Di seluruh Jalur Gaza yang terkepung, suasana duka mendalam terasa saat musim haji dimulai di Arab Saudi. Adnan Abu Foul dan istrinya, Um Ibrahim, menangis ketika menyaksikan jamaah mengelilingi Ka'bah melalui layar ponsel kecil mereka.

“Perang telah berhenti, dan kami berharap dapat melaksanakan ibadah haji, tetapi selama tiga tahun saya belum bisa berangkat,” kata Abu Foul.

Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza, lebih dari 10.000 warga terhalang melaksanakan ibadah haji selama tiga tahun akibat penutupan perbatasan Rafah oleh Israel yang berbatasan dengan Mesir.

Sedikitnya 71 jamaah haji yang telah memenangkan undian resmi pada tahun-tahun sebelumnya meninggal dunia selama perang Israel sebelum sempat menunaikan ibadah tersebut, menurut Kementerian Wakaf.

Keruntuhan ekonomi

Kerugian yang dialami calon jamaah haji Gaza meluas melampaui penutupan perbatasan dan menunjukkan penghancuran sistematis terhadap ekonomi pariwisata keagamaan di wilayah tersebut.

Sebuah studi yang diterbitkan pada Mei 2026 oleh Pusat Studi Politik Palestina (PCPS), yang ditulis peneliti Khaled Abu Amer, menggambarkan kampanye Israel terhadap sektor haji dan umrah Gaza sebagai “genosida ekonomi struktural”. Umrah merupakan ibadah sunnah ke Makkah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun.

Studi tersebut mengungkap runtuhnya total 78 perusahaan perjalanan berlisensi di sektor tersebut. Kepala Asosiasi Perusahaan Haji dan Umrah di Gaza Mohammed al-Astal mengatakan sebagian besar kantor rusak atau hancur akibat konflik.

Kerusakan itu menyebabkan kerugian modal lebih dari 4 juta dolar AS, di samping perkiraan 2-3 juta dolar AS dana beku yang dipegang agen eksternal seperti maskapai penerbangan dan hotel di Arab Saudi serta Mesir.

Sebelum perang, sektor tersebut menyuntikkan sedikitnya 12 juta dolar AS setiap tahun ke dalam perekonomian lokal. Hilangnya pendapatan itu berdampak pada lebih dari 1.500 pekerja langsung maupun tidak langsung beserta mata pencaharian mereka.

Seorang penyelenggara haji lokal, Mohammed Abdul Bari berdiri di depan reruntuhan perusahaannya sambil mengenang bagaimana mereka dahulu mengerahkan 20 bus dalam festival perpisahan besar-besaran yang kini lenyap ditelan reruntuhan.

Hukuman kolektif

Laporan PCPS menyebut penargetan berulang terhadap sektor tersebut menunjukkan penghancuran yang terjadi merupakan kebijakan disengaja, bukan kerusakan tambahan yang tidak disengaja.

Pemberantasan sistematis ini secara hukum merupakan “hukuman kolektif” yang dilarang berdasarkan Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat. Selain itu, penolakan terhadap hak penduduk untuk melakukan perjalanan demi tujuan keagamaan melalui perbatasan yang dikendalikan Israel juga dinilai melanggar kebebasan beragama dan kebebasan bergerak yang dilindungi Pasal 18 dan 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Tindakan tersebut juga dianggap melanggar Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang penghancuran properti sipil.

Sumber: Aljazirah