Liputan6.com, Washington D.C - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berupaya menegaskan kembali hubungan aliansi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan di Gedung Putih, Kamis (19/3/2026), di tengah meningkatnya tekanan terkait konflik Iran dan keamanan Selat Hormuz.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Trump secara terbuka mengkritik sejumlah sekutu, termasuk Jepang, yang dinilai belum merespons seruannya untuk membantu mengamankan Selat Hormuz—jalur vital bagi distribusi minyak global.

Dalam pertemuan itu, Takaichi menegaskan posisi Jepang yang menentang pengembangan program nuklir Iran serta menekankan pentingnya stabilitas global. Ia bahkan menyebut Trump sebagai sosok yang berpotensi membawa perdamaian di tengah situasi keamanan yang semakin kompleks.

“Lingkungan keamanan saat ini sangat berat, tetapi saya yakin hanya Anda yang dapat mencapai perdamaian dunia,” ujar Takaichi, dikutip dari laman Japan Today, Jumat (20/3).

Trump menyambut pernyataan tersebut dengan pujian, menyebut Takaichi sebagai pemimpin yang “populer dan berpengaruh”. Namun, dinamika pertemuan sempat diwarnai ketegangan saat keduanya menjawab pertanyaan media terkait dukungan Jepang terhadap operasi militer AS di Iran.

Presiden AS itu menyatakan bahwa isu kontribusi Jepang akan menjadi bagian dari pembahasan bilateral. Ia menyoroti ketergantungan Jepang terhadap pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz sebagai alasan untuk meningkatkan peran Tokyo.

“Saya berharap Jepang akan meningkatkan upaya, mengingat hubungan kita,” kata Trump.

Pertemuan tersebut juga menjadi momen penting bagi Takaichi sebelum rencana kunjungan Trump ke China, yang kini ditunda akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, Trump berulang kali menyampaikan kekecewaannya terhadap sekutu yang dinilai enggan terlibat dalam pengamanan jalur energi tersebut.

Meski demikian, pemerintah Jepang membantah adanya permintaan resmi dari Washington untuk mengirim kapal perang dalam operasi militer bersama AS dan Israel.

Di luar isu keamanan, kedua negara dilaporkan tengah mempersiapkan kesepakatan besar di sektor energi. Menurut pejabat Gedung Putih, perusahaan GE Vernova Inc. dan Hitachi Ltd. akan bekerja sama membangun reaktor modular kecil di Tennessee dan Alabama dengan nilai proyek mencapai 40 miliar dolar AS. Proyek ini ditujukan untuk memperkuat pasokan listrik dan menstabilkan harga energi di AS.

Namun, ruang gerak Jepang dalam konflik militer tetap terbatas. Konstitusi pasca-Perang Dunia II membatasi penggunaan kekuatan militer kecuali untuk pertahanan diri. Keterlibatan lebih jauh dalam operasi militer AS dinilai memerlukan persetujuan politik yang sangat ketat di dalam negeri.

Pengamat menilai Takaichi kemungkinan akan mencari cara diplomatis untuk menunjukkan dukungan tanpa melanggar batasan konstitusional, demi menjaga hubungan strategis dengan Washington sekaligus melindungi kepentingan nasional Jepang.