Presiden Korea Selatan Buka Suara Usai Polisi Jeju Diduga Tutup 298 Kasus Orang Hilang - Kompas

KOMPAS.com - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta pertanggungjawaban polisi diperkfuat setelah muncul dugaan kesalahan dalam penanganan sejumlah kasus orang hilang di Pulau Jeju.

Seruan tersebut disampaikan setelah empat orang yang dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal dalam kurun tiga hari hingga Senin (24/8/2026).

Kasus keempat orang tersebut tidak saling berkaitan. Namun, dua di antaranya diduga ditutup oleh petugas polisi yang sama tanpa memastikan orang yang dilaporkan hilang benar-benar dalam kondisi aman.

Baca juga: 298 Kasus Orang Hilang di Jeju Diduga Sengaja Diabaikan Polisi

Dugaan tersebut kini memicu pemeriksaan terhadap seluruh kasus orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut.

298 kasus diperiksa

Kepolisian melakukan peninjauan terhadap 298 laporan orang hilang yang ditangani petugas tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar 10 kasus sedang diperiksa lebih lanjut karena diduga ditutup secara tidak semestinya.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Korsel Umumkan Darurat Militer | Vietnam Hukum Mati Koruptor Rp 430 Triliun

Salah satu kasus melibatkan Jang Mi-ran, perempuan berusia 37 tahun yang hilang dan kemudian menjadi perhatian nasional setelah polisi diduga menutup kasusnya tanpa memastikan keselamatannya.

Jenazah Jang ditemukan pada Senin lalu atau 104 hari setelah dia dilaporkan hilang.

Kasus lainnya melibatkan seorang pria berusia 60-an tahun. Keluarganya kembali melaporkan kehilangan setelah sebelumnya kasus tersebut ditangani polisi.

Pencarian kemudian dilanjutkan hingga jenazah pria tersebut ditemukan.

Baca juga: Ratusan Kasus Orang Hilang di Jeju Korsel Ditinjau Ulang, Imbas Polisi Manipulasi Laporan

Polisi ditahan

Petugas yang menangani kasus-kasus tersebut kini ditahan atas dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas, pemalsuan catatan elektronik resmi, serta menghalangi pelaksanaan tugas.

Pengadilan mengeluarkan perintah penahanan terhadap petugas tersebut pada Selasa (25/8/2026), sebagaimana dilaporkan Yonhap News Agency.

Petugas tersebut membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia mengaku telah menghubungi orang-orang yang dilaporkan hilang.

Baca juga: Kenapa Korea Selatan Umumkan Darurat Militer?

Kepolisian Jeju mengatakan kepada Reuters, bahwa pihaknya tidak memberikan komentar terpisah mengenai penanganan kasus tersebut.

Kasus ini memicu kritik publik dan kekhawatiran mengenai keamanan di Jeju, salah satu tujuan wisata paling populer di Korea Selatan.

Menurut Jeju Tourism Association, sekitar 1,2 juta wisatawan asing mengunjungi Jeju pada paruh pertama 2026.

Baca juga: Alasan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer, meski Ditolak Parlemen

Presiden minta tanggung jawab polisi diperkuat

Presiden Lee Jae Myung menyoroti persoalan tersebut dalam rapat kabinet pada Selasa.

Menurut Lee, kewenangan besar yang dimiliki kepolisian harus diikuti dengan tanggung jawab yang sepadan.

“Polisi kemungkinan akan memiliki kekuasaan terbesar di antara lembaga-lembaga negara,” kata Lee.

Dia menambahkan, masyarakat mempertanyakan apakah kepolisian mampu menjalankan tanggung jawab tersebut.

Baca juga: Kasus Orang Hilang di Jeju Memanas, 4 Polisi Senior Dicopot

“Tanggung jawab harus diperkuat sebanding dengan besarnya kewenangan,” ujar Lee.

Pernyataan Lee muncul ketika Korea Selatan tengah bersiap melakukan perubahan besar terhadap sistem penyidikan.

Mulai Oktober 2026, kepolisian akan memperoleh peran investigasi yang jauh lebih besar setelah Partai Demokrat yang berkuasa menghapus kewenangan penyidikan yang masih dimiliki jaksa.

Baca juga: Seruan Pengunduran Diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Usai Kontroversi Darurat Militer

Perubahan tersebut sebelumnya didorong dengan alasan adanya riwayat penyalahgunaan kewenangan oleh kejaksaan.

Polisi dan Menteri Dalam Negeri minta maaf

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan Yoo Jae-seong telah meminta maaf dan berjanji melakukan perbaikan untuk mencegah kasus serupa terulang.

Baca juga: Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol di Ujung Tanduk Usai Keluarkan Darurat Militer

Kepolisian juga mewajibkan persetujuan atasan sebelum laporan orang hilang dapat ditutup. Kebijakan tersebut berlaku sementara hingga sistem pengelolaan kasus diperbarui.

“Kami akan memeriksa seluruh sistem dan melakukan perbaikan kelembagaan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi,” kata Yoo kepada anggota parlemen pada Senin.

Dia juga berjanji meninjau seluruh kasus yang pernah ditangani petugas tersebut.

Baca juga: Timeline Status Darurat Militer di Korsel, dari Diumumkan hingga Kondisi Terkini

Badan Kepolisian Nasional kemudian menonaktifkan sementara empat pejabat dalam rantai komando di kantor kepolisian Jeju yang menangani kasus tersebut.

Pada Rabu (26/8/2026), Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Yun Ho-jung turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat.

Yun bersama sejumlah pejabat senior kepolisian bahkan berdiri dan membungkuk sebagai bentuk permintaan maaf, sembari berjanji melakukan langkah menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Darurat Militer Korsel Batal | Penyakit Misterius di Kongo

Puluhan ribu laporan orang hilang setiap tahun

Kasus di Jeju terjadi di tengah tingginya jumlah laporan orang hilang di Korea Selatan.

Data resmi menunjukkan kepolisian menerima 70.814 laporan orang dewasa hilang sepanjang 2025.

Jumlah laporan orang dewasa hilang tercatat lebih dari 70.000 kasus setiap tahun sejak 2022.

Baca juga: Kasus Ha Young Dibahas di Parlemen, Singgung Penyelidikan Kekayaan Keluarga

Meski demikian, kepolisian menyebut sebagian besar kasus tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 hari.

Kontroversi di Jeju kini menjadi perhatian lebih luas karena terjadi menjelang perubahan sistem penegakan hukum Korea Selatan yang akan memberikan kewenangan penyidikan lebih besar kepada kepolisian.

Presiden Lee pun menegaskan, semakin besar kewenangan yang dimiliki kepolisian, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT