Angkatan bersenjata Iran “dalam posisi siaga dan tahu persis ke mana harus membidik” apabila terjadi pelanggaran terhadap wilayah atau kedaulatan nasional.

Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, pada Jumat menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk campur tangan asing dalam urusan domestik negaranya. Pernyataan ini disampaikan menyusul peringatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Washington akan bertindak apabila Iran “membunuh para demonstran damai.”

Melalui unggahan di media sosial X, Araghchi menegaskan kesiapan militer Iran dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menyatakan angkatan bersenjata Iran “dalam posisi siaga dan tahu persis ke mana harus membidik” apabila terjadi pelanggaran terhadap wilayah atau kedaulatan nasional.

Pernyataan tersebut merupakan respons langsung atas komentar Trump di platform Truth Social. Saat itu, Trump mengatakan Amerika Serikat akan “datang untuk menyelamatkan mereka” jika pemerintah Iran menindak demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa secara damai.

Gelombang protes sendiri dilaporkan terjadi di sejumlah kota di Iran sejak Minggu (28/12). Aksi tersebut dipicu oleh melemahnya nilai mata uang nasional, rial, yang terus tertekan dalam beberapa waktu terakhir.

Unjuk Rasa Damai Hak Warga Negara Tapi Tidak pada Serangan Kriminal

Araghchi menyatakan bahwa aksi unjuk rasa damai merupakan hak warga negara, khususnya bagi mereka yang terdampak gejolak nilai tukar. Namun demikian, ia juga menyoroti adanya insiden kekerasan yang terjadi secara terpisah selama demonstrasi berlangsung.

Ia menyebut sejumlah tindakan kriminal, seperti penyerangan terhadap kantor polisi serta pelemparan bom molotov ke arah petugas keamanan. Menurutnya, aksi-aksi semacam itu tidak dapat dibenarkan.

“Serangan-serangan kriminal terhadap properti publik tidak dapat ditoleransi,” tegasnya dilansir Xinhua.

Sementara itu, media Iran melaporkan sedikitnya tiga orang tewas dan 13 anggota aparat keamanan mengalami luka-luka dalam bentrokan yang terjadi selama aksi unjuk rasa di dua provinsi dalam kurun waktu 24 jam terakhir, Kamis (1/1).

Masalah Ekonomi Jadi Pemicu Utama

Wakil Gubernur Provinsi Lorestan bidang politik, keamanan, dan sosial, Saeid Pourali, mengaitkan gelombang protes terbaru dengan tekanan ekonomi yang kian dirasakan masyarakat. Ia menilai persoalan ekonomi menjadi faktor utama pemicu ketegangan di lapangan.

Pourali menekankan bahwa tekanan tersebut, termasuk volatilitas nilai tukar dan kekhawatiran terhadap mata pencaharian, merupakan dampak langsung dari sanksi Barat yang ia sebut “kejam”.

Nilai rial diketahui terus melemah sejak Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 pada 2018 dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Saat ini, satu dolar AS diperdagangkan di atas 1,35 juta rial di pasar terbuka, mencerminkan tekanan berat yang masih membayangi perekonomian Iran.

Yenny Wahid Blak-blakan Soal Luhut & Ormas Kelola Tambang: Ada Menteri yang Ngotot..