Liputan6.com, Islamabad - Seiring memasuki pekan keempat, konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran tidak lagi hanya ditentukan oleh perkembangan di medan perang. Di balik layar, dinamika diplomasi semakin intens dan dalam konteks inilah nama Pakistan mulai sering muncul dalam berbagai pembahasan internasional.

Peran diplomatik Pakistan bukan sekadar wacana abstrak. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah media internasional melaporkan adanya inisiatif konkret dari Islamabad untuk ambil bagian dalam upaya meredakan konflik.

Dalam sepekan terakhir, berbagai publikasi global menyebutkan bahwa Pakistan secara aktif menawarkan diri sebagai mediator dalam eskalasi konflik antara AS, Israel, dan Iran. Menurut laporan-laporan tersebut, kepemimpinan militer dan sipil Pakistan telah melakukan kontak langsung dengan pejabat tinggi AS, termasuk Presiden Donald Trump. Dalam komunikasi itu, Islamabad menyampaikan kesediaannya untuk memfasilitasi dialog dan menurunkan ketegangan.

Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa Pakistan bahkan telah menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah pembicaraan di Islamabad apabila pihak-pihak yang terlibat bersedia menempuh jalur diplomasi.

Pengamat hubungan internasional berbasis di Washington, Vali Nasr, menilai bahwa setiap langkah diplomatik Pakistan kemungkinan besar tidak akan berdiri sendiri tanpa keterlibatan Arab Saudi.

"Pakistan hanya akan melangkah jika mendapat dukungan — dan dorongan — dari Arab Saudi. Riyadh sangat mungkin berada di baliknya," tulis Nasr dalam sebuah unggahan di platform X.

Penilaian ini menyoroti dinamika penting. Hubungan militer dan ekonomi Pakistan yang erat dengan Arab Saudi membuat setiap upaya mediasi yang signifikan hampir pasti mendapatkan persetujuan diam-diam dari Riyadh.

Nilai strategis Pakistan sebagai calon mediator terletak pula pada kemampuannya menjaga akses komunikasi dengan dua pihak yang saling berseberangan: Teheran dan Washington. Kombinasi ini tergolong langka dalam situasi geopolitik saat ini.

Analis Michael Kugelman menegaskan hal tersebut.

"Pakistan bukan mediator yang tidak mungkin antara AS dan Iran. Banyak pertemuan tingkat tinggi Pakistan-Iran sepanjang tahun lalu. Pemerintahan AS juga sangat menyukai Pakistan. Trump bahkan menyebut bahwa Field Marshal Asim Munir, panglima militer Pakistan, memahami Iran lebih baik dari kebanyakan orang. Selain itu, Pakistan juga mewakili kepentingan diplomatik Iran di AS," ujarnya seperti dikutip dari laporan Dawn.

Laporan lain menunjukkan bahwa Pakistan termasuk dalam kelompok kecil negara kawasan — bersama Turki dan Mesir — yang berperan menyampaikan pesan antara Washington dan Teheran sejak konflik meningkat.

Diplomat dari negara-negara muslim yang diwawancarai di Washington menyebut bahwa Pakistan dan Turki memiliki kesamaan penting, yakni berbatasan langsung dengan Iran. Kondisi ini membuat keduanya sangat rentan terhadap dampak konflik, seperti instabilitas keamanan, tekanan ekonomi, hingga potensi arus pengungsi.

Faktor geografis tersebut menjelaskan mengapa kedua negara terlihat aktif berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga jalur komunikasi diplomatik tetap terbuka.

Sementara itu, posisi Mesir berbeda namun tetap signifikan. Sebagai negara Arab terbesar dan salah satu dari sedikit negara di kawasan yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan Israel, Kairo memiliki peran unik dalam menyampaikan pesan yang tidak dapat dilakukan pihak lain. Kemampuannya menjembatani komunikasi antara negara-negara Arab dan Israel meningkatkan nilai diplomatiknya di tengah terbatasnya saluran resmi.

Para pengamat di Washington mengamati bahwa laporan tentang upaya mediasi Pakistan muncul pada waktu yang penting, bukan kebetulan.

Pertama, konflik telah memasuki fase yang lebih berbahaya dan berkepanjangan. Serangan awal telah berkembang menjadi aksi saling serang yang lebih luas, meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik ke kawasan. Seiring meningkatnya risiko eskalasi, perhatian media pun beralih ke kemungkinan jalan keluar, sehingga membuka ruang bagi pembahasan mengenai peran mediator.

Kedua, keterlibatan langsung antara AS dan Iran masih menghadapi berbagai kendala politik dan diplomatik. Di Washington, pertimbangan politik domestik membatasi kemungkinan negosiasi terbuka. Di Teheran, dialog langsung di tengah konflik juga memiliki konsekuensi tersendiri. Dalam situasi seperti ini, peran pihak ketiga menjadi semakin penting, terutama yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak.

Ketiga, aktivitas diplomatik Pakistan dalam beberapa waktu terakhir cukup terlihat sehingga menarik perhatian media. Kontak tingkat tinggi dengan Washington, hubungan yang terus berjalan dengan Teheran, serta konsultasi dengan mitra di kawasan Teluk terjadi secara berdekatan. Rangkaian aktivitas ini memperkuat persepsi bahwa Islamabad tidak sekadar mengamati, tetapi berupaya memengaruhi jalannya situasi.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai peran mediasi Pakistan muncul karena konflik telah mencapai titik di mana eskalasi militer membawa risiko yang semakin besar, sementara opsi diplomasi tetap terbatas. Dalam kondisi ketika jalur komunikasi langsung menyempit, negara yang memiliki hubungan lintas pihak menjadi semakin relevan.

Islamabad diyakini menyadari momentum ini dan tengah memposisikan dirinya untuk mengambil peran tersebut.

Laporan penyiar berbahasa Inggris milik pemerintah Iran, Press TV, yang mengutip seorang pejabat anonim pada Rabu (25/3/2026) menyebutkan bahwa Iran menolak proposal gencatan senjata AS yang memuat 15 poin. 

Proposal tersebut disampaikan kepada Teheran melalui Pakistan. Isi rinci dari proposal tersebut belum dipublikasikan secara resmi. Namun, kepada The Times, sejumlah pejabat menyatakan bahwa proposal itu mencakup isu program rudal balistik dan nuklir Iran, serta turut menyinggung jalur pelayaran maritim.