Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hingga kini belum sepakat akui hasil pemilu Myanmar yang menetapkan Min Aung Hlaing sebagai Presiden baru, memicu desakan Filipina untuk akses ke Aung San Suu Kyi.

Kamis, 07 Mei 2026 02:01:03

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hingga kini belum mencapai konsensus terkait pengakuan hasil pemilu Myanmar. Pemilu tersebut menetapkan mantan panglima tertinggi Min Aung Hlaing sebagai Presiden baru negara itu. Sikap ini disampaikan di tengah krisis politik yang masih melanda Myanmar sejak kudeta militer 2021.

Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan di antara 11 negara anggota ASEAN. Filipina, sebagai ketua perhimpunan tahun ini, terus berpedoman pada Konsensus Lima Poin (5PC) untuk menyelesaikan konflik. Konsensus ini menjadi kerangka kerja utama ASEAN dalam menangani situasi di Myanmar.

Min Aung Hlaing dilantik sebagai Presiden Myanmar pada April lalu setelah memenangkan pemungutan suara parlemen dengan 429 dari 500 suara. Pemilu tiga tahap yang berlangsung antara Desember 2025 dan Januari 2026 ini menghasilkan kemenangan bagi partai-partai pro-militer. Namun, legitimasi hasil tersebut masih menjadi sorotan utama di kawasan.

Sikap Tegas ASEAN dan Konsensus Lima Poin

ASEAN secara konsisten berpegang teguh pada Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai landasan penyelesaian krisis Myanmar. Kerangka kerja ini mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Konsensus ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog nasional yang inklusif di negara tersebut.

Dominic Xavier Imperial dari Filipina menekankan bahwa belum ada konsensus di antara negara-negara anggota untuk mengakui hasil pemilu Myanmar. Pernyataan ini menegaskan posisi hati-hati ASEAN terhadap perkembangan politik di Naypyidaw. Filipina, sebagai ketua ASEAN, memiliki peran penting dalam mengarahkan respons kolektif perhimpunan.

Desakan untuk memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi juga merupakan bagian integral dari upaya ini. Pertemuan tersebut dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam 5PC yang disepakati bersama.

Kontroversi Pemilu dan Pelantikan Min Aung Hlaing

Pemilu Myanmar yang diselenggarakan dalam tiga tahap dari Desember 2025 hingga Januari 2026 telah menuai kontroversi. Proses ini menghasilkan kemenangan signifikan bagi partai-partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan. Hasil ini memperkuat dominasi militer dalam lanskap politik Myanmar.

Min Aung Hlaing, yang sebelumnya menjabat sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar, mengundurkan diri pada Maret lalu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah kemenangan partainya, ia kemudian dilantik pada April lalu. Pelantikannya terjadi di tengah penolakan luas dari komunitas internasional dan sebagian warga Myanmar.

Kemenangan Min Aung Hlaing dengan perolehan 429 suara dari total 500 suara di parlemen mengukuhkan posisinya. Namun, proses pemilu ini dipertanyakan karena terjadi setelah kudeta militer 2021. Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan sipil yang sah dan memicu gelombang protes serta konflik bersenjata.

Desakan Filipina untuk Akses ke Aung San Suu Kyi

Departemen Luar Negeri Filipina secara tegas mendesak otoritas Myanmar untuk memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN. Akses ini bertujuan untuk memungkinkan utusan tersebut bertemu dengan mantan presiden Aung San Suu Kyi. Suu Kyi masih ditahan sejak kudeta militer pada tahun 2021, memicu kekhawatiran global.

Filipina menyatakan bahwa akses tersebut akan sangat mendukung peran utusan khusus dalam berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan. Interaksi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dialog semacam itu dianggap esensial untuk menemukan solusi damai bagi krisis Myanmar.

Meskipun demikian, Filipina menyambut baik laporan mengenai pemindahan Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah dan pengurangan sebagian hukumannya. Selain itu, amnesti yang diberikan kepada lebih dari 1.500 tahanan politik juga diapresiasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi awal dari proses rekonsiliasi yang lebih luas di Myanmar.

Sumber: AntaraNews

MK Diskualifikasi Cawabub Pasaman, Ini Kata KPU Sumbar

Anggit pernah dijatuhi hukuman selama 2 bulan 24 hari oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Juli 2022.

Cawabup Pasaman Ini Didiskualifikasi Gara-Gara Sembunyikan Status Mantan Narapidana

MK mendiskualifikasi calon wakil bupati (cawabub) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat nomor urut 01.

VIDEO: Hasto PDIP Respons Putusan Baru MK Soal Pilkada "Upaya Calon Tunggal Jakarta Gagal"

Putusan MK itu menyebutkan dari yang semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir

Pesan AHY untuk Kubu Anies dan Ganjar: Legowo Terima Putusan MK, Tidak Korbankan Kepentingan Rakyat

AHY mengatakan kekecewaan segelintir pihak hasil Pilpres 2024 telah diputuskan MK jangan sampai mengecewakan mayoritas rakyat Indonesia.

VIDEO: Senyum Bahagia AHY Beri Pesan Kubu Tak Legowo Putusan MK

AHY memberikan pesan kepada kubu yang tidak legowo atas kemenangan Prabowo-Gibran di MK.

Menkominfo Budi Arie soal MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024: Mencerminkan Suara Rakyat

Budi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.

Saksi AMIN dan Ganjar-Mahfud Tolak Tanda Tangan Hasil Pilpres di Sumsel, Tuding Prabowo-Gibran Curang

Alasannya pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar batas usia minimal pendaftaran cawapres.

Junta Myanmar Gelar Tahap Kedua Pemilu di Tengah Krisis Politik

Junta militer Myanmar gelar tahap kedua Pemilu Myanmar di tengah krisis politik. Proses ini bertujuan membentuk pemerintahan baru, namun legitimasi pelaksanaannya menuai sorotan internasional.

FOTO: Myanmar Gelar Pemilu Nasional Pertama Sejak Kudeta Militer

Junta militer Myanmar memulai pemungutan suara tahap pertama pemilu nasional pada Minggu (28/12/2025) sebagai pemilihan pertama sejak kudeta 2021.

Mengapa Prabowo Saran ASEAN Kirim Tim Pengamat untuk Transparansi Pemilu Myanmar 2025?

Presiden RI Prabowo Subianto menyarankan ASEAN mengirim tim pengamat untuk memastikan transparansi Pemilu Myanmar 2025. Apa alasannya dan bagaimana respons kawasan?

Menlu RI: Indonesia Dukung Peningkatan Keterlibatan ASEAN Atasi Krisis Myanmar, Konsensus 5 Poin Jadi Kunci

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan dukungan Indonesia agar ASEAN lebih aktif tangani Krisis Myanmar, menekankan Konsensus Lima Poin. Akankah langkah ini membawa perubahan signifikan?

Jokowi Bicara Konflik di Myanmar: Bisa Selesai Kalau Semua Mau

Menurut Jokowi, bila semua pihak di Myanmar mau bersatu maka penyelesaian konflik bisa terwujud.