JAKARTA - Iran dikabarkan memberlakukan tarif masuk bagi setiap kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz , di tengah masa gencatan senjata dua minggu dengan Amerika Serikat (AS). Uniknya Iran mewajibkan pembayaran dilakukan dalam bentuk mata uang kripto ( Bitcoin ) senilai USD1 per barel untuk minyak yang diangkut.

Juru bicara Persatuan Eksportir Minyak, Gas, dan Petrokimia Iran, Hamid Hosseini menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin transaksi tetap berjalan aman di tengah kepungan sanksi ekonomi Barat. Prosedur yang ditetapkan Teheran tergolong sangat modern namun ketat.

Kapal-kapal yang ingin melintas wajib mengirimkan rincian muatan via email kepada otoritas Iran untuk proses penilaian. “Setelah email tiba dan penilaian selesai, kapal diberikan waktu beberapa detik untuk membayar dalam Bitcoin. Ini untuk memastikan transaksi tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi,” ungkap Hosseini kepada Financial Times.

Baca Juga: Selat Hormuz Tak Akan Kembali Seperti Sebelum Perang, Pejabat Iran: Tertutup Bagi AS dan Sekutunya

Meskipun tarif USD1 per barel relatif kecil dibandingkan harga minyak dunia yang sedang melambung, prosedur pemeriksaan ini diprediksi akan memakan waktu. "Iran tidak sedang terburu-buru," tambah Hosseini, merujuk pada ketatnya pemeriksaan untuk memastikan tidak ada senjata yang diselundupkan melalui jalur tersebut.

Langkah Iran ini ternyata mendapat respons yang tidak terduga dari Washington yang sempat menyatakan ketertarikannya untuk membentuk kerja sama dalam pengelolaan tarif di jalur vital tersebut.

"Kami sedang berpikir untuk melakukannya sebagai sebuah joint venture (usaha patungan). Ini adalah cara untuk mengamankan jalur tersebut dari banyak pihak lainnya. Ini hal yang indah," ujar Trump dalam wawancara dengan ABC News.

Sebelumnya, Trump sempat menyarankan agar AS membangun sistem tarif versinya sendiri bagi kapal-kapal yang melintas. Namun ide kerja sama ini muncul sebagai sinyal baru dalam upaya stabilisasi harga minyak global.

Baca Juga: AS Lipat Gandakan Asuransi Kapal di Selat Hormuz Jadi Rp679 Triliun

Meski Selat Hormuz mulai dibuka, aksesnya masih sangat terbatas. Berdasarkan laporan Wall Street Journal, Iran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas hanya sekitar 12 kapal per hari.

Sebagai informasi sebelum perang pecah, Selat Hormuz melayani sekitar seperlima dari total pasokan minyak dunia. Penutupannya sejak awal konflik telah mengguncang ekonomi global ke dalam pusaran krisis dan membuat harga minyak meroket.

Berita pembukaan selat ini, meskipun dengan sistem "gerbang tol" kripto, langsung direspons positif oleh pasar. Harga minyak dunia mulai menunjukkan tren penurunan setelah sempat bertahan di level tinggi. Namun, para analis mengingatkan bahwa keterbatasan kuota kapal belum cukup untuk memulihkan stabilitas pasokan energi secara total dalam waktu singkat.

Bagaimana Nasib Kapal Tanker RI?

Lantas bagaimanakah nasib kapal tanker Indonesia yang masih terjebak dan belum bisa melalui selat Hormuz. Sebelumnya pada akhir pekan kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini Pemerintah masih berupaya berkomunikasi agar kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) bisa melalui selat Hormuz.

Bahlil mengatakan setidaknya ada 2 kapal milik Pertamina yang saat ini belum dapat melewati selat Hormuz, yakni kapal VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro. "Kita lagi sedang berkomunikasi terus ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Sementara pada kesempatan berbeda, Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi intensif bersama Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan dua kapal tersebut.

"Bersama dengan Kemlu, PIS terus memantau perkembangan 24/7 dan membahas persiapan teknis agar kedua kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," ujarnya dalam keterangan resmi.

Vega menegaskan upaya diplomasi tetap memprioritaskan pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar kedua kapal bisa segera keluar dari Selat Hormuz.

"Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri mengatakan dua kapal yang merupakan milik Pertamina itu sudah memiliki sinyal untuk keluar dari Selat Hormuz. Namun diplomasi antara negara masih tetap dilakukan antara Indonesia dan Iran untuk mengeluarkan kapal tersebut.

"Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Teheran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Teheran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," kata jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Dikutip dari media sosial resmi PIS, 2 kapal masih berada di Teluk Arab hingga 12 Maret 2026, dimana dua kapal tanker PIS, VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro belum dapat melewati Selat Hormuz. Seluruh kapal dan kru dalam kondisi aman.

Dijelaskan kapal tanker Pertamina Pride mengangkut kargo untuk kebutuhan energi nasional, sementara Gamsunoro melayani pengangkutan untuk mitra pihak ketiga (non-Pertamina). Sementara pada 10 Maret 2026, PIS Paragon dan PIS Rinjani yang juga melayani mitra pihak ketiga telah lebih dulu keluar dari area Timur Tengah tepatnya Teluk Oman, tanpa melalui Selat Hormuz.

Pertamina Group mengoperasikan 345 kapal untuk mendukung angkutan energi dalam negeri, sehingga kondisi ini dipastikan tidak mengganggu pasokan energi nasional.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi juga sempat angkat suara mengenai nasib kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Saat ini, kondisi Selat Hormuz sedang tidak biasa. Ia menekankan ada protokol ketat yang ditetapkan oleh penjaga keamanan dan tentara Iran di Selat Hormuz.

"Dan pada masa perang ini tentunya juga ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait lewatnya kapal-kapal dari Selat Hormuz. Di antaranya adalah bernegosiasi dengan pihak terkait, pihak penjaga keamanan dari Republik Islam Iran, yang semuanya harus melalui protokol tersebut," tambahnya.

(akr)