Ringkasan Berita:

• Arab Saudi mengusir sejumlah pejabat militer Iran dan mengecam serangan terang-terangan terhadap Kerajaan serta negara regional 
• Serangan Iran dianggap melanggar hukum internasional, Resolusi PBB 2817, dan Kesepakatan Beijing 
• Riyadh menegaskan hak membela diri dan komitmen menjaga kedaulatan, keamanan, serta stabilitas kawasan Timur Tengah

TRIBUNNEWS.COM, RIYADH – Arab Saudi secara resmi mengusir sejumlah pejabat militer Iran dan kembali mengecam keras serangan yang disebutnya sebagai “terang-terangan” terhadap Kerajaan serta negara-negara regional, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri pada Sabtu (21/3/2026).

Dalam pernyataan yang disiarkan Saudi Press Agency, kementerian menegaskan bahwa serangan berkelanjutan Iran terhadap kedaulatan Arab Saudi, infrastruktur sipil, misi diplomatik, dan kepentingan ekonomi merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan norma global.

Kementerian juga menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar Kesepakatan Beijing, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817 tahun 2026, serta prinsip-prinsip kerjasama tetangga yang baik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

“Kami menegaskan kecaman tegas terhadap serangan Iran terhadap Arab Saudi, negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan negara-negara Arab serta Islam lainnya. Eskalasi ini akan berdampak serius terhadap hubungan bilateral dan regional,” tulis kementerian.

Sebagai langkah konkret, Arab Saudi telah memberi tahu Kedutaan Besar Iran bahwa atase militer, asisten atase militer, dan tiga staf lainnya dinyatakan persona non grata.

Mereka diinstruksikan untuk meninggalkan wilayah Kerajaan dalam waktu 24 jam.

Baca juga: Serangan Iran Meningkat, Arab Saudi Tembak Jatuh 92 Drone dalam Dua Hari

Kementerian menambahkan, sebelumnya pada 9 Maret 2026, Arab Saudi telah memperingatkan bahwa serangan lanjutan Iran akan memperburuk eskalasi ketegangan dan menimbulkan dampak mendalam terhadap hubungan kedua negara.

Selain itu, Arab Saudi menegaskan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasionalnya, termasuk hak membela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB.

Pemerintah Riyadh juga menekankan bahwa tindakan ini bukan hanya untuk menjaga keamanan internal, tetapi juga untuk memastikan stabilitas kawasan Timur Tengah tetap terjaga dari konflik lintas negara.

Pakar hubungan internasional menilai langkah Arab Saudi ini sebagai respons serius terhadap peningkatan ketegangan regional yang melibatkan Iran, khususnya terkait serangan terhadap fasilitas sipil dan misi diplomatik di kawasan Teluk.

Beberapa analis juga menyebut bahwa langkah persona non grata ini dapat menjadi sinyal bagi negara-negara GCC lainnya untuk memperkuat koordinasi keamanan regional.

Dengan meningkatnya tekanan diplomatik dan tindakan tegas terhadap staf militer Iran, Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas wilayah, perlindungan warga negara, dan stabilitas ekonomi nasional dari potensi ancaman eksternal. (Arabnews.com)