Video pertengkaran tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu beragam reaksi. Banyak pengguna mengecam sikap Mullin yang dinilai tidak pantas dalam forum resmi Kongres Amerika Serikat. Sebagian lainnya mengaitkan insiden tersebut dengan rekam jejak Mullin yang beberapa kali terlibat konfrontasi verbal, termasuk pernah menantang seorang pemimpin serikat pekerja berkelahi dalam sidang Senat pada 2023.

Markwayne Mullin merupakan politikus Partai Republik asal Oklahoma yang sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR sebelum terpilih menjadi senator. Pada pemerintahan kedua Donald Trump, ia dipercaya menjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan, kebijakan imigrasi, keamanan siber, hingga penanganan bencana melalui Department of Homeland Security (DHS). Mullin dikenal sebagai salah satu pendukung paling vokal kebijakan imigrasi ketat Trump.

Sementara itu, Rosa DeLauro merupakan anggota DPR dari Partai Demokrat yang mewakili negara bagian Connecticut sejak 1991. Politikus senior berusia lebih dari tujuh dekade itu dikenal luas sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam penyusunan anggaran federal dan selama bertahun-tahun menjadi pengkritik keras kebijakan imigrasi pemerintahan Trump, terutama terkait pemisahan keluarga migran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

Perdebatan mengenai pemisahan anak-anak migran kembali mencuat setelah pemerintahan Trump menjadikan isu keamanan perbatasan sebagai salah satu agenda utama pada masa jabatan keduanya. Pemerintahan Trump juga berulang kali menuding pemerintahan Biden gagal mengawasi anak-anak migran tanpa pendamping yang masuk ke Amerika Serikat.

Di sisi lain, pemerintahan Trump juga terus menghadapi kritik atas kebijakan "zero tolerance" yang diterapkan pada masa jabatan pertamanya pada 2018. Kebijakan tersebut menyebabkan ribuan anak dipisahkan dari orang tua mereka ketika keluarga migran memasuki wilayah Amerika Serikat secara ilegal. Sejumlah laporan pemerintah kemudian menyebut lebih dari seribu anak sempat sulit dipertemukan kembali dengan keluarganya akibat lemahnya sistem pencatatan saat itu.

Laporan Brookings Institution yang diterbitkan pada Mei 2026 juga menyebut sekitar 145 ribu anak warga negara Amerika Serikat telah terpisah dari sedikitnya satu orang tua akibat operasi penegakan imigrasi selama 16 bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, sekitar 22 ribu anak kehilangan kedua orang tuanya akibat proses penahanan atau deportasi.

Paling Kontroversial

Perdebatan antara Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin dan anggota DPR dari Partai Demokrat Rosa DeLauro tidak dapat dilepaskan dari warisan kebijakan imigrasi Donald Trump pada masa jabatan pertamanya. Salah satu yang paling kontroversial adalah kebijakan "zero tolerance" yang diumumkan pemerintah AS pada April 2018 untuk menindak seluruh pelanggaran masuk secara ilegal melalui perbatasan selatan dengan Meksiko.

Melalui kebijakan tersebut, seluruh orang dewasa yang memasuki Amerika Serikat tanpa dokumen resmi diproses secara pidana. Karena orang tua ditahan untuk menjalani proses hukum, ribuan anak yang datang bersama mereka dipisahkan dan ditempatkan di fasilitas penampungan terpisah di bawah pengawasan pemerintah federal. Kebijakan itu memicu perhatian dunia setelah beredar foto dan rekaman anak-anak yang ditempatkan di pusat penampungan, termasuk dalam kandang berpagar yang menjadi simbol kontroversi penanganan imigran saat itu.

Data pemerintah Amerika Serikat menunjukkan lebih dari 3.900 anak dipisahkan dari orang tua atau wali mereka selama kebijakan tersebut diberlakukan. Meski pemerintahan Trump kemudian menghentikan praktik itu melalui perintah eksekutif pada Juni 2018, berbagai organisasi bantuan hukum dan lembaga pemerintah menyatakan proses penyatuan kembali keluarga berlangsung lambat. Dalam sejumlah kasus, orang tua telah dideportasi sebelum dapat bertemu kembali dengan anak-anak mereka.

Kebijakan tersebut menuai kritik luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch, serta American Civil Liberties Union (ACLU). Mereka menilai pemisahan keluarga sebagai tindakan yang menimbulkan trauma psikologis mendalam terhadap anak-anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam hukum internasional. Kritik juga datang dari kalangan pemimpin agama, organisasi medis, hingga sejumlah anggota Partai Republik sendiri.

Meski telah berlalu beberapa tahun, dampak kebijakan itu masih menjadi isu politik yang sensitif di Amerika Serikat. Pemerintahan berikutnya berupaya mempercepat proses penyatuan kembali keluarga yang terpisah, sementara Partai Demokrat terus menjadikannya sebagai salah satu bukti kegagalan pendekatan keras Trump terhadap imigrasi. Sebaliknya, Trump dan para pendukungnya menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan perbatasan dan menekan arus migrasi ilegal.

Karena itu, setiap pembahasan mengenai imigrasi di Kongres Amerika Serikat hampir selalu kembali menyinggung kebijakan "zero tolerance". Insiden adu mulut antara Mullin dan DeLauro menunjukkan bahwa, meski telah menjadi bagian dari sejarah, kebijakan tersebut masih terus membayangi perdebatan politik Amerika dan tetap menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam warisan pemerintahan Donald Trump.

Dampak

Insiden adu mulut antara Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin dan anggota DPR dari Partai Demokrat Rosa DeLauro berpotensi menambah panas perdebatan politik mengenai kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Meski peristiwa itu melibatkan seorang anggota kabinet, perhatian publik tidak hanya tertuju pada gaya komunikasi Mullin, tetapi juga kembali mengarah pada kebijakan imigrasi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Trump.

Bagi pendukung Trump, sikap keras Mullin kemungkinan dipandang sebagai cerminan ketegasan pemerintah dalam menghadapi kritik Demokrat terhadap kebijakan keamanan perbatasan. Selama ini Trump memang membangun citra politik sebagai pemimpin yang menempatkan penegakan hukum imigrasi dan pengamanan perbatasan sebagai prioritas nasional. Karena itu, konfrontasi terbuka dengan lawan politik dapat memperkuat dukungan dari basis pemilih yang menginginkan pendekatan lebih keras terhadap migrasi ilegal.

Di sisi lain, Partai Demokrat diperkirakan akan memanfaatkan insiden tersebut untuk kembali menyoroti gaya komunikasi pemerintahan Trump sekaligus mengingatkan publik pada kebijakan pemisahan keluarga migran yang masih menjadi isu sensitif. Bagi Demokrat, perdebatan itu membuka ruang untuk menghidupkan kembali kritik terhadap pendekatan imigrasi Trump, terutama di kalangan pemilih moderat yang menaruh perhatian pada isu hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Insiden tersebut juga berpotensi memengaruhi pembahasan agenda imigrasi di Kongres. Perdebatan yang semakin tajam dapat memperkecil peluang tercapainya kompromi bipartisan dalam isu-isu seperti pengamanan perbatasan, penanganan migran tanpa dokumen, hingga perlindungan anak-anak migran. Polarisasi politik yang sudah tinggi berisiko semakin menghambat proses legislasi di bidang imigrasi.

Namun, dampak politik jangka panjangnya masih bergantung pada bagaimana peristiwa ini dipersepsikan publik Amerika Serikat. Jika perhatian masyarakat lebih tertuju pada sikap konfrontatif Mullin, Demokrat dapat memperoleh tambahan amunisi politik untuk mengkritik pemerintahan Trump. Sebaliknya, apabila isu yang lebih menonjol adalah keamanan perbatasan dan pengawasan terhadap anak-anak migran, kubu Trump dapat memanfaatkan perdebatan tersebut untuk menegaskan kembali narasi bahwa kebijakan imigrasi yang lebih ketat diperlukan demi menjaga keamanan nasional.

Dengan demikian, insiden di Kongres tidak hanya menjadi adu argumentasi antara dua politikus, tetapi juga mencerminkan bagaimana isu imigrasi tetap menjadi salah satu medan pertarungan politik paling tajam di Amerika Serikat, dengan setiap konfrontasi berpotensi memengaruhi opini publik dan arah perdebatan kebijakan nasional.