Bambang Satria

Author

Smallest Font

Largest Font

Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap 11 entitas dan tiga individu di berbagai negara, termasuk China dan Uni Emirat Arab, pada Minggu (10/5/2026) atas tuduhan keterlibatan dalam mendukung program rudal balistik serta pesawat nirawak (UAV) Iran.

Langkah tegas ini dilancarkan menyusul temuan keterlibatan jaringan internasional dalam memperkuat kapasitas persenjataan Teheran. Dilansir dari Money, beberapa pihak yang terkena dampak sanksi diketahui menyediakan teknologi citra satelit guna memfasilitasi operasi militer Iran di kawasan Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memberikan penjelasan mendalam mengenai peran entitas-entitas tersebut dalam membantu serangan terhadap personel Amerika. Fokus utama tindakan ini adalah memutus rantai pasokan logistik dan informasi yang memperkuat posisi militer Iran.

"Dalam tindakan hari ini termasuk beberapa entitas berbasis di China yang menyediakan citra satelit untuk mendukung serangan militer Iran terhadap pasukan AS di Timur Tengah," ujar Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Selain menyasar penyedia data, Washington juga menargetkan fasilitator yang membantu akuisisi bahan baku penting bagi pembuatan drone dan rudal. Marco Rubio menegaskan bahwa penjatuhan sanksi merupakan instrumen strategis untuk meredam eskalasi konflik yang sedang berlangsung.

"Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menekan kemampuan militer Iran di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung," tegas Rubio.

Di tengah tekanan ekonomi ini, Washington masih menunggu sikap resmi Iran terkait proposal perdamaian guna mengakhiri pertikaian bersenjata. Marco Rubio mengharapkan adanya jawaban pasti dari Teheran pada hari yang sama dengan pengumuman sanksi tersebut.

Sementara itu, stabilitas di wilayah perairan masih menjadi perhatian serius, terutama terkait aktivitas di jalur perdagangan energi dunia. Rubio memberikan peringatan keras mengenai potensi gangguan kontrol lalu lintas kapal di kawasan perairan tersebut.

"Namun Rubio memperingatkan rencana Iran membentuk lembaga yang akan mengatur lalu lintas di Selat Hormuz akan dianggap tidak dapat diterima oleh Washington," lapor media tersebut.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump memberikan penilaian berbeda mengenai situasi keamanan di lapangan. Ia memandang insiden kontak senjata yang terjadi baru-baru ini bukan sebagai ancaman fatal terhadap proses rekonsiliasi yang tengah diupayakan.

"Presiden AS, Donald Trump sebelumnya menyatakan gencatan senjata masih berlaku dan menyebut serangan yang terjadi sebagai “love tap”," demikian keterangan dalam laporan tersebut.

Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), ketegangan di Selat Hormuz menjadi ancaman keamanan energi terbesar dalam sejarah karena jalur ini menampung seperlima pasokan minyak global. Saat ini, pemerintah Iran dilaporkan masih meninjau pesan diplomatik melalui Pakistan sebelum memberikan keputusan akhir.