tirto.id - Pemerintah Pakistan mengambil langkah darurat dengan memberlakukan pemadaman listrik bergilir selama sekitar dua hingga dua setengah jam setiap malam pada jam-jam puncak penggunaan. Hal ini dilakukan karena lonjakan harga energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Kebijakan ini diumumkan oleh kementerian energi pada 14 April 2026, dengan jadwal pemadaman berlangsung antara pukul 17.00 hingga 01.00 waktu setempat, ketika permintaan listrik mencapai titik tertinggi.

“(Pemadaman listrik) bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang mahal dan mencegah kenaikan tarif yang tajam," bunyi pengumuman dari Kementerian energi Pakistan dikutip CNA, Rabu (15/4/2026).

Pada periode tersebut, Pakistan biasanya harus mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar minyak furnace yang jauh lebih mahal, terutama karena produksi listrik dari tenaga air menurun. Oleh karena itu, pemadaman ini dirancang untuk menekan penggunaan energi mahal sekaligus mencegah kenaikan tarif listrik yang signifikan bagi masyarakat.

Krisis energi ini tidak terlepas dari dampak perang yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, yang telah mengganggu stabilitas pasokan energi global. Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi melalui Selat Hormuz, yang selama ini menjadi rute vital bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, terutama menuju negara-negara Asia.

Ketika Iran memblokir jalur tersebut, harga energi melonjak tajam di pasar internasional, dan negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi seperti Pakistan langsung merasakan dampaknya.

Meskipun Pakistan masih mampu mengamankan sebagian pengiriman energi, biaya yang harus dibayar menjadi jauh lebih tinggi dari biasanya.

Pemadaman listrik ini diterapkan secara bergilir, sehingga tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah. Namun, kota-kota besar seperti Karachi dan Hyderabad dikecualikan dari kebijakan ini karena memiliki akses ke sumber pembangkit listrik berbiaya rendah di wilayah selatan.

Pakistan Hadapi Krisis Energi Akibat Perang Iran

Situasi energi di Pakistan mengalami perubahan drastis dalam waktu singkat. Pada awal 2026, Pakistan memiliki kelebihan impor gas alam cair (LNG) karena permintaan domestik terus menurun selama tiga tahun terakhir, terutama akibat maraknya penggunaan energi surya yang lebih murah serta penurunan aktivitas industri.

Pemerintah bahkan terpaksa menjual kelebihan kargo gas ke negara lain, menghentikan produksi sumur domestik, dan menyalurkan gas berlebih ke jaringan rumah tangga dengan kerugian besar, yang memperparah utang sektor energi hingga triliunan rupee.

Namun situasi ini berubah total setelah perang Iran melawan AS dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Konflik tersebut langsung mengguncang pasar energi global, terutama setelah Iran membalas dengan mengganggu jalur strategis Selat Hormuz.

Dampaknya semakin parah ketika fasilitas LNG utama di Qatar, khususnya Ras Laffan diserang, memaksa QatarEnergy menghentikan produksi dan menyatakan force majeure.

Serangan lanjutan terhadap ladang gas South Pars di Iran, yang terhubung dengan ladang North Field milik Qatar, semakin mengganggu pasokan global.

Produksi LNG Qatar bahkan turun sekitar 17 persen dengan estimasi pemulihan hingga lima tahun. Akibatnya, harga energi melonjak tajam, dengan minyak mentah Brent menembus lebih dari 109 dolar per barel dan harga gas internasional ikut meningkat signifikan.

Bagi Pakistan, yang sangat bergantung pada impor LNG dari Qatar dan Uni Emirat Arab, dampaknya sangat terasa. Dalam kondisi normal, negara ini menerima hingga 8–12 kargo LNG per bulan, namun sejak perang dimulai pada Maret 2026, hanya dua kargo yang berhasil masuk.

Bahkan pengiriman berikutnya terancam tidak tiba sama sekali. Harga LNG juga naik tajam, padahal sistem energi Pakistan sangat bergantung pada LNG untuk sekitar seperempat produksi listrik nasional, sehingga gangguan pasokan ini langsung mengancam stabilitas listrik nasional.

“Akan ada juga opsi untuk mengandalkan sumber pembangkit listrik lain seperti batubara impor dan tenaga air. Bahkan dengan tenaga air, batubara impor, dan produksi gas domestik yang dipulihkan untuk menutupi sebagian kekurangan yang ditinggalkan oleh LNG, mungkin masih akan terjadi kekurangan energi,” jelas Haneea Isaad, analis energi di Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) dikutip Al Jazeera, Jumat (3/4/2026).