu.

Meski Penjaga Pantai AS membiarkan Bella 1 meninggalkan wilayah tersebut tanpa insiden lebih lanjut, tetapi aset taktis telah disiapkan jika perintah untuk menyita kapal tanker itu dikeluarkan .

Caracas Lapor PBB

Menyusul aksi Amerika Serikat di dekat perairan Venezuela, pemerintah Caracas memilih bungkam dan tidak memberikan komentar resmi mengenai insiden tersebut.

Meski demikian, Presiden Nicolás Maduro menegaskan bahwa pasukan Venezuela siap menangkal setiap serangan asing yang mengancam kedaulatan negara.

Dalam beberapa hari terakhir, Maduro juga mengklaim bahwa setidaknya sembilan pesawat penyelundup narkoba asing berhasil dihancurkan dalam 24 jam terakhir, sebagai bagian dari operasi pertahanan dan keamanan nasional.

Pernyataan ini menegaskan sikap defensif keras pemerintahannya dan menunjukkan kesiapan militer Venezuela untuk menghadapi ancaman dari luar negeri, meskipun situasi politik dan ekonomi dalam negeri terus mendapat tekanan dari sanksi dan blokade AS.

Mengantisipasi munculnya tekanan lebih lanjut dari pemerintahan Trump, Presiden Venezuela Nicolas Maduro meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengecam Amerika Serikat (AS).

Dalam sebuah surat yang dibacakan Menteri Luar Negeri Yvan Gil, Maduro menyampaikan aksi militer AS di wilayah Karibia harus dihentikan lantaran telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

Tak hanya itu, menurut Maduro tindakan AS juga merepresentasikan pelanggaran sistematis dari hukum internasional.

Maduro menuding AS tidak mematuhi Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan Deklarasi Universal atas HAM.

(Tribunnews.com / Namira)