Ringkasan Berita:

• Pakistan disebut berpotensi menjadi mediator konflik AS-Iran karena memiliki hubungan baik dengan kedua pihak serta komunikasi yang stabil.
• Dukungan politik, kedekatan militer dengan AS, serta pengalaman mediasi konflik memperkuat posisi Pakistan sebagai penengah.
• Meski peluang terbuka, belum ada konfirmasi resmi, sementara Iran dan AS masih berselisih soal klaim adanya negosiasi.

TRIBUNNEWS.COM - Pakistan berpotensi memainkan peran penting di panggung internasional jika negara tersebut berhasil menengahi gencatan senjata antara AS dan Iran, di tengah perang yang telah berlangsung selama empat minggu.

Pada Senin (23/3/2026), Presiden AS Donald Trump mengklaim telah mengadakan pembicaraan dengan seorang pejabat Iran, yang diduga adalah Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf.

Pembicaraan tersebut disebut menghasilkan jeda lima hari dalam serangan terhadap infrastruktur listrik di Iran, sehingga meningkatkan prospek kesepakatan perdamaian jangka panjang, lapor The New Arab.

Namun, Iran dan Qalibaf membantah bahwa dialog tersebut terjadi.

Mereka menyebutnya sebagai "berita palsu" dan menilai itu sebagai cara bagi Trump untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak guna keluar dari situasi sulit yang dihadapi AS dan Israel.

Di tengah laporan yang saling bertentangan dan ketidakpastian mengenai kemungkinan dialog antara Iran dan AS, Pakistan dinilai dapat turun tangan sebagai mediator antara kedua pihak.

Pakistan, sebagai negara bersenjata nuklir, secara historis memiliki hubungan yang baik namun kompleks dengan AS dan Iran.

Jika mengambil peran tersebut, Pakistan kemungkinan akan berupaya menemukan jalan tengah yang adil bagi kedua negara.

Baca juga: Trump Tawarkan Rencana 15 Poin untuk Akhiri Perang Iran, Ada Gencatan Senjata 1 Bulan

Hubungan Pakistan-Iran dan Pakistan-AS

Dilansir The New Arab, Iran merupakan negara pertama yang mengakui Pakistan saat negara itu merdeka pada 14 Agustus 1947, setelah dipisahkan dari India menyusul ratusan tahun pemerintahan kolonial Inggris.

Kedua negara memiliki ikatan linguistik, budaya, dan sejarah yang kuat, serta telah mempertahankan hubungan yang relatif ramah selama beberapa dekade, meskipun sesekali menghadapi ketegangan.

Kerja sama keduanya sebagian besar berfokus pada isu keamanan kawasan, khususnya terkait Afghanistan, perdagangan narkoba, dan pemberontakan di wilayah Balochistan.

Selain itu, Iran dipandang positif oleh banyak warga Pakistan, terutama dari kalangan Muslim Syiah, yang memimpin protes terhadap serangan gabungan AS-Israel ke Iran.

Di sisi lain, hubungan AS dengan Pakistan lebih kompleks, dipengaruhi oleh isu terorisme dan dugaan loyalitas ganda dalam dinas intelijen.

Meski demikian, hubungan militer kedua negara tetap kuat.

Pakistan juga berupaya mendekatkan diri dengan Trump, termasuk dengan mencalonkannya untuk Hadiah Nobel Perdamaian atas perannya dalam menengahi gencatan senjata antara Pakistan dan India pada 2025.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menerima undangan Trump untuk bergabung dalam "Dewan Perdamaian", meskipun sejumlah negara mayoritas Muslim lainnya menolak berpartisipasi dalam rencana kontroversial terkait Gaza.

Mengapa Pakistan?

Komunikasi yang stabil antara Pakistan dan Iran, serta hubungan hangat antara kepala militer Pakistan Asim Munir dan Trump, menjadi alasan utama mengapa Pakistan dinilai layak menjadi mediator.

Sebelumnya, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa kepemimpinan militer Pakistan telah menawarkan diri untuk menengahi negosiasi antara AS dan Iran melalui percakapan telepon dengan Trump.

Tahun lalu, Trump menyebut Munir sebagai "pejuang hebat", "orang yang sangat penting", dan "manusia luar biasa".

Trump juga menyatakan merasa terhormat dapat bertemu Munir dalam kunjungan kenegaraan, yang menjadi pertama kalinya Gedung Putih menjamu kepala militer Pakistan, bukan kepala negara.

Dalam pertemuan tersebut, Trump secara terbuka menyebut Pakistan memahami Iran dengan sangat baik, bahkan lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Trump tercatat telah memuji Munir belasan kali sepanjang 2025, termasuk dalam konteks mediasi konflik dengan India dan KTT Sharm El-Sheikh pada Oktober.

Sementara itu, PM Sharif melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin, dan berjanji membantu mewujudkan perdamaian di kawasan serta menegaskan komitmen Pakistan untuk mengakhiri konflik.

Pakistan juga vokal selama sebulan terakhir dalam menyerukan penghentian serangan AS-Israel terhadap Iran, yang telah menewaskan lebih dari 1.500 orang.

Hal ini juga didorong oleh potensi dampak besar terhadap Pakistan akibat kenaikan harga energi.

Pada awal Maret, Pakistan menyatakan siap memfasilitasi pembicaraan antara kedua negara.

Sharif kembali menegaskan kesiapan tersebut pada Selasa, dengan menyatakan Islamabad siap menjadi tuan rumah dialog.

Pakistan juga memiliki pengalaman dalam mediasi konflik yang melibatkan Iran, termasuk dalam upaya meredakan konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran.

Meski belum ada konfirmasi resmi, sumber diplomatik menyebut Pakistan sebagai pilihan utama Iran untuk lokasi pembicaraan, di tengah persaingan dari Turki, Qatar, dan Mesir, yang juga aktif sebagai mediator dalam konflik Gaza.

Turki sendiri telah terlibat melalui komunikasi dengan pejabat Iran dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff, guna mendorong gencatan senjata sementara dan membuka ruang dialog.

Wakil Presiden JD Vance dilaporkan akan mewakili AS jika pembicaraan di Pakistan benar-benar berlangsung.

Namun, laporan lain menyebut Witkoff dan Jared Kushner juga berpotensi mengambil peran tersebut, seperti dalam negosiasi sebelumnya terkait Israel dan Gaza.

Kemunculan Pakistan sebagai penghubung antara AS dan Iran, bersama Turki dan Mesir, semakin memperkuat peluangnya menjadi tuan rumah pembicaraan.

Statusnya sebagai negara mayoritas Muslim yang besar, hubungan yang relatif hangat, serta dukungan dari negara-negara Teluk juga memperkuat posisinya sebagai mediator potensial.

Apa Saja Isi Potensi Gencatan Senjata?

Iran telah menguraikan sejumlah syarat untuk menyetujui gencatan senjata.

Media pemerintah Press TV menyebut syarat tersebut meliputi:

• jaminan tidak adanya aksi militer di masa depan,
• penutupan seluruh pangkalan militer AS di kawasan Teluk,
• pembayaran ganti rugi oleh AS dan Israel,
• penghentian konflik regional yang melibatkan sekutu Iran,
• serta pembentukan kerangka hukum baru terkait Selat Hormuz.

Sementara itu, AS belum memberikan pernyataan rinci dan menegaskan bahwa isu ini bersifat sangat sensitif secara diplomatik.

Jubir Militer Iran: AS Bernegosiasi dengan Dirinya Sendiri

Seorang juru bicara militer Iran mengecam klaim Presiden AS Donald Trump terkait perundingan gencatan senjata, dengan menyebut bahwa AS “bernegosiasi dengan dirinya sendiri”.

“Apakah pergulatan batin Anda telah mencapai tahap di mana Anda bernegosiasi dengan diri sendiri?” kata Ebrahim Zolfaqari, juru bicara komando gabungan angkatan bersenjata Iran, Rabu (25/3/2026), mengutip Deccan Herald.

Zolfaqari menambahkan bahwa kondisi investasi dan harga energi tidak akan kembali seperti sebelum perang selama AS belum mengakui bahwa stabilitas kawasan dijamin oleh militer Iran.

Pernyataan serupa juga disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei.

“Kami telah menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan atau negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat,” ujarnya kepada India Today.

Ia menambahkan bahwa Iran memiliki pengalaman buruk dengan diplomasi AS, termasuk serangan yang terjadi saat proses negosiasi nuklir berlangsung.

Baghaei juga menyebut klaim AS terkait diplomasi dan mediasi tidak kredibel, karena AS dan Israel masih terus melancarkan serangan terhadap Iran.

Terkait peran Pakistan, Baghaei menyatakan Iran melihat adanya “niat baik” dari Islamabad.

Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah menjalin komunikasi dengan mitranya di Pakistan dan negara lain.

“Negara-negara kawasan memahami risiko konflik ini dan berupaya membantu meredakan situasi,” ujarnya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)