KOMPAS.com – Eskalasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel di Iran kini memasuki babak baru yang melibatkan pergeseran peta geopolitik global.

Rusia secara terbuka menyebut operasi militer tersebut sebagai tindakan "ilegal" dan mendesak dihentikannya agresi yang telah memicu krisis energi dunia.

Namun, di balik retorika kecaman tersebut, muncul sinyalemen pragmatisme ekonomi dari Washington.

Baca juga: Takut Dirudal Iran, Sejumlah Kapal di Selat Hormuz Menyamar Jadi Milik China

Presiden AS Donald Trump mulai menunjukkan ketertarikan untuk melonggarkan sanksi terhadap minyak Rusia sebagai upaya meredam lonjakan harga energi domestik.

Delegitimasi Rusia atas Operasi Militer AS-Israel

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya pada Kamis (12/3/2026), memberikan penegasan bahwa Moskow memandang serangan udara Washington dan Tel Aviv sebagai pelanggaran hukum internasional.

Rusia menyoroti dampak kemanusiaan yang masif, di mana otoritas setempat melaporkan jumlah korban sipil di Iran telah mencapai ribuan jiwa sejak perang pecah pada akhir Februari lalu.

Strategi Rusia di sini jelas: menggunakan panggung diplomasi untuk mendelegitimasi aksi militer AS sekaligus memposisikan diri sebagai penengah yang mengedepankan perdamaian melalui jalur perundingan.

Pragmatisme Trump di Tengah Krisis Selat Hormuz

Analisis terhadap situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam kebijakan luar negeri AS.

Di satu sisi, AS menggempur Iran, namun di sisi lain, penutupan Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga minyak terbesar sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Tekanan ekonomi ini memaksa pemerintahan Trump melakukan manuver yang sebelumnya dianggap mustahil: mempertimbangkan pengurangan sanksi minyak terhadap Rusia.

Langkah ini dipandang sebagai solusi instan untuk meningkatkan pasokan minyak global dan menekan harga BBM di pasar internasional yang kian tidak terkendali.

Berdasarkan laporan The Express Tribune, pengumuman pelonggaran sanksi ini kemungkinan besar akan dilakukan pada Senin (16/3/2026).

Jika terwujud, hal ini akan memberikan "napas" bagi ekonomi Rusia sekaligus menguntungkan negara-negara seperti India yang selama ini kesulitan membeli minyak mentah akibat hambatan tarif dan sanksi AS.

Barter Diplomasi: Konflik Iran dan Perdamaian Ukraina

Dalam pembicaraan telepon terbaru antara Trump dan Vladimir Putin, terlihat adanya indikasi "barter kepentingan".

Trump secara eksplisit meminta bantuan Putin untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina sebagai prasyarat stabilitas global yang lebih luas.

“Saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Presiden Putin. Saya berkata, 'Anda bisa lebih membantu dengan mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Itu akan lebih membantu',” ujar Trump dalam konferensi pers di Florida.

Baca juga: Intelijen AS Ungkap Rezim Iran Tetap Solid, Tak Terancam Runtuh Walau Digempur Serangan

Hal ini mengisyaratkan bahwa Trump bersedia memberikan konsesi ekonomi kepada Rusia, berupa pelonggaran sanksi minyak, asalkan Moskow mau berkompromi dalam penyelesaian konflik di Ukraina dan membantu menstabilkan situasi di Timur Tengah.

Kecaman Rusia terhadap agresi AS-Israel ke Iran bukan sekadar bentuk solidaritas terhadap Teheran, melainkan bagian dari strategi besar untuk mendapatkan kembali posisi tawar di pasar energi Eropa dan global.

Bagi pemerintahan Trump, melirik minyak Rusia adalah langkah pahit tapi realistis untuk menyelamatkan ekonomi AS dari ancaman inflasi energi.

Jika skenario pelonggaran sanksi ini berjalan, maka peta kekuatan dunia akan kembali bergeser, di mana krisis di satu wilayah (Timur Tengah) justru menjadi pintu pembuka bagi normalisasi hubungan yang sempat beku di wilayah lain (Rusia-Barat).