Hampir 200 Perusahaan China Masuk Daftar Hitam AS, Alibaba dan BYD Ikut Terseret
Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA AFU.ID — Pemerintah China mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang memasukkan sejumlah perusahaan besar asal China, termasuk Alibaba dan BYD, ke dalam daftar perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan militer. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyebut kebijakan AS tersebut bersifat diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan China.
Ia menegaskan Beijing menolak keras penggunaan daftar tersebut untuk menekan dunia usaha. “China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (9/6/2026).
Sebelumnya, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) memperbarui daftar perusahaan yang mendukung militer China pada Senin (8/6). Dalam pembaruan terbaru itu, nama-nama besar seperti Alibaba, BYD, dan Baidu turut dimasukkan dalam daftar tersebut. Daftar yang dikenal sebagai “perusahaan militer China” itu kini mencakup 188 entitas, meningkat dari 134 perusahaan pada 2025.
Baca Juga
Pentagon menjelaskan, perusahaan dalam daftar tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan militer China atau mendukung strategi “penggabungan militer-sipil”, yakni integrasi riset dan inovasi sipil dengan sektor pertahanan. Pentagon menyatakan daftar tersebut diperbarui secara berkala sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional AS.
Pemerintah AS juga menetapkan pembatasan kontrak dengan perusahaan yang masuk daftar tersebut. Mulai akhir bulan ini, Departemen Pertahanan dilarang menjalin kontrak langsung, sementara pembelian melalui pihak ketiga akan dibatasi mulai 2027.
China menilai langkah tersebut tidak berdasar dan mendesak AS untuk segera mengoreksi kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan-perusahaan mereka. China juga menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan bisnisnya. “Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dan menghentikan penindasan yang tidak beralasan terhadap bisnis China,” tutup Lin Jian. (ANT/RAI)