Ringkasan Berita:

• Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan AS untuk pertama kalinya mengakui dalam pernyataan resmi G7 bahwa mereka bukan lagi mediator netral, melainkan mendukung Ukraina.
• Pernyataan itu sejalan dengan klaim Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahwa Washington telah meninggalkan peran sebagai mediator objektif.
• Kremlin menegaskan mediasi tidak mungkin dilakukan jika AS berpihak pada salah satu pihak.
• Hingga kini, Washington belum memberikan tanggapan resmi atas klaim tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Pertama kalinya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan AS telah mengkonfirmasi dalam teks resmi bahwa mereka bukan lagi mediator netral dalam perang Rusia melawan Ukraina.

"Oleh karena itu, dalam hal ini, saya percaya bahwa pertemuan G7 pekan lalu memfasilitasi penataan ulang yang sangat signifikan antara AS, Kanada, Jepang, dan Eropa," kata Macron mengawali pidatonya di KTT Prancis-Italia di Antibes, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan AS telah menandatangani pernyataan bersama mengenai dukungan G7 untuk Ukraina.

"Hal ini terutama berlaku untuk situasi di Ukraina, karena untuk pertama kalinya AS telah menandatangani pernyataan bersama dengan kami yang dengan jelas menyatakan bahwa mereka bukan lagi mediator netral tetapi berdiri di samping kami dalam mendukung kedaulatan teritorial dan integritas teritorial Ukraina, serta memberikan bantuan militer dan energi dan memberlakukan sanksi terhadap Rusia," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden AS Donald Trump, dan Macron mengadakan pertemuan trilateral di sela-sela KTT G7 di Prancis pada tanggal 16 Juni 2026, lapor Pravda.

Rusia: AS Bukan Lagi Mediator Netral

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Amerika Serikat bukan lagi mediator netral dalam upayanya untuk menengahi pembicaraan Moskow dan Kyiv untuk mengakhiri perang.

Peran AS yang sebelumnya menjadi mediator untuk Rusia dan Ukraina sempat terhenti ketika AS bersama Israel meluncurkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026.

"Adapun Amerika Serikat, dilihat dari tindakan mereka, tampaknya mereka meninggalkan klaim apa pun atas peran sebagai mediator objektif dan malah mengejar jalur peningkatan tekanan sanksi terhadap Rusia," kata Lavrov kepada para utusan asing di Moskow, Selasa (23/6/2026).

Pada KTT G7 di Prancis awal bulan ini, para pemimpinnya termasuk Trump sepakat untuk meningkatkan tekanan pada "ekonomi perang" Rusia dengan memperkuat sanksi, termasuk pada sektor energi.

Baca juga: Krimea Gelap Gulita, Rusia Perluas Pemadaman Listrik dan Kurangi Layanan Kereta

Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap hal ini sebagai upaya terang-terangan untuk mendorong perang yang lebih besar.

"Sekarang di Barat mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk perang dengan kita, dan meningkatkan anggaran militer dan ofensif mereka," kata Putin dalam sebuah upacara pelantikan pejabat militer dan penegak hukum yang baru memenuhi syarat, Selasa.

Putin mengulangi seruan Rusia agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donbas Timur yang diduduki militer Rusia.

Pemimpin Rusia itu menegaskan gelombang serangan Ukraina meningkat terhadap infrastruktur Rusia dan menuduh Kyiv merancangnya utnuk mengguncang warga sipil.

Pada hari Kamis, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tetap menghargai upaya Trump untuk mendorong pembicaraan damai, tapi menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan dengan mendukung salah satu pihak.

"Namun, tentu saja, tidak mungkin melakukan upaya mediasi seperti itu jika pada saat yang sama terlibat dalam perang di pihak salah satu pihak yang bertikai," kata Peskov, Kamis (25/6/2026), lapor Reuters.

AS belum memberikan tanggapan resmi mengenai klaim Rusia dan Macron mengenai ketidaknetralannya dalam perang Rusia-Ukraina.

Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina

Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 berakar dari ketegangan yang telah berkembang selama puluhan tahun sejak Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 1991.

Hubungan Moskow dan Kyiv selama bertahun-tahun diwarnai perbedaan kepentingan dalam bidang politik, keamanan, dan arah kebijakan luar negeri.

Dalam perkembangannya, Ukraina semakin mendekat ke negara-negara Barat serta menyatakan keinginan untuk bergabung dengan NATO.

Rusia memandang langkah tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya karena dinilai dapat memperluas pengaruh aliansi militer Barat hingga ke perbatasan Rusia.

Ketegangan semakin memuncak pada 2014 setelah pergantian pemerintahan di Ukraina. Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk, Ukraina timur.

Berbagai perundingan dan kesepakatan damai sempat diupayakan, namun tidak berhasil menyelesaikan akar persoalan yang menjadi sumber konflik antara kedua negara.

Situasi mencapai puncaknya pada Februari 2022 ketika Rusia melancarkan operasi militer berskala besar ke wilayah Ukraina.

Pemerintah Rusia menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi komunitas berbahasa Rusia serta mencegah perluasan NATO. Sebaliknya, Ukraina bersama negara-negara Barat menilai tindakan itu sebagai invasi yang melanggar kedaulatan negara merdeka.

Sejak perang pecah, Ukraina mendapat dukungan militer, ekonomi, dan politik dari Amerika Serikat serta sejumlah negara Eropa.

Di sisi lain, Rusia dikenai berbagai sanksi internasional yang menyasar sektor keuangan, energi, perdagangan, dan sejumlah sektor strategis lainnya.

Dampak perang tidak hanya dirasakan oleh Rusia dan Ukraina, tetapi juga memengaruhi perekonomian dunia melalui terganggunya pasokan energi dan pangan, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Hingga kini, konflik masih terus berlangsung meski berbagai upaya diplomasi dan mediasi telah dilakukan.

Namun, proses perdamaian masih menghadapi kendala akibat perbedaan kepentingan yang mendasar dan dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang.

Dalam berbagai putaran perundingan, Rusia mengajukan sejumlah syarat, termasuk Ukraina tidak bergabung dengan NATO, pengakuan atas status Krimea dan wilayah lain yang diklaim Moskow, pembatasan kemampuan militer Ukraina, serta peningkatan perlindungan bagi warga berbahasa Rusia.

Sementara itu, Ukraina tetap menolak tuntutan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Pembicaraan yang sebelumnya ditengahi AS sempat mandek karena AS mengalihkan fokusnya terhadap Iran, setelah AS dan Israel meluncurkan agresi gabungan ke Teheran pada 28 Februari lalu.

Ukraina berharap pembicaraan dapat kembali dilanjutkan, namun tidak menyebut tekanan secara langsung terhadap AS.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)