AS Tuduh 40 Negara Bantu China Hindari Tarif hingga Rp 5.336 Triliun - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Gedung Putih menuding lebih dari 40 negara membantu China menghindari tarif impor Amerika Serikat (AS) dengan mengalihkan pengiriman barang melalui negara-negara yang dikenakan bea masuk lebih rendah.

Dikutip dari BBC, Jumat (14/8/2026), dalam laporan yang dirilis Gedung Putih pada Kamis (13/8/2026), sejumlah negara yang disebut antara lain Kanada, India, Meksiko, Jepang, dan Korea Selatan.

Gedung Putih menyebut negara-negara tersebut membantu China menghindari pembayaran tarif hingga puluhan miliar dollar AS.

Baca juga: Trump Pasang Tarif 15 Persen untuk Bahan Baku Panel Surya dan Chip, China Meradang

Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan praktik tersebut telah berdampak terhadap perekonomian AS.

"Hal ini telah mengorbankan lapangan kerja Amerika dan pendapatan miliaran dollar," kata Navarro.

Gedung Putih memperkirakan nilai barang yang dialihkan melalui negara ketiga untuk menghindari tarif AS berada pada kisaran 30 miliar dollar AS hingga sekitar 300 miliar dollar AS.

Jika menggunakan asumsi kurs Rp 17.789 per dollar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp Rp 533,67 triliun hingga Rp 5.336 triliun.

Baca juga: Tarif Trump Dibatalkan, AS Kembalikan Rp 1.790 Triliun ke Importir

Disebut "transshipment"

Praktik yang dituding dilakukan China tersebut dikenal sebagai *transshipping* atau transshipment.

Transshipment merupakan praktik memindahkan atau mengalihkan kargo melalui negara lain sebelum barang tersebut mencapai tujuan akhirnya.

Menurut Gedung Putih, China memanfaatkan negara-negara ketiga sebagai tempat persinggahan barang untuk mendapatkan tarif impor yang lebih rendah.

Barang-barang tersebut juga disebut dikemas ulang untuk menyamarkan negara asal sebenarnya sehingga dapat memperoleh tarif yang lebih rendah ketika masuk ke pasar AS.

Baca juga: Amazon Dapat Refund Tarif Trump 600 Juta Dollar AS, Pelanggan Ikut Untung

Gedung Putih menyebut praktik tersebut sebagai penipuan yang disamarkan melalui dokumen.

"Hal yang berubah dalam Penipuan Transshipment Besar (Great Transshipment Scam) saat ini bukan sekadar kecepatan dan skala dari bentuk penyelundupan modern ini, melainkan juga cakupan, kedalaman, serta kecanggihan Jaringan Transshipment Bayangan global yang menjadi sarana bagi praktik penghindaran tarif oleh China tersebut," tulis Gedung Putih dalam laporannya.

Gedung Putih juga menyatakan AS telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi upaya transshipment.

Laporan tersebut menyebut jaringan transshipment kini memiliki cakupan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih canggih dibandingkan praktik sebelumnya.

Baca juga: Soal Tarif Impor AS, Ini Kata Asosiasi Pengusaha

China membantah

Pemerintah China menolak tuduhan tersebut.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington mengatakan kepada BBC bahwa perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang.

"Tidak ada pemenang dalam perang dagang," kata juru bicara tersebut.

China juga menyatakan menentang langkah-langkah tarif AS serta penggunaan kekuatan negara untuk menargetkan perusahaan-perusahaan China.

Baca juga: Indonesia Lobi AS Ajukan Pengecualian Tarif untuk Sawit, Airlangga: Sedang Kami Minta

Juru bicara tersebut juga memperingatkan tindakan sepihak maupun kesepakatan terkait barang yang dialihkan melalui negara ketiga tidak seharusnya merugikan negara lain.

"Setiap tindakan atau kesepakatan sepihak terkait barang yang dialihkan pengangkutannya (transshipped goods) tidak boleh menyasar atau merugikan kepentingan pihak ketiga," ujarnya.

Jadi persoalan dalam hubungan AS-China

Tuduhan terkait transshipment muncul ketika hubungan perdagangan antara AS dan China masih menghadapi sejumlah persoalan.

Laporan tersebut dirilis beberapa pekan sebelum Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Washington.

Baca juga: Mengapa Tarif Baru Trump Dinilai Lebih Berisiko bagi Ekonomi Global?

Pertemuan tersebut berpotensi menjadikan isu penghindaran tarif melalui negara ketiga sebagai salah satu persoalan yang dibahas kedua negara.

Sebelumnya, AS dan China telah mencapai kesepakatan untuk menunda sebagian besar tarif setelah perundingan pada Mei 2025.

Namun, hubungan perdagangan kedua negara tetap diwarnai saling menjatuhkan sanksi.

Salah satu perkembangan terbaru adalah pembatasan terkait robot humanoid yang dikirim ke AS serta pengetatan pembatasan China terhadap ekspor drone.

Baca juga: Trump Siapkan Serangan Tarif Baru, Dunia Bersiap Hadapi Babak Baru Perang Dagang

AS dan China juga masih berhadapan dengan kebijakan tarif yang menjadi bagian penting dari agenda perdagangan pemerintahan Trump.

Pada April 2025, Trump mengumumkan tarif baru terhadap puluhan mitra dagang AS.

Kebijakan tersebut didasarkan pada keyakinan lama Trump bahwa tarif dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian AS.

Namun, tarif tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Baca juga: Trump Bela Bos FIFA di Tengah Kontroversi Penjualan Saham Piala Dunia

Meski demikian, Trump berulang kali memperkenalkan tarif baru dengan menggunakan dasar hukum alternatif untuk mempertahankan kebijakan tarif yang menjadi salah satu ciri utama agenda perdagangannya.

Puluhan negara masuk daftar

Dalam laporan terbarunya, Gedung Putih tidak hanya menyoroti China, tetapi juga jaringan negara yang disebut menjadi jalur pengiriman barang.

Kanada, India, Meksiko, Jepang, dan Korea Selatan termasuk di antara negara yang disebut dalam laporan.

Menurut Gedung Putih, barang asal China dialihkan melalui negara-negara yang menghadapi tarif AS lebih rendah sebelum akhirnya masuk ke pasar AS.

Baca juga: Trump Bela Bos FIFA: Tanpa Infantino, Piala Dunia Tak Akan Untung

Estimasi pemerintah dan sektor swasta yang dikutip dalam laporan menunjukkan nilai barang yang menggunakan jalur tersebut sangat besar.

Nilainya diperkirakan mulai dari 30 miliar dollar AS hingga sekitar 300 miliar dollar AS.

Gedung Putih menyatakan praktik tersebut membuat AS kehilangan penerimaan dari tarif sekaligus berdampak terhadap lapangan kerja di dalam negeri.

Sementara itu, China menegaskan bahwa tindakan sepihak AS terhadap barang yang melewati negara ketiga tidak seharusnya menargetkan atau merugikan kepentingan negara lain.

Baca juga: Trump Media Rugi Rp 4,25 Triliun, Pendapatan Cuma Rp 30 Miliar

Isu tersebut kini muncul di tengah persiapan pertemuan Trump dan Xi Jinping di AS, setelah kedua negara sebelumnya melakukan sejumlah perundingan untuk meredakan ketegangan perdagangan.

Laporan Gedung Putih mengenai jaringan transshipment tersebut diperkirakan menjadi salah satu persoalan yang masih mengemuka dalam hubungan perdagangan AS-China.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang