Publik Korsel Kecewa, Presiden Lee Jae Myung Minta Maaf: Rakyat Selalu Benar Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Presiden Korsel Lee Jae Myung meminta maaf setelah tingkat kepuasan publik terhadapnya terus mengalami kemerosotan.
• Dia mengatakan hal tersebut menjadi bukti bahwa kekecewaan publik terhadapnya karena kekurangan dirinya dalam memimpin Korsel.
• Ia menegaskan suara rakyat selalu benar. Lee pun berjanji akan terus melakukan perbaikan.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menggelar konferensi pers mendadak di Gedung Biru atau Blue House di Distrik Jongno, Seoul, pada Jumat (18/9/2026) pagi waktu setempat.

Hal itu dilakukannya setelah munculnya kekecewaan publik Korea Selatan atas pemerintahan yang dipimpinnya.

Adapun kekecewaan publik mencuat pasca digelarnya pemilihan kepala daerah pada 3 Juni 2026 lalu.

Salah satu permasalahan yang memicu merosotnya tingkat kepuasan publik yaitu terkait kurangnya surat suara saat pemilihan digelar.

Menurut survei yang dilakukan Gallup Korea yang dipublikasikan pada 11 September 2026 lalu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Lee merosot hingga tinggal 38 persen.

Padahal, pada bulan Mei 2026 lalu, tingkat kepuasan publik Korsel masih pada persentase 47,7  persen meski tren menurun terus terjadi.

Baca juga: KTO Bidik 425 Ribu Warga RI Pelesiran ke Korsel Lewat Wisata Hallyu hingga Ramah Muslim

Berkaca dari fenomena tersebut, Lee pun meminta maaf dan mengakui bahwa kekecewaan yang muncul karena kekurangannya sendiri.

Ia juga menyimpulkan, kekecewaan publik tersebut sebagai tanda bahwa 'rakyat selalu benar'.

"Memang benar saya sempat kebingungan ketika tiba-tiba menghadapi kekecewaan dan kekhawatiran publik setelah pemilihan kepala daerah."

"Namun, setelah merenung secara mendalam dalam waktu yang cukup lama, kesimpulan saya adalah bahwa rakyat selalu benar," katanya dalam konferensi pers, dikutip dari Korea JoongAng Daily.

Di sisi lain, Lee juga mengakui bahwa terkadang dirinya tidak memikirkan perasaan lebih banyak orang ketika menjadi pemimpin Korsel.

Dia turut mengatakan telah gagal memahami penderitaan yang dirasakan rakyat Korsel.

"Karena meyakini bahwa saya perlu membuktikan diri melalui hasil, bukan sekadar klaim atau pernyataan yang jelas, saya gagal sepenuhnya memahami konflik dan penderitaan yang tidak terhindarkan dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong reformasi, dan membangun persatuan," tuturnya.

Lee turut mengakui bahwa dirinya tidak lagi rendah hati ketika memperoleh dukungan dari masyarakat.

Hal itu, kata Lee, berdampak terhadap seluruh kebijakan yang diambil di mana tidak dipikirkannya secara matang.

Meski indikator perekonomian Korsel terus membaik, Lee menegaskan capaian tersebut tidaklah cukup.

Dia tetap ingin bahwa adanya perbaikan ekonomi tidak hanya sekedar 'di atas kertas' tetapi juga dirasakan secara langsung oleh rakyat Korsel.

“Mereka mengatakan indikator ekonomi telah membaik, lalu mengapa kehidupan saya tidak berubah—bahkan, mengapa justru semakin sulit? Saya gagal menjawab pertanyaan itu dengan lebih tegas,” ujarnya. 

“Saya akan memusatkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana saya memberikan perhatian pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi," sambung Lee.

Lee juga berbicara soal rencana pencalonannya kembali sebagai Presiden Korsel. Ia menegaskan enggan untuk melakukannya.

Pasalnya, upaya semacam itu akan melanggar konstitusi.

“Upaya saya untuk mencalonkan diri kembali melalui amendemen konstitusi akan bertentangan dengan konstitusi, dan saya telah berkali-kali menyatakan melalui berbagai saluran bahwa saya bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua,” katanya.

Langkah-langkah Perbaikan yang Akan Dilakukan Lee

Selain perbaikan ekonomi, Lee juga mengatakan akan menuntaskan reformasi kejaksaan.

Dia menyebut akan melakukan pemisahan kewenangan penyidikan dan penuntutan dengan mengeluarkan jaksa dari proses penyidikan.

Selain itu, dia juga akan memisahkan institusi kejaksaan menjadi Kantor Penuntutan Umum dan Badan Investigasi Kejahatan Berat.

Baca juga: Korsel Pertimbangkan Wajib Militer untuk Perempuan

Apabila rencana Lee tersebut terealisasi, maka akan menjadi akhir monopoli kejaksaan selama puluhan tahun di Korsel dalam melakukan penyidikan sekaligus mengajukan tuntutan dalam suatu perkara pidana.

“Saya akan secara bertanggung jawab menyelesaikan tugas bersejarah berupa reformasi kejaksaan yang tidak dapat dibatalkan,” kata Lee.

Tak cuma kejaksaan, Lee juga akan melakukan pengawasan terkait rencana perluasan kewenangan kepolisian.

Dia menegaskan kepolisian tidak akan menjadi kekuatan tak terkendali setelah kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dicopot.

Lee juga akan mengambil kebijakan di sektor properti pasca harga apartemen di Seoul terus melonjak selama berbulan-bulan meskipun pemerintah telah mengeluarkan serangkaian untuk menekan harga.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)