VIVA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan pengenaan tarif terhadap negara-negara yang berbisnis dengan Iran. Kebijakan terbaru Trump ini diteken Jumat, 6 Februari 2026, di hari yang sama ketika AS melakukan perundingan nuklir dengan Iran di Muscat, Oman, untuk pertama kalinya dalam satu setengah tahun lebih.

Perintah eksekutif itu tidak menjelaskan besaran tarif final secara spesifik, tetapi menggunakan angka 25 persen sebagai ilustrasi yang mungkin akan dikenakan.

Disebutkan dalam perintah itu, bea masuk bisa dikenakan atas barang impor dari negara mana pun yang secara langsung atau tidak langsung membeli, mengimpor, atau memperoleh barang atau jasa dari Iran.

Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan AS ditugaskan untuk menentukan apakah suatu negara asing, setelah perintah berlaku, memperoleh barang atau jasa dari Iran.

Trump pertama kali mengumumkan rencana sanksi itu lewat media sosial bulan lalu, ketika Iran dilanda demonstrasi massal dan dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia untuk meredam aksi tersebut.

Melalui platform Truth Social, Trump menulis bahwa "negara mana pun yang melakukan bisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenai tarif 25% atas setiap dan seluruh bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat”. Meski begitu, tidak ada penjelasan rinci terkait mekanisme kebijakan tersebut.

Pengumuman Trump ini muncul ketika Iran tengah menghadapi gelombang protes anti-pemerintah terbesar dan terpanjang dalam beberapa tahun terakhir. Aksi tersebut dibalas dengan penindakan keras aparat, yang menurut berbagai laporan telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan lebih dari 10.000 orang ditangkap.

Pengenaan tarif ini dipandang sebagai respons Washington terhadap situasi tersebut, setelah pemerintahan Trump secara terbuka menepis opsi aksi militer terhadap Teheran.

Perintah eksekutif itu dijadwalkan mulai berlaku pada Sabtu dini hari waktu setempat.