Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada Wakil Menteri Perminyakan Irak, Ali Maarij Al-Bahadly, dan sejumlah pemimpin milisi pro-Iran di Irak. AS menuduh Wakil Menteri Irak dan para pemimpin milisi itu memfasilitasi pengalihan minyak untuk dijual demi keuntungan rezim Teheran dan milisi proksinya di Irak.

Sanksi itu, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Jumat (8/5/2026), dijatuhkan oleh Kantor Pengawasan Aset-aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS, yang menyatakan bahwa Maarij dan para pemimpin milisi pro-Iran mengeksploitasi sektor perminyakan Irak untuk mendanai terorisme dan menggoyahkan stabilitas negara.

Sanksi ini diumumkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam pernyataan terbarunya.

"Seperti geng jahat, rezim Iran menjarah sumber daya yang seharusnya menjadi milik rakyat Irak," kata Bessent dalam pengumuman sanksi AS.

"Departemen Keuangan tidak akan tinggal diam, sementara militer Iran mengeksploitasi minyak Irak untuk mendanai terorisme terhadap Amerika Serikat dan mitra-mitra kami," tegasnya.

Departemen Keuangan AS menuduh Maarij membantu memfasilitasi pengalihan produk minyak Irak untuk menguntungkan rezim Iran dan milisi pro-Iran di Irak.

Sebagian dari hal ini termasuk mengizinkan pencampuran minyak Irak senilai beberapa juta dolar Amerika per hari dengan minyak Iran sebelum dikirim ke pasar.

Sanksi juga dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS terhadap tiga pemimpin senior milisi teroris yang bersekutu dengan Iran, yakni Kata'ib Sayyid Al-Shuhada dan Asa'ib Ahl Al-Haq.

Mustafa Hashim Lazim Al-Behadili, seorang pejabat keuangan senior milisi Asa'ib Ahl Al-Haq, dikenai sanksi AS atas tuduhan mengawasi operasi penyelundupan minyak di seluruh Irak bagian selatan. Empat perusahaan Irak yang terkait dengan Al-Behadili juga masuk daftar hitam AS.

Sementara dua pejabat senior dari Kata'ib Sayyid Al-Shuhada dikenai sanksi AS atas tuduhan menyalurkan jutaan dolar Amerika kepada kelompok Hizbullah di Lebanon untuk membeli senjata yang dikirimkan ke Irak.

Departemen Keuangan AS, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa AS akan terus meminta pertanggungjawaban kelompok-kelompok ini dan milisi-milisi teroris lainnya yang bersekutu dengan Iran di wilayah Irak, seperti Kata'ib Hizbullah, atas serangan mereka terhadap pasukan dan warga sipil AS, fasilitas diplomatik dan pusat bisnis di berbagai wilayah Irak.

Simak juga Video 'Trump: Negosiasi dengan Iran Jalan Terus Meski Ada Baku Tembak!':