9 Negara Tanpa Wakil Presiden, Pentingkah Jabatan Wapres? - SindoNews

JAKARTA - Setidaknya ada sembilan negara dengan sistem presidensial atau semi-presidensial tapi tidak memiliki wakil presiden (wapres). Salah satu contohnya adalah Rusia, di mana Presiden Vladimir Putin tidak memiliki wapres, atau bahkan secara konstitusional negara ini tidak menyediakan jabatan wakil presiden.

Ketika terjadi kekosongan atau presiden berhalangan menjalankan tugas, konstitusi negara-negara tersebut memiliki mekanisme lain untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan.

Baca Juga: Sidang Pemakzulan Digelar, Nasib Wakil Presiden di Ujung Tanduk

Menariknya, negara tanpa wakil presiden ini bukan hanya negara-negara kecil. Rusia, Korea Selatan, Meksiko, Prancis hingga Portugal termasuk di dalamnya.

9 Negara Tanpa Wakil Presiden

1. Rusia

•Presiden: Vladimir Putin
•Sistem pemerintahan: Presidensial dengan kekuasaan presiden sangat dominan
•Wakil Presiden: Tidak ada

Rusia merupakan salah satu contoh paling menarik. Konstitusi Rusia menempatkan presiden Federasi Rusia sebagai kepala negara. Namun, struktur konstitusional Rusia tidak menyediakan jabatan wakil presiden. Situs resmi Kremlin menjelaskan bahwa status dan kewenangan Presiden Rusia diatur dalam Bab 4 Konstitusi Rusia.

Presiden saat ini adalah Vladimir Putin. Jika presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, mekanisme konstitusional Rusia tidak mengalihkan jabatan tersebut kepada wakil presiden karena memang tidak ada. Fungsi presiden untuk sementara dapat dijalankan oleh perdana menteri.

Menariknya, Rusia pernah memiliki jabatan wakil presiden. Jabatan tersebut ada pada periode awal Federasi Rusia dan dihapus setelah perubahan konstitusional pada 1993. Sejak itu, Rusia berjalan tanpa wakil presiden.

Kekuatan presiden Rusia juga jauh lebih besar dibandingkan presiden dalam banyak demokrasi presidensial lainnya. Presiden memiliki kewenangan luas dalam kebijakan domestik, luar negeri, pertahanan dan struktur pemerintahan. Kremlin sendiri menyatakan presiden menentukan garis besar kebijakan domestik negara.

2. Korea Selatan

•Presiden: Lee Jae-myung
•Sistem pemerintahan: Presidensial
•Wakil Presiden: Tidak ada

Korea Selatan merupakan contoh yang sangat jelas bahwa sistem presidensial tidak otomatis membutuhkan wakil presiden.

Presiden merupakan kepala negara sekaligus pusat kekuasaan eksekutif. Presiden Korea Selatan saat ini adalah Lee Jae-myung, yang resmi mulai menjabat sebagai presiden ke-21 pada 4 Juni 2025.

Dalam sistem Korea Selatan, terdapat perdana menteri, tetapi kedudukannya berbeda dengan wakil presiden. Perdana menteri membantu presiden dan mengoordinasikan kementerian, bukan menjadi pasangan presiden dalam pemilu.

Hal tersebut terlihat jelas ketika Korea Selatan mengalami kekosongan kepresidenan setelah pemakzulan Yoon Suk-yeol. Saat itu, Perdana Menteri Han Duck-soo menjadi penjabat presiden sebelum pemilu baru digelar. Pemerintah Korea Selatan mencatat Han sebagai "Acting President and Prime Minister".

Dengan kata lain, Korea Selatan tidak membutuhkan wakil presiden untuk menjalankan mekanisme suksesi sementara.

3. Meksiko

•Presiden: Claudia Sheinbaum
•Sistem pemerintahan: Presidensial
•Wakil Presiden: Tidak ada

Meksiko juga menggunakan sistem presidensial tanpa wakil presiden.

Presiden Meksiko menjalankan fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak seperti Amerika Serikat atau Indonesia, pemilu presiden Meksiko tidak menghasilkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Presiden saat ini adalah Claudia Sheinbaum, yang mulai menjabat pada 1 Oktober 2024. Dalam sistem Meksiko, apabila terjadi kekosongan jabatan presiden, mekanisme penggantian dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi dan melibatkan Kongres serta pejabat pemerintahan tertentu.

Artinya, tidak ada seorang wakil presiden yang otomatis mengambil alih kursi kepresidenan. Meksiko, karena itu, menjadi salah satu contoh penting republik presidensial besar tanpa wakil presiden.

4. Prancis

•Presiden: Emmanuel Macron
•Sistem pemerintahan: Semi-presidensial
•Wakil Presiden: Tidak ada

Prancis memiliki sistem yang berbeda dari Rusia, Korea Selatan maupun Meksiko. Negara Eropa ini menggunakan sistem semi-presidensial, dengan pembagian kekuasaan eksekutif antara presiden dan perdana menteri.

Konstitusi Republik Kelima Prancis yang berlaku sejak 1958 mengatur jabatan presiden republik dan perdana menteri, tetapi tidak menciptakan posisi wakil presiden. Situs resmi istana Elysee menyebut konstitusi 1958 sebagai dasar sistem politik Prancis saat ini.

Presiden Prancis saat ini adalah Emmanuel Macron, yang pertama kali terpilih pada 2017 dan kembali memenangkan pemilu pada 2022.

Jika terjadi kekosongan jabatan presiden, mekanisme penggantian sementara diberikan kepada presiden senat, bukan wakil presiden. Ini membuat Prancis menjadi contoh klasik negara semi-presidensial tanpa wakil presiden.

5. Portugal

•Presiden: Antonio Jose Seguro
•Sistem pemerintahan: Semi-presidensial
•Wakil Presiden: Tidak ada

Portugal juga menggunakan sistem semi-presidensial. Presiden merupakan kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet.

Konstitusi Portugal memiliki bagian khusus mengenai presiden republik, kemudian bagian terpisah mengenai majelis republik dan pemerintah. Tidak terdapat jabatan wakil presiden republik.

Presiden Portugal saat ini adalah António José Seguro. Dia memenangkan pemilihan presiden pada 8 Februari 2026 dengan 66,84 persen suara dan resmi mengambil alih jabatan pada Maret 2026.

Portugal juga memiliki wakil-wakil dalam parlemen dan dapat memiliki wakil perdana menteri dalam pemerintahan. Namun, tidak ada wakil presiden negara.

Ini menjadi contoh lain bahwa sistem semi-presidensial dapat berjalan tanpa pasangan presiden-wakil presiden.

6. Rumania

•Presiden: Nicusor Dan
•Sistem pemerintahan: Semi-presidensial
•Wakil Presiden: Tidak ada

Rumania menggunakan sistem semi-presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Presiden Rumania saat ini adalah Nicusor Dan, yang terpilih pada 2025. Tidak terdapat jabatan wakil presiden dalam struktur negara Rumania.

Apabila terjadi kekosongan jabatan presiden, konstitusi menyediakan mekanisme penggantian sementara yang melibatkan presiden senat atau presiden chamber of deputies, bukan wakil presiden.

Model tersebut menunjukkan bahwa sebuah negara dapat memiliki presiden yang dipilih langsung tanpa harus menciptakan jabatan wakil presiden.

7. Ukraina

•Presiden: Volodymyr Zelensky
•Sistem pemerintahan: Semi-presidensial
•Wakil Presiden: Tidak ada

Ukraina juga tidak mempunyai jabatan wakil presiden. Presiden Ukraina dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan besar, terutama dalam bidang pertahanan dan hubungan luar negeri. Pada saat yang sama, pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri dan kabinet.

Presiden Ukraina saat ini adalah Volodymyr Zelensky. Ukraina memang memiliki jabatan first deputy prime minister dan deputy prime minister. Namun, posisi tersebut merupakan bagian dari kabinet dan bukan wakil presiden.

Perbedaan ini penting karena sering terjadi kekeliruan dalam membedakan vice president (wakil presiden) dengan vice prime minister (wakil perdana menteri).

8. Lithuania

•Presiden: Gitanas Nauseda
•Sistem pemerintahan: Semi-presidensial
•Wakil Presiden: Tidak ada

Lithuania merupakan negara Eropa lainnya yang memiliki presiden tanpa wakil presiden. Presiden Lithuania dipilih secara langsung oleh rakyat. Di sisi lain, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet.

Presiden Gitanas Nauseda masih menjabat pada 2026. Lithuania tidak memiliki jabatan wakil presiden. Ketika terjadi kekosongan jabatan presiden, konstitusi memiliki mekanisme khusus untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan dan pemilihan presiden baru dapat dilakukan.

Model ini memperlihatkan karakter khas sistem semi-presidensial Eropa Timur: presiden memiliki legitimasi elektoral langsung, sementara pemerintahan juga bergantung pada parlemen.

9. Rwanda

•Presiden: Paul Kagame
•Sistem pemerintahan: Presidensial
•Wakil Presiden: Tidak ada

Rwanda menjadi contoh dari Afrika. Presiden Paul Kagame merupakan kepala negara sekaligus figur sentral dalam sistem eksekutif Rwanda. Pemerintah Rwanda masih mencatat Kagame sebagai Presiden Republik pada 2026.

Rwanda juga memiliki perdana menteri, tetapi posisi tersebut bukan wakil presiden.

Perdana menteri bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengoordinasikan kerja pemerintahan, sementara presiden memiliki kewenangan konstitusional yang sangat luas.

Kagame kembali memenangkan pemilu presiden 2024 dan masih menjadi kepala negara Rwanda pada 2026.

(mas)