Trump Minta Tambahan Dana Rp 1.574 Triliun untuk Perang Iran - Kompas

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (24/6/2026) meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran 87,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.574 triliun yang sebagian besar akan digunakan untuk menutup biaya perang Iran.

Permintaan dana itu mencakup puluhan miliar dollar untuk Departemen Pertahanan AS (Pentagon), dana untuk petani Amerika, penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah, dan sejumlah proyek infrastruktur domestik.

Proposal tersebut diajukan sehari setelah Kongres meloloskan resolusi yang bersifat simbolis agar Trump mengakhiri permusuhan AS dengan Iran kecuali tindakan militer mendapat otorisasi resmi dari anggota parlemen.

Baca juga: AS Belum Mau Akui Terlibat Serangan ke Sekolah di Iran, Trump Sebut Tak Ada Bukti

Permintaan dana itu juga muncul ketika pemerintahan Trump berupaya mengubah kesepakatan awal dengan Iran menjadi penyelesaian final setelah berbulan-bulan perang yang mengguncang pasar energi global, mendorong kenaikan harga, dan memunculkan perpecahan di internal Partai Republik.

Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, menyampaikan permintaan tersebut melalui surat kepada Ketua DPR AS, Mike Johnson. Dalam surat itu, ia mendesak Kongres segera menyetujui apa yang disebutnya sebagai kebutuhan yang "penting dan mendesak".

Sebagian besar paket anggaran akan dialokasikan untuk biaya militer yang terkait dengan konflik Iran.

Dilansir AFP, pemerintah meminta sekitar 67 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.204 triliun) untuk Pentagon, termasuk 21 miliar dollar AS (Rp 377 triliun) untuk amunisi dan kemampuan militer lainnya, 17,3 miliar dollar AS (Rp 310 triliun) untuk biaya operasional, serta 12,1 miliar dollar AS (Rp 217 triliun) untuk program-program rahasia.

Selain itu, hampir 768 juta dollar AS (Rp 13 triliun) diajukan untuk Departemen Energi guna mendukung keamanan nuklir dan energi yang berkaitan dengan Iran. Pemerintah juga meminta 300 juta dollar AS (sekitar Rp 5 triliun) untuk keamanan dan pembangunan fasilitas kedutaan AS di negara-negara sekitar Iran.

Ditolak Kongres

Jumlah yang diajukan Trump jauh lebih kecil dibandingkan perkiraan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang pada Maret lalu menyebut Pentagon kemungkinan membutuhkan hingga 200 miliar dollar AS (Rp 3.594 triliun) untuk perang tersebut.

Meski demikian, proposal ini diperkirakan akan menghadapi jalan sulit di Kongres. Sebagian besar anggota Partai Demokrat menolak perang Iran, sementara sejumlah anggota Partai Republik mulai mempertanyakan biaya, tujuan, dan peluang berakhirnya konflik.

Di Senat, sebagian besar rancangan undang-undang pengeluaran membutuhkan dukungan 60 suara untuk dapat dilanjutkan. Kondisi ini membuat Trump membutuhkan dukungan Demokrat kecuali Partai Republik menemukan jalur legislasi lain.

Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, menuduh Trump meminta tambahan dana setelah menyeret negara itu ke dalam "perang yang sembrono".

Baca juga: Iran Olok-olok AS, Sebut Kesepakatan Damai Jadi Bukti Kekalahan Washington

Sementara itu, Senator Patty Murray, anggota Demokrat senior di Komite Anggaran Senat, mengatakan bahwa Trump memulai perang tanpa otorisasi Kongres maupun dukungan publik yang luas, lalu kini meminta para pembayar pajak untuk menanggung biayanya.

Dana untuk petani dan proyek infrastruktur

Selain kebutuhan perang, proposal tersebut juga mencakup lebih dari 11 miliar dollar AS (Rp 197 triliun) untuk bantuan bagi petani yang terdampak gangguan perdagangan dan tekanan ekonomi yang sebagian terkait dengan kebijakan tarif Trump.

Pemerintah juga mengajukan 1,4 miliar dollar AS (Rp 25 triliun) untuk menangani wabah Ebola di Democratic Republic of the Congo, Uganda, dan wilayah lainnya.

Anggaran tambahan lainnya meliputi 1 miliar dollar AS (Rp 17 triliun) untuk renovasi Penn Station di New York serta 500 juta dollar AS (Rp 8,9 triliun) untuk proyek restorasi dan pembangunan di Washington.

Sebelumnya, Partai Republik telah memberikan tambahan dana sebesar 150 miliar dollar AS (Rp 2.695 triliun) kepada Pentagon melalui undang-undang pajak dan belanja besar yang disahkan tahun lalu tanpa dukungan Demokrat.

Meski demikian, sejumlah kalangan konservatif mempertanyakan apakah Departemen Pertahanan masih membutuhkan tambahan anggaran.

Di sisi lain, sejumlah anggota Partai Republik yang posisinya rentan harus menghadapi risiko politik jika mendukung pendanaan perang ini menjelang pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Baca juga: Surat Rahasia Mojtaba Khamenei Bocor, Tim Negosiator Iran Disebut Langgar Mandat

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang