Jakarta -

Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan akan mengenakan pajak 100% terhadap pembayaran yang dibagikan dari dana hampir US$ 1,8 miliar milik pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk para korban dugaan "persenjataan" politik.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, kantor pers gubernur menggambarkan dana sebesar $1,776 miliar itu sebagai "dana gelap".

"Salah satu hal yang menurut saya akan kita coba lakukan... adalah mengenakan pajak 100%. Siapa pun dari California yang menerima dana tersebut, kami ingin mengenakan pajak 100% dari hasil tersebut dan itu adalah tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian California," kata Newsom dikutip dari Reuters, Kamis (28/5/2026).

Meski begitu, Newsom belum menyebutkan kapan negara bagian akan mulai memberlakukan pajak tersebut. Sementara itu, Gedung Putih dan Departemen Kehakiman juga belum menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut.

Sebagai informasi, dana tersebut diumumkan pekan lalu sebagai bagian dari penyelesaian hukum Presiden AS Donald Trump dengan Internal Revenue Service (IRS). Awalnya ia menggugat lembaga tersebut karena laporan pajaknya bocor ke media.

Trump memberikan pengampunan kepada lebih dari 1.500 terdakwa kasus 6 Januari tahun lalu. Beberapa di antaranya kini mulai menghitung biaya penuntutan, hukuman penjara, dan kerugian bisnis mereka dengan harapan mendapatkan kompensasi atas apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Kehakiman di bawah mantan Presiden Joe Biden.

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sudah menghadapi tantangan hukum dari dua petugas polisi yang membela Gedung Capitol AS dari para perusuh pada 6 Januari 2021.

Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik mempertanyakan legalitas dana tersebut, serta bagian dari kesepakatan yang "melarang selamanya" IRS untuk mengaudit klaim pajak masa lalu oleh Trump, kerabatnya, dan bisnisnya.

"(Dana tersebut) berpotensi memberikan kompensasi kepada seseorang yang menyerang petugas polisi, mengakui kesalahannya, dihukum, diampuni, dan sekarang kita akan membayar mereka untuk itu? Itu tidak masuk akal," kata Senator Partai Republik Thom Tillis dari Carolina Utara.

(hrp/fdl)